"Wadas, merupakan realita nyata dari ambisi penguasa dari hasil sistem yang merusak. Betapa sistem saat ini hanya menghasilkan para pemimpin yang baik dalam pencitraan tapi ganas dalam kebijakan. Para pemimpin hasil demokrasi tidak akan memedulikan nasib rakyatnya. Mereka hanya dilirik dan dibutuhkan pada saat kampanye dan pemilihan umum saja."
Oleh. Fastaghfiru Ilallah
NarasiPost.Com-Dari berbagai berita tentang jeritan derita rakyat Wadas, jelas mencerminkan pemerintah saat ini luar biasa zalim. Nyata-nyata aparat melakukan kekerasan terhadap warga yang menolak pengukuran tanah di Wadas. Setelah viral barulah para pejabat antre membuat pernyataan minta maaf, membuat koreksi dan pencitraan demi menyelamatkan image masing-masing.
Mengutip dari CNBC Indonesia, 10 Februari 2022, Desa Wadas Kecamatan Bener, Purworejo Jawa Tengah, menjadi sorotan sebagai akibat dari masuknya sejumlah aparat TNI dan kepolisian ke tempat permukiman warga. Mereka melakukan pengamanan dengan menangkap sejumlah warga Wadas yang kontra dengan pembangunan Bendungan Bener. Tindakan represif merupakan bentuk kezaliman terhadap warga Wadas yang mayoritas tidak menyetujui pembangunan Bendungan Bener. Selain bentuk kezaliman, hal tersebut juga merupakan tanda bahwa pemerintah dalam melakukan pembangunan tanpa manajemen yang baik dan sistematis.
Memang pemerintah saat ini tidak mempunyai kemampuan menjalankan proses pembangunan yang sistematis dan terencana dengan baik. Selalu tampil dengan proyek, kemudian izin dibuat lantas berlanjut dengan kekerasan. Minus kapasitas perencanaan partisipatif dan kapasitas penyediaan permukiman warga. Dan yang paling parah, proses pembangunan minus akal sehat.
Para pejabat pemerintah sibuk membela kebijakan terhadap Wadas yang sangat zalim. Bahkan merupakan orang nomer satu di Jawa Tengah pun ternyata tak peduli, jangankan membela rakyatnya di Purworejo tapi justru malah membela aparat dengan mengatakan bahwa polisi yang datang tak lepas dari menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Jelas hal tersebut merupakan abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan. Aparat penegak hukum yang semestinya mengayomi dan melindungi rakyat, telah di salahgunakan untuk meneror rakyat. Realitanya para pemimpin yang kelihatannya merakyat, terbuka aibnya. Mereka seakan-akan tidak peduli terhadap nasib rakyatnya.
Mereka abai terhadap rakyat yang kesusahan, hanya fokus pada proyek percepatan pembangunan nasional. Yang penting proyek, terserah proyek nanti mangkrak atau nirfungsi bahkan dijual kepada asing dan aseng.
Utang politik kepada investor, diduga kuat menjadi penyebab munculnya berbagai proyek dengan tujuan pengadaan proyeknya itu sendiri, bukan untuk apa dan bagaimana manfaat proyek. Di sisi lain rakyat terus dijadikan korban demi mempertahankan ambisi syahwat kekuasaan yang membuat lupa diri. Mereka memprioritaskan pembangunan untuk melayani keserakahan bisnis oligarki sebagai balas budi atas jasa membiayai perhelatan guna meraih kekuasaan dalam sistem politik kotor dengan sangat tinggi. Hak rakyat tak lagi dianggap bahkan dikebiri. Alam negeri dieksploitasi oleh sistem demokrasi. Sistem yang pada kenyataannya luar biasa merusak kehidupan secara hakiki.
Wadas, merupakan realita nyata dari ambisi penguasa dari hasil sistem yang merusak. Betapa sistem saat ini hanya menghasilkan para pemimpin yang baik dalam pencitraan tapi ganas dalam kebijakan. Para pemimpin hasil demokrasi tidak akan memedulikan nasib rakyatnya. Mereka hanya dilirik dan dibutuhkan pada saat kampanye dan pemilihan umum saja. Penguasa seringkali mencitrakan diri seolah-olah layaknya Umar bin Khatab, yang sangat dekat dan peduli akan nasib rakyat. Padahal jelas sangat jauh kebijakannya dengan para pemimpin dari sistem yang berlandaskan syariat Islam.
Tercatat dalam tinta sejarah, perselisihan pemerintahan Gubernur Mesir Amr bin Ash dengan rakyatnya tentang pembangunan masjid. Perselisihan tersebut dapat di selesaikan dengan baik oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Bukan hanya masjid berhasil dibangun, tetapi pada akhirnya rakyatnya yang Yahudi tersebut masuk Islam berkat kebijakannya. Sungguh dalam Islam seorang pemimpin adalah perisai dan pelindung bagi rakyatnya. Seorang pemimpin dalam Islam bertugas untuk mengurusi umat. Dengan izin Allah rakyat sejahtera dalam naungan syariat Islam.
Syariat Islam adalah peraturan hidup yang sempurna. Kebijakan pembangunan dalam syariat Islam selalu berorientasi, serta mengurusi rakyat dan umat. Para pemimpinnya sangat takut akan dimintai pertanggungjawaban kelak oleh Allah Maha Pemilik Kekuasaan. Alih-alih berbuat zalim, mereka justru tidak tenang ketika memimpin. Mereka galau dan sangat takut akan tuntutan rakyatnya di yaumil hisab kelak. Wadas akan selesai oleh pemimpin yang lahir dari syariat Islam dan Wadas akan terus merana oleh pemimpin demokrasi karena yang berkuasa adalah ambisi serakah oligarki.
Wallahu ta'la a'lam[]
