”Tetapi, hal tersebut justru berbanding terbalik dengan kondisi masyarakat yang ada. Isu kemiskinan merupakan salah satu problem besar negara ini dari tahun ke tahun.”
Oleh. Nur Indah
(Kontributor NarasiPost.Com)
NarasiPost.Com-Di tengah peringatan yang diberikan oleh International Monetary Fund (IMF) bahwa pada tahun 2023 dunia akan menghadapi resesi, Indonesia justru muncul sebagai negara dengan large enough economy. Hal itu disampaikan oleh Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani dalam acara Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat 2023. Sri Mulyani mengacu pada majalah The Economist yang menyebutkan bahwa Indonesia dan India merupakan negara yang bersaing untuk mencapai top performer di G20 ataupun dunia. Sebagaimana yang diucapkannya pada acara tersebut, parameter yang dijadikan tolok ukur yaitu:
"Ekonominya besar, stability bagus, inflasi yang kemarin yang turun di bawah 5%, nilai tukarnya yang stabil, yield dari surat berharganya yang cukup kompetitif, dan yang jelas growth outlook-nya masih stabil," (www.detik.com, 6/4/2023).
Idealnya, mendapat gelar sebagai negara dengan tingkat ekonomi berskala jumbo adalah suatu kebanggaan. Tetapi, hal tersebut justru berbanding terbalik dengan kondisi masyarakat yang ada. Isu kemiskinan merupakan salah satu problem besar negara ini dari tahun ke tahun.
Badan Pusat Statistik pada periode Maret-September 2022 memetakan provinsi dengan tingkat kemiskinan paling tinggi di Indonesia. Empat provinsi di kawasan timur Indonesia menempati urutan teratas antara lain Papua dengan tingkat kemiskinan 26.80%, Papua Barat 21.43%, NTT 20.33%, dan Maluku dengan tingkat kemiskinan 16.23%. Jika kita amati, keempat provinsi tersebut memiliki potensi yang besar dalam hal sumber daya alam. Tidak hanya itu, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) juga dinobatkan sebagai wilayah termiskin di pulau Jawa. Padahal, DIY merupakan salah satu daerah yang menjadi tujuan wisata. (www.kompas.com, 4/4/2023).
Kemiskinan merupakan masalah yang cukup kompleks dan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, serta kondisi lingkungan. Dilihat dari kacamata ekonomi, ada beberapa penyebab kemiskinan. Pertama, adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sehingga berpengaruh pada pendapatan. Kedua, rendahnya kualitas sumber daya. Ketiga, karena perbedaan akses ke modal.
Pertumbuhan ekonomi menjadi tolok ukur keberhasilan kebijakan yang diterapkan untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Secara teori, apabila pertumbuhan ekonomi meningkat, maka kesejahteraan masyarakat pun meningkat. Namun, teori hanyalah teori. Saat Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi, jutaan masyarakat justru terjerat dalam garis kemiskinan.
Kemiskinan yang terjadi hari ini merupakan buah dari penerapan sistem sekuler-kapitalis dengan prinsip-prinsip liberal. Sistem sekuler adalah sistem yang memisahkan agama dari kehidupan, dalam hal ini negara sebagai institusi resmi yang membuat aturan-aturan terkait kehidupan. Karena aturan Tuhan tidak berlaku dalam sistem ini, digunakanlah aturan yang berasal dari hasil pemikiran manusia yang terbatas. Peradaban Barat menganggap bahwa kebangkitan akan terjadi jika manusia dibebaskan dalam berkarya dan berinovasi. Selain itu, aturan gereja yang diterapkan saat itu dianggap membelenggu dan menghambat kebangkitan. Pemikiran inilah yang kemudian melahirkan pandangan hidup yang sekuler.
Dalam sistem sekuler-kapitalis, negara berfungsi sebagai fasilitator yang bertugas membuat regulasi terkait dengan mekanisme pasar. Kendali pasar sendiri dipegang oleh pihak kapitalis atau pemilik modal. Akibat dari liberalisasi pasar ini, muncullah kesenjangan ekonomi antara pemilik modal dengan pihak-pihak tertentu.
Kesenjangan ekonomi itu terlihat jelas di empat provinsi dengan tingkat kemiskinannya paling tinggi. Jika kita berbicara sumber daya alam yang ada di Papua, maka Papua adalah surganya. Papua memliki potensi sumber daya alam yang melimpah mulai dari emas, tembaga, gas alam, minyak bumi, dan nikel dengan jumlah. Tetapi, jika berbicara tentang kemiskinan, Papua juga menempati peringkat teratas.
Pengelolaan sumber daya alam yang ada di Papua sebagian besar diambil alih oleh asing. Sekali lagi, negara hanyalah sebagai fasilitator dan mekanisme pengelolaan SDA diserahkan pada swasta. Inilah fakta penerapan sistem sekuler-kapitalis. Kekayaan alam tidak menggambarkan kesejahteraan.
Islam Jadi Solusi
Secara fitrah, manusia akan selalu ingin menuju ke arah kebangkitan yang hakiki. Jalan menuju kebangkitan itu berbeda-beda sesuai dengan bagaimana paradigma berfikir seseorang terkait dunia dan alam semesta. Pada sistem sekuler-kapitalis kebangkitan akan terwujud jika prinsip kebebasan itu dipegang. Dan ini terbukti gagal! Sebab, kebangkitan hanyalah pada aspek fisik bukan pada kualitas manusianya.
Berbeda dengan Islam. Islam adalah agama sekaligus sistem hidup yang berasal dari Al-Khaliq, Zat Yang Maha Mengetahui. Allah Swt. adalah yang paling tahu terkait dengan kebutuhan manusia yang diatur di dalam syariat yang bersumber dari Al-Qur’an dan As-Sunah. Tujuan utama diturunkannya Al-Qur'an adalah sebagai petunjuk bagi umat manusia dalam segala aspek kehidupan. Allah Swt. menegaskan dalam QS. Thaha ayat 124:
“Dan barang siapa berpaling dari peringatan-Ku, maka baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta”.
Dalam sistem Islam, parameter keberhasilan suatu aturan adalah apakah aturan tersebut sesuai dengan hukum syarak, bukan berlandaskan pada angka pertumbuhan ekonomi seperti yang saat ini terjadi. Negara bertanggung jawab terhadap kesejahteraan umat. Dalam sistem ekonomi Islam, kepemilikan swasta dibatasi. Ada tiga jenis kepemilikian di dalam Islam yaitu kepemilikan individu (swasta), kepemilikan umum, dan kepemilikan negara.
Kepemilikan individu adalah harta yang diperoleh dari hasil bekerja, waris, harta pemberian negara, dan lain sebagainya dimana manfaat dari barang tersebut dapat dimanfaatkan secara langsung.
Kepemilikan umum contohnya seperti barang tambang yang tidak terbatas dan harta benda yang merupakan kebutuhan umum. Rasulullah saw. bersabda: “Kaum muslim berserikat dalam tiga hal yaitu air, padang rumput, dan api.”
Kepemilikan negara yaitu harta yang tidak termasuk kepemilikan umum melainkan kepemilikan pribadi, tetapi terkait dengan hak kaum muslimin secara umum. Misalnya jizyah, kharaj, ganimah, fai, ‘usyur, harta orang yang meninggal tetapi tidak memiliki ahli waris, harta orang murtad, bangunan perkantoran, sekolah, rumah sakit, dan lain sebagainya.
Dalam Islam, kepemilikan atas harta benda sangat jelas batasannya dan tujuan pengelolaannya pun semata-mata untuk kemaslahatan umat.
Wallahu a‘lam bi ash-shawab.[]
