OPM Kembali Berulah, Butuh Tindakan Tegas!

Konsistensi pemerintah untuk mengatasi masalah OPM menjadi solusi yang harus segera dilakukan

Oleh. Firda Umayah
(Tim Penulis Inti NarasiPost.Com dan Penulis Derap Dakwah Umayah)

NarasiPost.Com-OPM atau Organisasi Papua Merdeka kembali berulah. Pekan lalu, organisasi yang sebelumnya disebut KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata) tersebut telah menewaskan Danramil Aradide, Letda Oktovianus Sokolray di Distrik Paniai, Papua Tengah. Melihat hal ini, Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto mengatakan bahwa ia akan menindak tegas OPM. (detik.com, 14/04/2024)

Sejak kehadirannya pada 1965, OPM memang meresahkan masyarakat Papua dan negara. Pasalnya, kelompok ini secara terang-terangan melakukan aksi terorisme yang banyak memakan korban. Mirisnya, masalah mengenai kelompok ini seakan tak kunjung usai. Sehingga, ada indikasi bahwa negara tidak melakukan tindakan tegas bahkan terkesan lambat dalam menangani hal tersebut.

Akar Masalah OPM

Keinginan OPM untuk memerdekakan diri dari Indonesia dilandasi motif bahwa pemerintah kurang serius dalam mengurus rakyat Papua. Kelompok ini menganggap ada diskriminasi, ketidakadilan, dan pengabaian pemerintah pusat dalam mengurusi rakyat Papua. Padahal, bumi Papua memiliki kekayaan alam yang melimpah. Adanya PT Freeport adalah salah satu bukti kekayaan bumi Papua.

Parahnya, kekayaan yang dimiliki tanah Papua tidak dinikmati oleh masyarakat setempat. Terbukti, Papua menjadi wilayah termiskin peringkat pertama di Indonesia (cnbcindonesia.com, 15/08/2023). Tak hanya itu, infrastruktur wilayah ini juga jauh tertinggal. Tingkat pendidikan yang dikenyam masyarakat juga rendah.

Melihat kondisi semacam itu, Papua yang ingin mendapatkan hak hidup yang layak dengan memerdekakan diri disambut baik oleh beberapa negara lain. Setidaknya ada sembilan negara yang mendukung kemerdekaan Papua, yaitu Australia, Inggris, Selandia Baru, Tuvalu, Vanuatu, Nauru, Palau, Kepulauan Solomon, dan Pulau Marshall. Negara-negara yang mendukung kemerdekaan Papua sempat membawa masalah tersebut dalam kunjungan pelapor PBB. (cnnindonesia.com, 23/02/2023)

Inkonsistensi Penanganan OPM?

Sebenarnya, secara hukum, pemerintah telah menetapkan OPM sebagai organisasi teroris. Hal ini sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 terkait Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Hanya saja, terdapat inkonsistensi pemerintah dalam menangani kelompok tersebut.

Inkonsistensi itu terlihat ketika pemerintah tak mampu menyelesaikan secara tuntas aksi terorisme meskipun telah menimbulkan banyak korban dari kalangan sipil dan militer. Apalagi, ketika OPM berusaha ditindak tegas, muncul suara pelanggaran HAM dari mereka yang cenderung membela kelompok teroris itu. Seperti yang terjadi pada kasus Nduga 2018. Sekelompok mahasiswa melakukan demonstrasi dan meminta pasukan TNI ditarik dari tanah Papua. (komnasham.go.id, 05/08/2019)

Inkonsistensi penanganan kelompok ini juga dilihat dari tetap abainya pemerintah dalam mengurus rakyat Papua. Padahal, salah satu upaya untuk meredam aksi terorisme adalah dengan bukti nyata kepengurusan pemerintah terhadap rakyat Papua. Pemerintah harus membuktikan bahwa tidak ada perbedaan antara rakyat Papua dan yang lainnya. Pemerintah juga harus berlaku adil dalam mengurus seluruh rakyat di negaranya.

Namun, hingga saat ini, semua itu seperti tak terlihat. Oleh karena itu, sikap abai ini terus dimanfaatkan oleh kelompok separatis untuk melakukan segala cara guna terbebas dari cengkeraman pemerintah Indonesia. Kelompok OPM ini juga sempat meminta bantuan kepada Joe Biden agar ia berperan aktif untuk mengakhiri pendudukan militer Indonesia di Papua yang dianggap melanggar hukum. (jawapos.com, 21/05/2023)

Islam Menyelesaikan Separatisme

Separatisme yang dilakukan oleh OPM bermula dari ketiadaan peran pemerintah atau negara dalam mengurusi rakyatnya. Hal ini tentu tidak akan terjadi dalam negara Islam (Khilafah). Khilafah yang berdiri atas landasan keimanan dan ketakwaan tahu betul tugas dan perannya sebagai pengurus dan pelayan masyarakat. Rasulullah saw. bersabda dalam hadis riwayat Bukhari bahwa imam (khalifah) adalah penanggung jawab yang bertanggung jawab atas kepengurusan rakyatnya.

https://narasipost.com/opini/09/2021/kkb-serang-nakes-di-mana-perlindungan-negara/

Dalam pandangan Islam, semua rakyat memiliki hak yang sama dalam kehidupan bernegara. Negara harus memenuhi kebutuhan hidup rakyat dalam hal sandang, papan, pangan, kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Begitu pula dalam pembangunan infrastruktur. Semua wilayah negara harus mendapatkan pembangunan yang merata.

Untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, dan papan, negara wajib memberikan jaminan lapangan pekerjaan bagi para pencari nafkah. Untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur pembangunan, negara dari mengambil dari hasil pengelolaan kekayaan alam, jizyah, fai, kharaj, dan lain-lain. Pun hal yang sama dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana dan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan keamanan.

Jika semua kepengurusan negara sudah dijalankan dengan baik, namun masih ada upaya separatisme, maka negara harus menindak tegas tindakan itu. Separatisme dapat disamakan dengan tindakan memberontak atau bugat. Pemberontakan yang dilakukan secara fisik, akan ditindak tegas dengan fisik pula. Hanya saja, jika terdapat tanda-tanda makar di kalangan masyarakat untuk memisahkan diri dari negara, negara harus segera menyelidiki, mencari kebenaran, dan menyadarkan masyarakat agar tidak terbawa arus yang ada. Pemerintah juga harus selalu mengevaluasi kinerjanya dalam mengurusi segala urusan rakyat dan negaranya.

Penutup

Konsistensi pemerintah untuk mengatasi masalah OPM menjadi solusi yang harus segera dilakukan. Akar masalah mengenai abainya kepengurusan pemerintah terhadap rakyat Papua tentu harus ditepis dengan kepengurusan yang baik. Tindakan separatisme pada dasarnya tidak akan terjadi ketika negara mengurus rakyat dengan baik seperti yang dilakukan oleh negara Islam. Jika negara telah memberikan yang terbaik namun tetap ada upaya memberontak, maka tindakan tegas negara harus segera dilakukan agar tidak terjadi perpecahan di kalangan masyarakat. Sebab, tindakan memberontak terhadap sistem pemerintahan Islam adalah sikap yang terlarang dalam Islam.

Rasulullah saw. bersabda,
“Barang siapa keluar dari ketaatan (kepada khalifah) dan memisahkan diri dari jemaah kemudian mati, maka matinya adalah mati (dalam keadaan) jahiliah.” (HR. Muslim)
Wallahu a’lam bishawab. []