"Apabila dicermati lebih mendalam, penanganan masalah stunting harus bersifat komprehensif. Sebab, terpenuhinya kebutuhan gizi pada balita sangat erat kaitannya dengan ketersediaan bahan pangan yang memiliki gizi tinggi di suatu negeri. Tidak hanya tersedia, tetapi juga harus terdistribusi secara merata sesuai dengan kebutuhannya. Inilah yang saat ini menjadi problem yang tak kunjung usai di negeri ini, yakni kurangnya pangan dan pendistribusian yang belum merata."
Oleh. Fitria Zakiyatul Fauziyah CH
(Kontributor Tetap NarasiPost.Com)
NarasiPost.Com-Bak bola salju, stunting menjadi persoalan multidimensi yang pelik. Indonesia menduduki peringkat keempat dengan angka stunting tertinggi di dunia, dan kedua se-Asia Tenggara. Indonesia dengan angka prevalensi stunting yang tergolong tinggi, yakni 24,4 persen.
Mengingat hal ini menjadi kekhawatiran dalam mengatasi persoalan stunting atau gagal tumbuh. Maka, untuk menekan stunting, Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas, bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) fokus pada pendampingan calon pengantin melalui program pendidikan pranikah, salah satunya dengan KUA. Penyuluh agama pun ikut serta secara aktif dalam upaya menekan stunting. Sebanyak 55 ribu orang penyuluh agama tidak hanya diberdayakan untuk bekerja sama dengan BKKBN. Namun, juga berkolaborasi dengan organisasi-organisasi keagamaan lainnya, termasuk pemerintah daerah untuk menekan angka stunting di Indonesia. Pemerintah menargetkan pada tahun 2024 angka stunting bisa turun menjadi 14 persen. "Jika tidak dilakukan dengan kolaborasi yang baik, maka penurunan angka stunting akan mengalami hambatan," jelas Yaqut.
Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo, menjelaskan peran penyuluh agama sangat penting guna penanganan stunting. Penyuluh agama dapat melakukan sosialisasi dan edukasi tentang pencegahan stunting atau pendidikan pranikah kepada calon pengantin yang akan menikah. Sosialisasi dilakukan secara masif, termasuk program pendampingan, konseling dan pemeriksaan kesehatan dalam tiga bulan pranikah di Kabupaten Bantul, Provinsi DIY, pada Jumat (11/3).
Namun sejatinya, program-program yang dibuat oleh pemerintah hingga kini belum mampu menyelesaikan persoalan stunting, dan hanya akan menjadi angan-angan.
Penyebab Tingginya Angka Stunting
Stunting merupakan masalah gizi akut yang diakibatkan oleh asupan gizi dalam tubuh kurang bahkan tidak memenuhi standar. Akibatnya fatal terhadap perkembangan anak, sehingga menghambat dalam mencetak generasi yang berkualitas. Program-program yang diluncurkan pemerintah tidak cukup untuk mengatasi permasalahan stunting.
Jika diperhatikan, faktor utama penyebab tingginya angka stunting bukan karena abainya para orang tua dalam memenuhi kesejahteraan keluarga, melainkan pendapatan yang mereka dapat dari bekerja memang tidak mencukupi, sehingga akibatnya kemiskinan yang menjerat kehidupan mereka. Ketika kemiskinan semakin banyak, bahkan meningkat. Maka hal ini berpengaruh pada kualitas kehidupan keluarga. Tempat tinggal tidak layak, makanan tidak mencukupi, baik dari segi jumlah maupun gizinya. Kesehatan dan pendidikan tidak terjamin, kadang terabaikan.
Ini menjadi faktor yang berkaitan antara satu dengan yang lain, akhirnya memicu terjadinya stunting pada anak.
Sistem demokrasi kapitalis memberikan disparitas ekonomi begitu tinggi, akibatnya kemiskinan semakin tinggi. Adapun sebab kemiskinan membuat masyarakat tidak mampu menyediakan makanan yang bergizi untuk diberikan kepada keluarga, termasuk anak-anak dalam keluarga mereka. Tak ayal banyak anak-anak yang kekurangan gizi hingga stunting tak dapat dihindari lagi.
Sejatinya, masalah utama di negeri ini tidak semata-mata pada minimnya penanganan stunting, melainkan dari tegaknya sistem demokrasi sebagai sistem yang mengatur kehidupan. Sistem demokrasi yang diterapkan telah meniscayakan berbagai kepentingan, sehingga persoalan stunting tidak dapat dihindari. Apabila dicermati lebih mendalam, penanganan masalah stunting harus bersifat komprehensif. Sebab, terpenuhinya kebutuhan gizi pada balita sangat erat kaitannya dengan ketersediaan bahan pangan yang memiliki gizi tinggi di suatu negeri. Tidak hanya tersedia, tetapi juga harus terdistribusi secara merata sesuai dengan kebutuhannya. Inilah yang saat ini menjadi problem yang tak kunjung usai di negeri ini, yakni kurangnya pangan dan pendistribusian yang belum merata.
Gemah Ripah Loh Jinawi, itulah Indonesia. Seharusnya bisa memenuhi kebutuhan pangan seluruh rakyatnya. Namun, ternyata kecukupan gizi masyarakat belum tercukupi dengan baik, hingga muncul persoalan stunting. Maka, tidak heran jika muncul pertanyaan, ke mana sumber daya alam (SDA) kita? Ini yang harus disadari oleh masyarakat bahwa negeri ini telah mengambil sistem yang membiarkan seluruh kekayaan negeri dirampas oleh asing dan aseng. Semua disebabkan oleh penerapan sistem kapitalisme (demokrasi) yang menjadi biang munculnya berbagai persoalan di negeri ini.
Kapitalisme meniscayakan bahwa lahan dialihfungsikan menjadi nonpertanian, bisa dijarah oleh korporasi hingga menyulitkan para petani untuk memiliki lahan sendiri guna berproduksi. Ditambah dengan adanya impor bahan pangan yang terkadang waktunya tidak tepat, hingga mematikan harga jual produk mereka yang sejenis. Seperti beras, kedelai, jagung, dan sebagainya.
Beginilah akibat diterapkannya sistem ekonomi kapitalisme hingga menyebabkan abainya pendistribusian pangan kepada masyarakat. Pada akhirnya membuat masyarakat tidak memiliki ketahanan dan gizi buruk.
Terlebih di masa pandemi, beban masyarakat kian sulit, kemiskinan semakin meningkat, dan kelaparan semakin mengkhawatirkan. Maka, lengkap sudah persoalan negeri ini yang disebabkan oleh penerapan sistem kapitalisme (demokrasi). Sudah selayaknya masyarakat sadar dan kembali pada solusi yang tepat dan menyeluruh dalam menuntaskan seluruh problematika kehidupan, termasuk persoalan stunting.
Mekanisme Islam Mencegah Kemiskinan
Sedangkan dalam menuntaskan kemiskinan, Islam memiliki aturan yang solutif, mulai dari individu hingga negara.
Pertama, secara individual Islam mendorong umatnya untuk bekerja mencari nafkah bagi dirinya sendiri dan keluarganya. Rasulullah saw., bersabda yang artinya: "Mencari rezeki halal adalah salah satu kewajiban di atas kewajiban yang lain." (HR. Ath-Thabrani)
Kedua, secara kolektif Islam mendorong bagi setiap muslim untuk saling membantu saudaranya yang membutuhkan dan kekurangan. Termasuk di dalamnya infak, sedekah, zakat yang akan didistribusikan oleh negara kepada yang berhak menerimanya.
Ketiga, Islam mengharuskan penguasa untuk bertanggung jawab atas semua urusan rakyatnya. Termasuk menyediakan kebutuhan pokok, seperti pangan, pendidikan, kesehatan dan keamanan. Wajib pula menyediakan lapangan pekerjaan untuk kaum muslimnya. Sebagaimana sabda Rasulullah saw., yang artinya: "Pemimpin atas manusia adalah pemelihara dan ia bertanggungjawab atas rakyat yang diurus." (HR.Bukhari, Muslim dan Ahmad)
Hanya saja, penuntasan secara Islam mustahil terwujud di tengah sistem demokrasi kapitalis saat ini. Di mana penguasa akan lebih mengutamakan kepentingan korporasi dibanding dengan urusan rakyatnya. Selain itu, suatu negeri akan dinaungi keberkahan jika penduduknya beriman dan bertakwa kepada Allah Swt. Islam memberikan jaminan atas pemenuhan kebutuhan pangan dan nutrisi rakyat individu per individu. Negara juga tidak akan mendominasi ketersediaan bahan pangan semata-mata pada impor. Tetapi negara akan fokus meningkatkan produksi pertanian dan pangan, berikut dengan segala riset dan akurasi data untuk ketersediaan dan distribusi pangan sehingga tepat sasaran. Sungguh, negara Islam memenuhi mandatnya selaku pelayan umat (khadimul umat).
Wallahu A'lam Bish-Shawwab[]
