"Islam memandang bahwa jalan termasuk dalam kategori kepemilikan umum yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara untuk mengadakannya atau memperbaikinya. Seorang pemimpin wajib memastikan jika masyarakat dapat menikmatinya dengan mudah, nyaman dan lancar."
Oleh. Khasiyah Naflah
(Kontributor NarasiPost.Com dan Freelance Writer)
NarasiPost.Com-Problem jalan hingga saat ini masih menjadi PR bagi pemerintah, mulai dari kemacetan jalan hingga kerusakan jalan yang bisa menimbulkan korban jiwa. Seperti diberitakan di berbagai portal berita, pada hari Selasa, 28 Februari hingga Rabu pagi, 1 Maret lalu, Jalan Nasional Tembesi, Batanghari, Jambi mengalami kemacetan panjang hingga 15 km selama 22 jam. Hal ini membuat pengusaha truk pun teriak.
Pasalnya, jumlah truk yang terkena kemacetan mencapai belasan ribu unit, tentu hal tersebut membuat pengusaha truk mengalami kerugian yang mencapai belasan miliar.
Sebelumnya diberitakan, kemacetan tersebut dipicu ribuan truk pengangkut batu bara yang beroperasi saat itu. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Gemilang Tarigan mengungkapkan, barang tambang harusnya mempunyai jalur khusus, bukan justru mengganggu jalur distribusi barang dan jalan rakyat. Sebab, dia menilai jika tambang dibangun untuk kesejahteraan rakyat, bukan menyengsarakan rakyat, salah satunya dengan adanya kemacetan seperti ini (CNCBIndonesia.com, 03/04/2023).
Selain itu, jalan rusak juga terjadi di daerah Kalimantan Timur (Kaltim). Kerusakan jalan terjadi di Kabupaten Kutai Timur, tepatnya pada jalan poros Kecamatan Sangatta Utara menuju Kecamatan Bengalon. Pasalnya, kerusakan jalan utama ini juga akibat kerap kali dilintasi oleh truk-truk pengangkut alat berat perusahaan tambang di wilayah sekitar. Hal ini diungkapkan oleh Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Romadhony Putra Pratama, yang akan melakukan peninjauan jalan rusak tersebut.
Di sisi lain, Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Veridiana Huraq Wang, menyebutkan alokasi anggaran untuk jalan nasional di Kaltim sebesar Rp10,63 triliun. Namun, anggaran itu lebih dominan dialokasikan untuk pembangunan jalan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara (pikiran rakyat.com, 04/03/2023).
Salah Tata Kelola Jalan
Jalan merupakan salah satu infrastruktur vital yang harusnya bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat secara mudah dan nyaman. Namun, akibat salah tata kelola dan demi kepentingan segelintir orang, jalan tersebut justru dinikmati oleh pengusaha dan mengakibatkan kerusakan serta kerugian bagi kehidupan masyarakat.
Hal ini kembali membuktikan jika keberpihakan penguasa kepada para oligarki kian tampak, di mana keuntungan kembali menjadi prioritas utamanya. Para penguasa hanya fokus kepada jalan nasional ataupun jalan-jalan tertentu yang nanti akan menghasilkan keuntungan, sedangkan keberadaan jalan daerah dan kecamatan yang rusak tidak kunjung mendapatkan perhatian dari penguasa, bahkan sering kali membahayakan nyawa masyarakat yang justru diabaikan.
Sebagaimana diketahui, tambang yang telah beroperasi sejak lama harusnya memiliki jalan khusus, namun nyatanya tidak demikian. Mereka menggunakan akses jalan rakyat yang justru menggangu kepentingan rakyat dan merusak jalan-jalan daerah. Penguasa pun tak bergeming tentang hal itu, yakni tidak memberikan sanksi berat, hanya memberhentikan sementara aktivitas pengangkutan bahan tambang.
Tak dapat dimungkiri jika di alam kapitalisme, materi senantiasa menjadi standar dalam setiap kehidupan, termasuk kepemimpinan, sehingga orientasi untuk mengejar materi begitu besar dan amanah pengurusan rakyat senantiasa dilalaikan. Maka, tak heran jika membangun jalan yang bagus dan berkualitas yang harusnya menjadi salah satu tanggung jawab negara untuk memenuhinya, justru diabaikan dan sering kali penguasa menjadikan jalan sebagai ajang bisnis. Pengelolaan jalan diserahkan kepada para pengusaha atau oligarki, sedangkan negara hanya sebagai regulator semata.
Kemudian, hal ini pun semakin miris ketika diketahui jika Indonesia merupakan pemilik sumber daya alam aspal alami terbesar di dunia. Melansir sindonews.com, cadangan aspal yang berada di Pulau Buton diperkirakan mencapai 750 juta ton. Pada tahun lalu produksi aspal Buton ditargetkan sekitar 705 ribu ton, atau sepertiga dari total kapasitas terpasang yang sebanyak 1,99 juta ton per tahun. Namun, sayangnya harta karun tersebut justru tidak dapat dinikmati oleh rakyat di negeri sendiri.
Ini semua akibat salah tata kelola dalam sistem kapitalisme dengan prinsip liberalisasi sumber daya alam, fasilitas umum yang harusnya diberikan kepada rakyat dan untuk kemaslahatan rakyat justru dikuasai asing. Rakyat lagi-lagi menjadi korban dan tidak akan pernah merasakan kesejahteraan.
Islam Menjamin Infrastruktur Jalan
Islam memandang bahwa jalan termasuk dalam kategori kepemilikan umum yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara untuk mengadakannya atau memperbaikinya. Seorang pemimpin wajib memastikan jika masyarakat dapat menikmatinya dengan mudah, nyaman dan lancar. Akses jalan juga tidak boleh dikuasai ataupun diprivatisasi oleh segelintir orang, sebagaimana dalam sistem kapitalisme. Jika ada sesuatu yang mengganggu perjalanan, maka penguasa harus mengaturnya dengan baik dan dengan tegas memberikannya sanksi. Ini sebagai wujud pertanggungjawabannya sebagai seorang pemimpin.
"Imam (khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR. Al-Bukhari)
Perhatian penguasa terhadap jalan pun sama, di mana tidak ada perbedaan antara jalan daerah, kecamatan, maupun nasional. Semua pengurusan rakyat berpusat di tangan khalifah, termasuk pengurusan jalan. Jika ada perbaikan ataupun pembangunan jalan daerah, khalifah bisa meminta bantuan kepada para gubernur, namun tetap tanggung jawab utama berapa di tangan khalifah.
Dalam sejarahnya, para khalifah sangat memperhatikan kondisi sebuah jalan. Hal tersebut tergambar jelas pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Al-Khattab.
Khalifah Umar pernah mendapat laporan tentang adanya seekor keledai yang terperosok di wilayah Baghdad, diakibatkan jalan yang berlubang hingga keledai tersebut mengalami luka parah. Mendengar peristiwa tersebut, Khalifah Umar seraya menangis sejadi-jadinya. Dia merasa lalai dalam menunaikan amanah kepemimpinannya dan sangat merasa bersalah. Saat itu si ajudan khalifah pun kaget dan heran, dan bertanya kepada Khalifah, “Mengapa Amirul Mukminin Engkau menangis, toh ini hanya seekor keledai?” Mendapat pertanyaan ini, Umar merasa marah, “Bagaimana aku nanti harus mempertanggungjawabkan di hadapan Allah terkait nasib keledai ini?”
Dari kisah di atas tampak jelas bahwa pemimpin dalam Islam sangat berhati-hati dalam menunaikan tanggung jawabnya. Mereka takut akan pertanggungjawaban yang berat terkait kepemimpinannya. Jika ada satu orang saja yang terlalaikan, maka dia akan dimintai pertanggungjawaban. Kita bisa melihat nasib seekor binatang saja menjadi perhatian khalifah, apalagi nyawa manusia yang nyata sangat dilindungi oleh Islam. Sehingga, penguasa akan benar-benar mengurusi urusan rakyat hingga menjamin kesejahteraan mereka. Wallahu a'lam bishawab.[]
