”Oleh karena itu, solusi untuk mewujudkan Indonesia Emas adalah mencabut ekonomi kapitalisme dan menggantinya dengan sistem yang mampu membuat negara ini berdaulat.”
Oleh. Muthiah Al Fath
(Tim Penulis Inti NarasiPost.Com)
NarasiPost.Com-Pemerintah berencana merajut visi besar yaitu “Mewujudkan Indonesia Emas 2045”. Pada tahun tersebut Indonesia diprediksi menjadi salah satu negara berpengaruh dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Tampak semangat mewujudkan visi tersebut mendapat banyak dukungan dari berbagai kalangan.
Dilansir dari viva.co.id (26/02/2023), Ketua Umum DPP IKA Universitas Diponegoro Abdul Kadir Karding mengungkapkan, “…Sudah seharusnya kita keluarga besar IKA Undip turut memainkan peran yang strategis dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi Indonesia, sehingga terwujud pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.” Dukungan tersebut disampaikan dalam acara Pengukuhan Pengurus DPP IKA Undip 2022-2027.
Beragam upaya dilakukan di era pemerintahan Jokowi, seperti mengebut pembangunan infrastruktur yang dinilai mampu menjadi fondasi menuju Indonesia Emas karena dapat mendorong kemajuan sebuah daerah. Lantas, apakah pembangunan yang sekadar menekankan pertumbuhan ekonomi mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat?
Perlu Dicermati!
Dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045, kita masih memiliki banyak tantangan seperti kemiskinan dan stunting. Jelas hal ini tidak hanya berdampak pada pertumbuhan anak melainkan juga tingkat kecerdasan dan daya saing penerus bangsa di masa depan. Belum lagi seabrek tantangan klasik bangsa ini seperti korupsi, isu disintegrasi, krisis moral, dan banyaknya angka pengangguran, serta utang luar negeri yang cukup banyak. Tentu saja untuk mewujudkan visi tersebut tidak boleh hanya terfokus pada pembangunan ekonomi.
Tidak bisa dimungkiri, besarnya pertumbuhan ekonomi, kemajuan teknologi, kedokteran, pertanian, militer, dan politik pada zaman sekarang nyatanya krisis terus melanda penjuru dunia. Upaya untuk menyelesaikan masalah justru berakhir dengan masalah baru yang lebih buruk. Amerika misalnya, meskipun kondisi ekonomi dan infrastrukturnya maju namun kekerasan seksual merajalela dan pertumbuhan penduduknya mengalami penurunan. Bahkan, kerawanan pangan sempat mengancam negara kapitalis Amerika yang menyebabkan 34 juta orang tidak memiliki akses pendidikan, perawatan kesehatan, dan air bersih.
Salah Strategi
Pembangunan infrastruktur besar-besaran pada era Jokowi yang bertopang pada utang luar negeri justru menjadi alarm malapetaka yang sedang dirancang pemerintah. Posisi utang Indonesia pada 31 Januari 2023 telah mencapai Rp7.754,98 triliun atau setara 38,56% dari PDB (Produk Domestik Bruto). Posisi utang tersebut bertambah Rp20,99 triliun dari posisi akhir tahun 2022.
Jika ditelusuri secara mendalam, terlihat bahwa strategi pembangunan ekonomi justru meningkatkan utang dan menyebabkan ketimpangan sosial di masyarakat. Berdasarkan data BPS 2022 bahwa jumlah penduduk miskin sebanyak 9,57% atau sebanyak 26,36 juta, dan pengangguran sebesar 5,83% atau 8,04 juta.
Tidak ada yang aman dalam utang ribawi, terlebih modalnya berasal dari negara kapitalis penjajah. Sejatinya pemerintah Indonesia sedang merancang kesengsaraan berlapis untuk generasi bangsa ini. Negara pemberi utang tentu memiliki dikte-dikte politik untuk menekan negara yang berutang dengan melakukan legitimasi ekonomi. Akibatnya, kapitalisasi SDA oleh asing terus berlanjut dalam waktu yang lama. Seharusnya kebangkrutan Sri Langka menjadi peringatan keras bagi Indonesia. Jangan sampai utang ribawi membebani generasi muda Indonesia dan menjadi penghalang untuk mewujudkan Indonesia Emas.
Akibat Hilangnya Kedaulatan Negara
Selain itu, pemerintah mendorong pengembangan industri 4.0 dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi swasta maupun asing. Namun masifnya investor asing ternyata tidak mampu menyerap tenaga kerja lokal secara optimal. Sebaliknya, pabrik dan pertambangan justru mengabaikan keseimbangan lingkungan akibat eksploitasi SDA secara berlebihan demi meningkatkan produksi secara massal. Padahal, jika SDA negeri ini dikelola penuh oleh negara maka pemerintah tidak perlu utang untuk membangun infrastruktur.
Alih-alih mewujudkan Indonesia Emas, pemerintah justru terjebak sistem ekonomi kapitalistik dan mengabaikan kedaulatan negeri ini. Di mana setiap ikatan perjanjian ekonomi, energi, dan teknologi, posisi Indonesia hanya menjadi objek ekonomi negara maju dan tidak pernah menjadi pelaku produksi. Alhasil, kekayaan alam yang melimpah tidak dapat dinikmati rakyat karena 80% hasil produksinya menjadi milik asing dan swasta.
Kegagalan Sistemis
Demokrasi menjadikan kewenangan membuat undang-undang di tangan manusia justru membuka peluang besar terjadinya kerusakan dan menyuburkan kezaliman. Hukum dan kebijakan yang dibuat mengacu pada kepentingan si pembuat aturan, seperti halnya UU Cipta Kerja. Revisi kebijakan dan aturan sering terjadi namun persoalan kepemimpinan seakan tidak pernah ada penyelesaiannya.
Sistem demokrasi membuat negara dalam kendali penuh penjajah asing. Alhasil, rakyat jadi korban dan tumbal atas aneka pajak untuk menopang APBN dalam waktu lama. Banyak kebijakan-kebijakan yang dibentuk justru menzalimi rakyatnya sendiri namun menguntungkan kapitalis asing. Kongkalikong penguasa dan pengusaha begitu nyata, masif, terstruktur, dan sistematis terjadi dalam sistem demokrasi-sekuler saat ini. Karenanya, klaim pemerintah soal target pertumbuhan ekonomi sejatinya hanya tertuju pada pemilik modal.
Alhasil, bukan Indonesia Emas yang terwujud melainkan malapetaka yang akan menimpa negeri ini. Rakyat yang seharusnya diriayah (dikelola) dengan benar justru para pejabat yang diberi fasilitas mewah di negeri ini. Rakyat yang sangat merasakan dampak besar akibat krisis ekonomi tersebut. Di mana lonjakan harga pangan, pajak naik, dan semua infrastruktur tidak gratis, serta krisis multidimensi tidak dapat terhindarkan.
Sesungguhnya masuknya investor asing karena mendapatkan legitimasi hukum dan dilindungi UU akibat penerapan sistem kapitalisme sekuler. Ekonomi kapitalisme penyebab suburnya utang ribawi yang menjadi sumber malapetaka seperti penjajahan, penindasan, perampokan kepada setiap negara pengutang. Oleh karena itu, solusi untuk mewujudkan Indonesia Emas adalah mencabut ekonomi kapitalisme dan menggantinya dengan sistem yang mampu membuat negara ini berdaulat.
Mencampakkan Sistem Kufur
Dalam sistem demokrasi, negara di- setting sedemikian rupa agar melupakan potensi SDA berlimpah yang dimiliki demi melancarkan perampokan oleh negara kapitalis. Alhasil, sebagian besar kekayaan negara berada di tangan segelintir orang untuk memandu semua urusan hidup. Ini menjadi pertanda bahwa sistem yang mengabaikan Al-Qur’an dan sunah atau sistem buatan manusia telah gagal mendistribusikan kekayaan negaranya.
Saatnya Indonesia mencampakkan sistem sekuler kapitalisme neoliberal, lalu menggantinya dengan sistem Islam kaffah yang berorientasi kemaslahatan. Kekhilafahan dapat memberikan kontribusi positif dari seluruh potensi SDA tanpa intervensi asing. Sebuah sistem yang mampu menjadikan negara mandiri dan berdikari untuk mewujudkan Indonesia Emas.
Sudah seharusnya kita sebagai umat Nabi Muhammad saw. meyakini dan mewujudkan kembali sebuah sistem Islam dalam bingkai negara, yakni Khilafah. Penerapan syariat akan menjadi cahaya dan jalan keluar bagi umat muslim saat ini yang dikelilingi kegagalan dan kekacauan akibat sistem kapitalisme. Melalui sistem pemerintahan Islam maka pemimpin negara akan menggunakan sumber dayanya untuk memakmurkan rakyat.
Sistem Islam Mampu Mewujudkan Indonesia Emas
Kezaliman penguasa merupakan akibat penerapan sistem kapitalisme sehingga mempertahankannya berarti melanggengkan kerusakan. Karena itu, perjuangan untuk menerapkan ideologi Islam yang diemban Rasulullah saw. dan para sahabat adalah satu-satunya solusi yang mampu mewujudkan rahmatan lil’alamin.
Khilafah adalah sistem pemerintahan Islam yang mencakup sistem politik untuk menjalankan roda pemerintahan, sistem hukum untuk memperoleh keadilan bagi seluruh manusia, sistem ekonomi untuk mengatur sumber daya manusia dan alam, serta sanksi hukum untuk menjamin stabilitas sosial.
Dalam pemerintahan Islam haram menyerahkan penguasaan dan pengelolaan SDA dan layanan publik sepenuhnya kepada swasta apalagi asing. Layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, keamanan, dan bidang lain yang strategis dan vital menjadi tanggung jawab negara. Sebab tugas dan peran penguasa dalam Islam adalah mengelola urusan umat. Sebagaimana Rasulullah saw. bersabda, “Pemimpin yang memimpin masyarakat adalah pemelihara dan dia bertanggung jawab atas rakyatnya.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim)
Penerapan sistem ekonomi Islam mengharuskan pemerintah mengelola SDA secara mandiri sehingga negara mampu menyediakan sumber dana untuk aneka pembangunan dan infrastruktur. Negara juga tidak boleh melakukan transaksi utang-piutang ribawi yang merugikan dan mencelakakan. Allah Swt. berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 275, “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” Dalam Islam tidak dibenarkan aktivitas riba dalam segala aktivitas ekonomi.
Sistem keuangannya didasarkan pada prinsip keuangan riil yang sehat seperti penerapan standar emas dan perak untuk mata uang negara. Sektor nonriil yang menjadikan uang sebagai komoditas tidak diizinkan, sehingga kegemaran utang oleh negara tidak akan terjadi. Dampaknya sangat jelas, pelemahan ekonomi akibat beban utang dan bunganya akan hilang, serta pintu dikuasainya kedaulatan negara oleh asing dapat dicegah. Dengan itu, intervensi asing dapat dihilangkan karena liberalisasi SDA yang menyebabkan ketergantungan ekonomi tidak akan terjadi. Rakyat tidak akan terbebani dengan pajak untuk menopang APBN yang dialihkan untuk menganggung utang seperti halnya sistem kapitalisme.
Bangsa Indonesia harus menyadari jika mewujudkan Indonesia Emas harus diawali dengan mengubah sistem demokrasi kapitalisme (rusak dan merusak) dengan sistem yang menyejahterakan. Perubahan hakiki adalah suatu keniscayaan jika dilakukan dengan kesungguhan. Sebagaimana dalam surah Ar-Ra’du ayat 11, Allah Swt. berfirman, “Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai mereka mengubah diri mereka sendiri.”
Khatimah
Negara visioner hanya bisa terwujud jika berdaulat dan bisa terlepas dari intervensi asing. Indonesia Emas tidak akan pernah terwujud jika negara masih berada dalam bayang-bayang kepentingan negara penjajah. Karenanya, wajib bagi Indonesia memiliki ideologi yang menjadikan negeri ini mandiri dan berdaulat.
Perkara aturan hidup yang sangat krusial ini harus ada perubahan yang bertumpu pada akar masalahnya, yakni melenyapkan hegemoni negara penjajah dan ideologi kapitalismenya. Allah Swt. menurunkan syariat Islam sebagai sebuah sistem kehidupan yang membawa berkah bagi kehidupan, memberi jaminan hidup kepada manusia, dan keselamatan bagi pemeluknya. Mengabaikan hukum syarak sama seperti menunda mewujudkan Indonesia Emas. Wallahu a’lam bishawwab.[]
