"Ketimpangan ekonomi yang menganga dalam sistem kapitalisme demokrasi coba dinafikan dengan meminta masyarakat mengapresiasi kinerja pemerintah. Namun, apalah daya fakta di lapangan menunjukkan hal yang berbeda."
Oleh. Ummu Syaakir
NarasiPost.Com-Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, meminta masyarakat mengapresiasi kemajuan bangsa meskipun ada sejumlah masalah seperti korupsi. Ini diungkapkan saat menjadi pembicara dalam webinar "Tadarus Demokrasi" dengan tema "Ekonomi dan Demokrasi".
Ia menyatakan kita tidak boleh (menyebut), negara kita ini sangat koruptif, oligarkis, dan sebagainya. Kita tidak boleh terlalu kecewa karena nyatanya dari waktu ke waktu kita itu mengalami kemajuan.
Pernyataannya ini dicoba dikuatkan dengan melihat perkembangan pada saat Indonesia belum merdeka, hingga kini. Menurutnya hampir semua penduduk miskin hingga diperkirakan mencapai 99% saat belum merdeka. Kemudian angka kemiskinan itu terus berkurang pada akhir masa pemerintahan presiden pertama sebanyak 54% hingga era Presiden Joko Widodo sebesar 9,7%.
Ia pun menyimpulkan ada kemajuan dalam sistem demokrasi meskipun banyak korupsi. Terlebih Indonesia negeri yang kaya. Meskipun dikelola secara koruptif, manfaatnya tetap banyak bagi rakyat.(CNBC Indonesia, 2/5/21)
Pernyataan ini tentu sangat menyayat hati rakyat negeri ini. Seolah berkata tidak mengapa pejabat korupsi, yang penting rakyat pun masih sejahtera.
Indikator peningkatan ekonomi dalam sistem kapitalisme demokrasi tentu tidak terlepas dari berbagai pemasukan negara dan bagaimana pola kehidupan ekonomi masyarakat. Anadolu Agency merangkum indikator-indikator ekonomi yang dihasilkan Indonesia sepanjang 2019 antara lain inflasi, tingkat pengangguran terbuka, tingkat kemiskinan, gini ratio, pertumbuhan ekonomi, kinerja perdagangan, nilai tukar, dan juga cadangan devisa.
Hasil dari indikator-indikator tersebut menunjukkan hasil yang tidak memuaskan. Terdapat kesenjangan yang tinggi antara masyarakat perkotaan dan pedesaan pada aspek pengeluaran. Belum lagi data kemiskinan yang terus meningkat per tahunnya. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penduduk miskin pada September 2020 sebanyak 27,55 juta jiwa atau meningkat 2,76 juta dibandingkan tahun sebelumnya. Pada periode September 2020, tingkat kemiskinan menjadi 10,19 persen atau meningkat 0,97 poin persentase (pp) dari 9,22 persen periode September 2019.(bisnis.com, 21/2/21)
Ketimpangan ekonomi yang menganga dalam sistem kapitalisme demokrasi coba dinafikan dengan meminta masyarakat mengapresiasi kinerja pemerintah. Namun, apalah daya fakta di lapangan menunjukkan hal yang berbeda. Bahkan secara detail hitungan angka kemiskinan, ratio gini, menunjukkan bukti yang sangat berlawanan dengan pernyataan Menkopolhukam.
Faktanya, rakyat masih berada di bawah garis kesejahteraan, bahkan miskin tanpa belaian tangan penguasa. Lalu bagaimana bisa korupsi dikatakan seolah tidak mengapa, asal rakyat masih sejahtera?
Menurut data BPS, garis kemiskinan pada September 2020 tercatat sebesar Rp458.947,-/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp339.004,- (73,87 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp119.943,- (26,13 persen). (BPS.go.id)
Dapat dibayangkan dengan jumlah sebesar itu masyarakat dikategorikan miskin. Padahal, dengan sejumlah uang tersebut apa yang dapat dibeli masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari? Ditambah lagi berbagai beban biaya seperti pendidika dan kesehatan yang tidak dapat diakses secara gratis oleh masyarakat.
Kekacauan dalam sistem kapitalisme demokrasi ini lahir dari culasnya sistem yang menjadi penghisap darah rakyat. Aturan yang dibuat sekehendak penguasa menjadi biang kerusakannya. Maka, tidak ada opsi lain selain beranjak kepada sistem yang mampu menyejahterakan rakyat dengan aturan Sang Pencipta. Islam hadir dengan berbagai aturan kehidupan yang mampu menuntaskan semua masalah manusia. Sistem Islam memiliki berbagai cara yang lahir dari perintah Sang Pencipta untuk menyejahterakan umat manusia.
Salah satu bagian terpenting dari syariat Islam adalah adanya aturan-aturan yang berkaitan dengan jaminan pemenuhan kebutuhan pokok bagi tiap individu masyarakat, baik berupa pangan, pakaian, dan papan, serta lapangan pekerjaan.
Hal tersebut dilakukan dengan berbagai mekanisme sesuai dengan perintah Allah ta'ala, seperti mewajibkan laki-laki untuk mencari nafkah bagi keluarganya.
"Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf. Seorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.”[TQS. al-Baqarah:233]
Jika tiada kesanggupan karena hal syar'i, maka Islam mewajibkan sanak keluarga yang mampu untuk menolong kerabat ataupun tetangganya.
“Tidak beriman kepada-Ku seorang yang tidur malam dalam keadaan kenyang, sementara tetangga sebelahnya lapar dan dia mengetahui. ” (HR.al Bazzar dan Thabarani, dengan sanad Hasan)
Jika tidak ada kerabat yang mampu memenuhi kebutuhan keluarga yang tidak mampu ini, maka tugas negara turun tangan menjamin seluruh kebutuhannya.
Islam juga melarang setiap hal yang dapat menimbulkan kekacauan ekonomi seperti riba, judi, penipuan, penimbunan, serta berbagai hal yang diharamkan Allah ta'ala.
Selain itu, Islam juga mewajibkan negara memberikan pendidikan kepada rakyat dan mendorong mereka untuk giat bekerja. Menciptakan lapangan kerja & menyuruh rakyatnya untuk bekerja. Menjaga harta kaum muslimin dan menyerahkan pada yang berhak sebagaimana sabda Rasulullah Saw, "Aku bergegas dari salat karena aku ingat suatu lantakan emas yang masih tersimpan di rumah kami. Aku tidak suka jika barang itu menahanku, maka aku memerintahkan (kepada istriku) untuk membagi-bagikannya.” (HR. Bukhari)
Semua mekanisme tersebut telah terbukti selama 13 abad dalam memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dalam naungan sistem kehidupan Islam.
Wallaahu a'lam bi showab.[]
photo : Google
Disclaimer: Www.NarasiPost.Com adalah media independent tanpa teraliansi dari siapapun dan sebagai wadah bagi para penulis untuk berkumpul dan berbagi karya. NarasiPost.Com melakukan seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, berita kebohongan, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim tulisan/penulis, bukan Www.NarasiPost.Com. Silakan mengirimkan tulisan anda ke email [email protected]
