"Kemiskinan masih menjadi permasalahan dan terus menjadi program prioritas pemerintah tahun 2023 ini. Masalah krusial ini akan terus ada jika akar masalahnya belum teratasi. Akar permasalahannya adalah penerapan sistem sekularisme dengan sistem ekonomi kapitalismenya."
Oleh. Muthiah Al Fath
(Tim Penulis Inti NarasiPost.Com)
NarasiPost.Com-Siapa yang tak kenal Presiden RI ke-5, Megawati Soekarnoputri. Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDIP tersebut sering menuai kritikan akibat sering berkomentar nyeleneh, sinis, dan sering mencederai hati rakyat kecil. Pasalnya, bukan sekali atau dua kali saja ia mengeluarkan pernyataan nirsimpati dan memantik kekesalan publik.
Pernyataannya saat menyindir tukang bakso, ibu-ibu yang suka menggoreng, bahkan sampai mempersoalkan ibu-ibu pengajian, dianggap publik sebagai manifestasi dari ketidakpeduliannya terhadap rakyat kecil. Namun semakin dekat pada tahun politik, semua berubah 180 derajat. Kini ia kembali menuai sorotan karena membahas solusi bagi fakir miskin.
Dilansir dari Detiknews.com, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menyatakan bahwa sesuai dengan amanat UUD 1945, seharusnya fakir miskin dapat terpelihara oleh negara. Untuk itu, Megawati meminta Ketua MPR Bambang Soesatyo agar mengeluarkan Ketetapan (TAP) MPR terkait fakir miskin dalam rangka Hari Jadi ke-58 Lemhannas RI Tahun 2023, di Gedung Lemhannas RI, Jakarta Pusat. (20/5/2023)
Masih ingatkah kalian dengan euforia pemilu di tahun-tahun sebelumnya? Sejatinya setiap menjelang pemilu, polarisasi sikap para elite politik akan terus terulang.
Di negara demokrasi, publik tak perlu heran jika menjelang pilpres akan banyak politisi yang mendadak seolah peduli terhadap rakyat kecil. Para elite politik terus memperbaiki citra dengan mengobral janji manis kepada rakyat. Semua dilakukan untuk meningkatkan elektabilitas partainya dan melanggengkan kekuasaan.
Menakar Keseriusan Elite Politik Menuntaskan Kemiskinan
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Maret 2022, jumlah penduduk miskin Indonesia meningkat 9,54%, dan keseluruhannya berjumlah 26,16 juta jiwa. Sejumlah faktor yang memengaruhi kondisi itu akibat peningkatan inflasi, imbas dari kenaikan harga BBM.
Selanjutnya September 2022 meningkat lagi sebesar 9,57%, sehingga total rakyat miskin berjumlah 26,36 juta orang. Diketahui dalam rentan waktu tersebut selain terjadi kenaikan harga BBM, upah buruh tani harian yang turun 1,99%, konsumsi rumah tangga turun 0,12%, perlambatan pertumbuhan ekonomi, dan banyaknya pemutusan hubungan kerja di sektor padat karya, seperti tekstil, alas kaki, serta perusahaan teknologi.
Partai PDIP yang terkenal dengan jargon “Partainya wong cilik” ini realitasnya hanya sekadar lips service, lain di bibir lain di hati. Ungkapan tersebut sepertinya cocok untuk menggambarkan PDIP. Saat pemerintahan SBY dan partai Demokrat berkuasa, partai ini begitu keras menentang kenaikan harga. Sekarang justru meminta rakyat memahami kebijakan pemerintahan Jokowi untuk menaikkan harga BBM.
Padahal akibat kenaikan harga BBM, harga-harga komoditas yang dikonsumsi masyarakat semakin terkuras, terutama beras yang naik 1,46% dibandingkan Maret 2022. Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menuturkan situasi tersebut menunjukkan bahwa kenaikan harga BBM secara tidak langsung bisa meningkatkan kemiskinan.
Katanya kedaulatan di tangan rakyat, namun saat masyarakat menentang kenaikan harga BBM, PDIP justru menyetujui. Tidak hanya BBM, kenaikan harga TDL, minyak goreng, pajak, dan masih banyak lagi kebijakan lain yang justru menyengsarakan rakyat miskin. Bahkan, PDIP yang mengeklaim partainya wong cilik tersebut, justru kadernya terlibat kasus korupsi dana bansos yang notabene hak rakyat miskin.
Selama sistem demokrasi diterapkan, selama itu pula oligarki dapat memberi produk hukum dan kebijakan untuk melayani kepentingannya. Penguasa atas dalih kedaulatan rakyat membuat kebijakan hukum sesuai pesanan oligarki. Bukti sederhananya, ketika terjadi revisi UU Cipta Kerja, UU Omnibus Law, dan UU Minerba yang sangat pro oligarki. PDIP menyetujui revisi UU tersebut walau ditentang oleh masyarakat. Semua ini membuktikan bahwa PDIP lebih melayani kepentingan para kapital, baik Cina maupun Amerika dengan menyetujui produk legislasi yang akan melanggengkan penjajahan di negeri ini.
Presiden Jokowi sebagai petugas partai PDIP justru membebani bangsa ini dengan tumpukan utang luar negeri lebih dari Rp7000 triliun. Jelas yang menanggung beban utang tersebut adalah rakyat dengan aneka pungutan pajak dan pencabutan subsidi.
Buah Sistem Kapitalisme
Kemiskinan masih menjadi permasalahan dan terus menjadi program prioritas pemerintah tahun 2023 ini. Masalah krusial ini akan terus ada jika akar masalahnya belum teratasi. Akar permasalahannya adalah penerapan sistem sekularisme dengan sistem ekonomi kapitalismenya.
Dalam demokrasi kapitalistik, politik demi kekuasaan dan materi adalah keniscayaan, sedangkan pernyataan “Kedaulatan di tangan rakyat” hanya sebatas slogan.
Berdasarkan data CNBC Indonesia (7/4/2023), terdapat beberapa provinsi terkategori berpendapatan tinggi menengah (upper middle income) justru memiliki tingkat ketimpangan (Indeks Gini) sekitar 0,5. Provinsi tersebut di antaranya, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Utara, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Timur, dan Kepulauan Riau. Semua itu adalah provinsi penghasil crude palm oil dan batu bara, dengan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) per kapita pada 2021 di atas US$4.200.
Inilah fakta kesenjangan ekonomi dalam kehidupan kapitalisme. Bahkan di daerah dengan kategori upper middle, penghasil CPO dan batu bara masih menyisahkan rakyat yang berkubang dalam kemiskinan. Kemiskinan tak pernah teratasi dalam sistem kapitalisme. Rasa pesimis bukan tak berdasar, faktanya pemerintah dalam sistem kapitalisme, negara hanya menjelma sebagai regulator semata dan tidak berniat mengurusi rakyatnya. Sehingga sektor pajak dijadikan sebagai sumber pendapatan terbesar negara saat SDA di negeri ini begitu berlimpah.
Tampak nyata, negara tidak hanya membiarkan pertambangan dikuasai asing, bahkan berbagai fasilitas umum pun dibiarkan dikuasai swasta. Berbagai komoditas barang dan jasa di bawah kendali para kapital. Alhasil, berbagai harga barang, jasa, bahkan kebutuhan pokok melonjak dan makin menyempitkan beban hidup rakyat.
Bantuan sosial yang menjadi program pemerintah sebagai upaya memberi sokongan bagi rakyat miskin raup dilindas koruptor. Janji manis mengentaskan kemiskinan bertabrakan dengan watak ambisius para pejabatnya.
Demokrasi lahir dari sekularisme sehingga para politisi dan pejabat tidak menghubungkan agama dalam urusan politik dan bernegara. Gratifikasi suap korupsi dan obral janji menjadi tradisi yang terus terpelihara di dalam sistem demokrasi. Dunia, kekuasaan, dan materi menjadi tujuan para penguasa sehingga menghilangkan empati dan nuraninya kepada rakyat.
Pejabat yang amanah dan menepati janji kepada rakyat karena takut kepada Allah Swt., tidak mungkin lahir dari sistem yang tegak di atas paham sekularisme. Sebab paham sekularisme hanya terfokus legal ilegal, namun nihil dari aspek transedental, tidak kenal Tuhan, dan halal haram. Padahal Rasulullah saw. dengan tegas pernah bersabda, “Ada tiga tanda orang munafik, jika berkata ia berdusta, jika berjanji mengingkari, jika diberi amanah ia berkhianat.” (HR Al-Bukhari dan Muslim)
Solusi Islam Atasi Kemiskinan
Akibat penerapan sistem sekuler yang memisahkan agama dengan urusan negara, terbukti hanya melahirkan pejabat yang terbiasa ingkar janji. Bahkan mereka tidak malu jika gagal mengemban amanah memenuhi janji politiknya kepada rakyat. Beragam hoaks maupun janji manis yang terbukti diingkari tidak akan menjerat mereka dari hukum.
Islam memiliki strategi agar negara tidak memiliki pejabat yang suka mengumbar janji palsu. Di mana perekrutan pejabat negara berdasarkan integritas dan profesionalitas. Mereka yang terpilih adalah yang memahami syariat Islam, sehingga takut untuk berdusta apalagi mengingkari janji dan amanah. Jabatan tidak hanya diberikan karena suara terbanyak, apalagi faktor kedekatan maupun kekeluargaan.
Sebagaimana Rasulullah saw. bersabda, “Barang siapa memberikan jabatan kepada seseorang semata-mata karena didasarkan atas pertimbangan keluarga, padahal di antara mereka ada orang yang lebih berhak daripada orang tersebut, maka ia telah berkhianat kepada Allah Swt., Rasulullah, dan orang-orang beriman.” (HR. Imam Malik)
Selain itu, dibutuhkan strategi sahih untuk meriayah negeri ini demi mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Islam mendefinisikan sejahtera jika setiap individu masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokoknya dengan layak dan baik. Untuk itu, mari kita melihat bagaimana Islam menuntaskan kemiskinan sekaligus mewujudkan pemerataan ekonomi.
Negara Islam akan memberikan subsidi kepada rakyat yang tidak mampu. Sebagaimana diterangkan dalam Al-Qur’an surah Al-Hasyr ayat 7 yang artinya, “Agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya di tengah-tengah kalian.“
Ayat itu menyerukan kepada negara sebagai pemilik otoritas untuk mendistribusikan kekayaan secara adil. Khalifah memiliki struktur administratif yang akan mendata orang per orang secara detail untuk memastikan siapa yang terkategori miskin. Tidak hanya memberi bantuan jangka pendek, Khilafah akan menjamin kebutuhan pokok masyarakat dengan memberi kemudahan pada setiap laki-laki untuk bekerja, dengan membuka seluas-luasnya lapangan pekerjaan.
Dalam aspek pelayanan pendidikan, kesehatan, dan keamanan, negara juga wajib menjamin pemenuhannya secara gratis agar dapat dinikmati oleh setiap warga negara. Pendidikan Islam mengarah pada dua kualifikasi penting, yaitu mengutamakan terbentuknya kepribadian Islam yang kokoh dan memiliki keterampilan untuk berkarya. Pendidikan yang berkualitas tersebut difasilitasi oleh negara untuk kemaslahatan umat. Dengan begitu, negara akan memiliki SDM yang inovatif, kreatif, dan produktif, sekaligus berlomba-lomba menjadi insan kamil yang bermanfaat bagi umat.
Negara juga mengatur regulasi kepemilikan individu umum dan negara. Terkait kepemilikan umum, negara mengelolanya secara mandiri dengan tidak memberikan kepada swasta, dan hasilnya dikembalikan kepada rakyat. Sehingga dari pengelolaan SDA secara mandiri, pemasukan negara akan melimpah dan bisa digunakan untuk membiayai segala keperluan negara dan rakyat.
Industri maupun pertambangan semua dibangun demi kemaslahatan umat. Untuk itu semua di bawah kendali negara, bukan swasta atau asing. Berbeda dengan sistem kapitalisme yang memandang industri hulu, termasuk SDA negara adalah hak semua manusia, sehingga para kapital bebas memiliki dan memproduksi tanpa batas. Padahal jika semua SDA di kelola negara, akan sangat membantu dalam penyerapan tenaga kerja dan pemasukan APBN.
Inilah sebagian kecil keunggulan sistem Islam untuk menuntaskan kemiskinan yang bertolak belakang dengan sistem demokrasi. Khilafah menerapkan syariat Islam kaffah yang pasti akan membawa rahmat karena hukum dan kebijakannya tidak dapat diintervensi segelintir orang.
Wallahu a’lam bishawwab.[]
