”Iklim sistem demokrasi mewajarkan kapitalis (pemilik modal) memiliki andil yang cukup besar dalam kekuasaan di pemerintahan dan nyatalah bahwa kebijakan yang dibuat sangat tidak prorakyat.”
Oleh. Amelia Al Izzah
(Kontributor NarasiPost.Com)
NarasiPost.Com-Baru-baru ini, Indonesia Political Opinion (IPO) melakukan survei terkait dengan kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi). Survei tersebut dilakukan sepanjang tanggal 1-7 Maret 2023 dengan menggunakan metode Multistage Random Sampling (MRS) atau dengan kata lain metode pengambilan sampel secara bertahap. Hasil survei tersebut, menyebutkan 41 persen responden mengatakan tidak puas atas kinerja Jokowi, 43 persen menjawab puas, 9 persen menjawab sangat puas, 5 persen menjawab tidak puas dan 2 persen menjawab tidak tahu. (CNN Indonesia, 11/3/2023)
Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah menjelaskan beberapa hal yang memengaruhi kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi yaitu, 42,5 persen karena memberikan bantuan sosial, 21,4 persen karena adanya pembangunan infrastruktur, 4,2 persen mengatakan Jokowi merakyat dan sederhana, dan 1,7 persen berhasil mengurangi angka kemiskinan.
Dari hasil survei yang telah dirilis tersebut, hal ini tentu menunjukkan bahwa politik yang ditampilkan dalam keadaan baik-baik saja, ternyata pada faktanya tidak berdampak baik pada rakyat. Secara tidak langsung hal ini menunjukkan bahwa citra politik yang dibangun dan ditampilkan tidak sama sekali memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan rakyat, namun berpengaruh pada kelompok-kelompok tertentu, yakni para oligarki atau pemilik modal. Oligarki adalah bentuk struktur kekuasaan di mana kekuasaan tersebut berada di tangan segelintir orang yang tak lain adalah pengusaha kaya yang mengendalikan perpolitikan baik secara langsung maupun di belakang layar.
Oligarki Cari Selamat, Jokowi Tak Dianggap
Melihat kinerja pemerintah saat ini, ketua Kajian Publik Sabang Merauke Circle (SMC), Syahganda Nainggolan menyatakan bahwa pemerintah Jokowi kian memperlihatkan kekuasaan oligarki yang paripurna, pemerintahan yang dijalankan nyaris tanpa pengawasan atau check and balance hingga menghasilkan kebijakan yang tidak sesuai dengan harapan rakyat. (Politic.rmol.id).
Terutama hasil produk legislasi (UU) yang sangat prooligarki, semisal UU Minerba, UU Omnibuslaw dan lain sebagainya. Semakin jelas bahwa kekuasaan yang dibangun ini untuk siapa. Iklim sistem demokrasi mewajarkan kapitalis (pemilik modal) memiliki andil yang cukup besar dalam kekuasaan di pemerintahan dan nyatalah bahwa kebijakan yang dibuat sangat tidak prorakyat, sehingga lambat laun rakyat kian menyadari bahwa citra yang dibangun tak berdampak pada rakyat.
Dalam sejarahnya, kekuatan oligarki di negeri ini bukanlah hal yang baru. Seperti diketahui rezim orde baru yakni saat kepemimpinan Soeharto sudah menerapkan Sultanic Oligarchy yang kemudian terus bergeser menjadi Ruling Oligarchy. Dan di kepemimpinan Ruling Oligarchy inilah para “penguasa” oligarki semakin leluasa berkuasa, tidak hanya di ranah politik tetapi sudah masuk dalam sistem pemerintahan, pos-pos kementerian yang strategis secara ekonomi dan politik, sehingga dapat langsung memberikan tekanan kepada penguasa baru untuk di setir.
Menuju pemilihan presiden 2024 dan akan berakhirnya masa jabatan Jokowi, para “penguasa” oligarki yang notabene adalah pengusaha kaya raya, tentu akan membidik calon yang potensial agar mereka tetap memiliki kendali dalam pemerintahan. Jokowi dikabarkan mulai tak dianggap penting oleh mereka, sejumlah partai politik yang masuk dalam bagian koalisi juga dikabarkan mulai meninggalkan Jokowi satu per satu untuk menyelamatkan diri. Tentu dalam sistem demokrasi, hal seperti ini lumrah terjadi yakni dalam artian di antara mereka yang memiliki kepentingan sibuk dengan urusan mereka sendiri tanpa mementingkan bagaimana terkait kepengurusan rakyat. Mengurusi rakyat seharusnya adalah amanah berat yang harus diemban, bentuk tanggung jawab dari kepemimpinan mereka.
Islam, Politik, dan Pemimpin yang Terbaik
Politik dalam Islam dikenal dengan istilah siyasah yang bermakna pemeliharaan, perbaikan, pelurusan, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik yang membawa kepada kemaslahatan umat. Aktivitas politik dalam Islam pada prinsipnya adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Penguasa sebagai pelayan masyarakat memiliki kewajiban memikirkan persoalan rakyat. Hal ini merupakan implementasi dari makna Al-Qur’an dan hadis, yakni orang yang bergantung kepada selain Allah, maka Allah akan berlepas dari orang itu. Dan orang yang tidak memperhatikan kepentingan kaum muslimin maka perlu dipertanyakan keimanannya. Sebagai seorang muslim, sudah barang tentu, Islam menjadi sumber acuan aktivitas kehidupannya di dunia untuk memperoleh akhiratnya.
Aktivitas lainnya yang harus dilakukan dalam politik Islam adalah amar makruf nahi mungkar. Sesuai dengan firman Allah "Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah." (TQS. Ali Imran: 110).
Melihat kondisi hari ini, umat Islam sudah jauh dari aturan atau syariat Islam. Sejak barat menawarkan sistem pemerintahan sekuler, umat Islam sedunia hampir tidak punya pilihan lain kecuali mengikuti sistem saat ini yang jelas berbeda secara hakikat, tujuan, orientasi, dan mekanismenya. Islam memandang hakikat kekuasaan merupakan perpanjangan dari kedaulatan Allah Swt., untuk itu aturan atau hukum harus mengaku pada apa yang sudah tertulis dalam Al-Qur’an. Sedangkan dalam demokrasi mengatakan kedaulatan di tangan rakyat, sehingga rakyat berhak membuat hukum atau undang-undang.
Terlebih lagi yang menjadi tujuan negara menurut Islam ialah menegakkan hukum-hukum Allah dan khalifah sebagai penjaganya untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat Sedangkan pandangan demokrasi, negara bertujuan untuk mencapai kekuasaan pribadi atau golongan dengan berbagai cara.
Terlihat jelas bahwa kepemimpinan dalam Islam merupakan amanah dari Allah untuk mengatur dan membimbing manusia ke jalan yang benar. Pengangkatan pemimpin tidak dilakukan melalui cara pemilihan langsung dari rakyat, karena khalifah atau pemimpin sifatnya sebagai pengganti Nabi saw. dalam memimpin umat namun melalui baiat yakni penunjukan beberapa orang untuk bermusyawarah dan memilih salah satu dari mereka untuk menjadi khalifah atau melalui kesepakatan umat Islam.
Islam memiliki konsep kepemimpinan yang jelas, terang, dan dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya kepada rakyat, tapi lebih lagi kepada Allah Swt. Islam telah membimbing kita bahwa kekuasaan yang kita miliki adalah bagian dari kekuasaan-Nya. Siapa yang mendapatkan amanah kepemimpinan dengan cara memintanya maka Allah tidak akan membantunya. Sebaliknya siapa yang mendapatkan amanah kepemimpinan tanpa memintanya, maka Allah akan membantunya yakni pemimpin yang memiliki tujuan untuk menegakkan dienullah di muka bumi ini. Untuk itu wajib bagi kita sebagai umat Islam untuk terus memperjuangkan tegaknya syariat Islam sebagai hukum yang mengatur kehidupan kita untuk menuju akhirat. Wallahu a’lam bi ash-shawwab.[]
