Konsekuensi dari penyerahan pengelolaan sumber daya alam ke asing dan pihak swasta, sumber APBN setiap tahunnya bertumpu pada utang ribawi yang memiliki beberapa risiko
Oleh: Aminah Darminah, S.Pd.I.
(Muslimah Peduli Generasi)
NarasiPost.com - Indonesia negeri subur kaya sumber daya alam, dikenal dengan gimah ripa loh jinawi. Namun mirisnya, puluhan tahun utang ribawi menjadi salah satu sumber pemasukan utama APBN. Tahun 2021 utang luar negeri Indonesia mencapai Rp6.058 triliun, angka yang fantastis!
Baru-baru ini Bank Indonesia melaporkan posisi Utang Luar Negeri (ULN) mencapai 420,7 miliar dolar AS atau setara dengan Rp6.058 triliun (kurs 14.000/dolar AS). Menurut Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono, pertumbuhan utang luar negeri pada 2021 melambat dibanding pada bulan sebelumnya sebesar 3,4 persen. (Kompas.com, 15/3/2021)
Menurut Ekonom CORE Indonesia, Yusuf Rendi, penarikan utang menjadi opsi yang diambil karena beban belanja meningkat drastis. Yusuf mengatakan utang tetap memiliki risiko bagi perekonomian Indonesia ke depan, adapun risiko yang paling sederhana pokok utang dan bunganya akan menumpuk sejak utang diterbitkan. Risiko selanjutnya jika ada sentimen dari perekonomian global, aliran modal asing bisa keluar secara mendadak dan ini pernah terjadi. (CNN Indonesia, 16/3/2021).
Kekayaan alam yang dimiliki bangsa Indonesia jika dikelola dengan baik untuk kepentingan seluruh elemen bangsa cukup untuk membiayai semua sektor kehidupan. Laut dan hutan yang luas, tambang batu bara, emas, timah ada di berbagai provinsi. Namun akibat negeri ini menerapkan sistem ekonomi kapitalis, pengelolaan sektor ekonomi diserahkan kepada sekelompok elit swasta dan asing. Akhirnya akibat salah kelola sumber daya alam, rakyat Indonesia yang seharusnya menikmati hasilnya hanya menjadi buruh dengan upah yang tidak sepadan.
Konsekuensi dari penyerahan pengelolaan sumber daya alam ke asing dan pihak swasta, sumber APBN setiap tahunnya bertumpu pada utang ribawi yang memiliki beberapa risiko, di antaranya:
Pertama, aspek ekonomi, yakni hilangnya kemandirian ekonomi akibatnya terjadi reformasi ekonomi yang menyebabkan campur tangan pemerintah di sektor ekonomi harus dihilangkan, penyerahan ekonomi kepada swasta seluas-luasnya serta liberalisasi seluruh kegiatan ekonomi, akibatnya beberapa subsidi dikurangi bahkan dihapus yang pada akhirnya menyebabkan barang pokok dan biaya pelayanan publik naik.
Kedua, aspek politik. Utang adalah salah satu metode negara kapitalis untuk melakukan penjajahan. Negara pengutang tetap miskin akibat terjerat utang terus-menerus, semakin menumpuk dari waktu ke waktu, rakyat tidak pernah makmur. Dan utang ini salah satu senjata politik kapitalis Barat untuk lebih mengokohkan cengkramannya sehingga akan membahayakan eksistensi negara. Inilah fakta ideologi kapitalis yang diterapkan di negeri ini, tidak akan mampu menyejahterakan rakyatnya dengan utang.
Dalam Islam, agama tidak boleh dipisahkan dengan urusan kebijakan ekonomi dan pemerintahan. Islam telah mewajibkan negara untuk mengelola urusan umat dan berkhidmad kepada umat. Ada beberapa cara agar negeri ini bisa makmur dan sejahtera tanpa harus terjerat utang: Pertama, negara harus memiliki kemauan dan keberanian untk berhenti berutang. Utang tidak boleh menjadi sumber pendapatan APBN. Anggaran yang ada difokuskan untuk memenuhi kebutuhan rakyat di dalam negeri. Bunga utang tidak boleh dibayarkan sebab termasuk riba yang berakibat dosa besar.
Kedua, pemerintah harus berani mengambil alih sumber daya alam yang dikelola asing dan swasta. Sebab, penguasaan kekayaan milik rakyat oleh asing dan swasta diharamkan secara syari. Di Indonesia tambang emas Papua setiap tahunnya menghasilkan uang sebesar Rp40 triliun, tentu cukup untuk memenuhi kebutuhan rakyat seperti pendidikan, rumah sakit, transportasi. Namun sayang, kekayaan yang melimpah hanya dinikmati oleh perusahaan asing, yaitu PT. Freeport.
Dalam sejarah Rasulullah Saw sebagai kepala negara pernah menarik kembali kepemilikan tambang garam yang memiliki cadangan dalam jumlah besar dari seorang lelaki bernama Ayadh Hummal. (HR. At-Tirmidzi). Ini menjadi bukti bahwa negara wajib mengelola secara langsung tambang-tambang yang menguasai hajat hidup orang banyak sebagai sumber utama APBN.
Dengan demikian harus ada upaya dari penguasa negeri ini dengan dukungan seluruh komponen umat untuk menerapkan syariah Islam secara kafah agar seluruh hasil sumber daya alam bisa dinikmati sepenuhnya oleh rakyat bukan oleh segelintir pihak swasta dan pihak asing, agar penguasa dan rakyat tidak terus-menerus terbebani utang luar negeri berikut bunganya dan negeri ini terbebas dari intervensi negara asing.
Wallahua'lam
Picture Source by Google
Disclaimer: Www.NarasiPost.Com adalah media independent tanpa teraliansi dari siapapun dan sebagai wadah bagi para penulis untuk berkumpul dan berbagi karya. NarasiPost.Com melakukan seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, berita kebohongan, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim tulisan/penulis, bukan Www.NarasiPost.Com. Silakan mengirimkan tulisan anda ke email [email protected]
