Ketahanan Pangan Terwujud dengan Sistem Islam

Dalam konsep Islam, seluruh pengaturan pertanian termasuk ketahanan pangan harus berada dalam tanggung jawab negara mulai dari hulu hingga hilir

Oleh. Erdiya Indrarini
(Kontributor NarasiPost.Com dan Pemerhati Publik)

NarasiPost.Com-Indonesia dikenal sebagai negeri agraris, karena memiliki lahan yang subur dan sebagian besar penduduknya sebagai petani. Namun miris, Indonesia masih jauh dari cukup dalam pengadaan kebutuhan pupuk dan beras.

Oleh karena itu, guna meningkatkan produksi berbagai komoditas pertanian khususnya beras, Pemerintah RI menambah anggaran pupuk bersubsidi sebesar Rp14 triliun. Direktur Produksi PT Pupuk Indonesia (Persero), Bob Indiarto, mengatakan bahwa sektor pertanian memiliki kontribusi besar bagi perekonomian Indonesia.

Karena itu, Gebyar Diskon Pupuk 2024 pun digelar di 30 kota selama bulan Januari hingga Februari 2024. Bahkan, Pemerintah juga mempermudah mekanisme penebusan pupuk bersubsidi hanya dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP). (wonosobo.sorot.co, 09/01/2024)

Harapan Semu

Gebyar diskon harga pupuk di awal tahun ini merupakan angin segar bagi petani. Namun, apalah artinya ketika harga pupuk telah dinaikkan hingga 100 persen di awal tahun 2022. Bahkan, berbagai subsidi seperti subsidi untuk pupuk pun dicabut dan dihilangkan secara perlahan. Untuk menurunkan kembali harga tentu tidak semudah menaikkannya.  Di samping itu, bermaksud meningkatkan produksi berbagai komoditas pertanian khususnya beras, tetapi pemerintah justru gila-gilaan mengimpor bahan makanan pokok tersebut. (cnbcindonesia, 15/01/2024)

Ini menjadi hal yang kontradiksi, berlawanan antara harapan dan apa yang dijalankan. Pemberian diskon harga pupuk ini layaknya gula-gula untuk penghibur tangisan anak kecil. Musim kampanye telah tiba dan pemilu di depan mata. Maka, wajar jika gebyar diskon pupuk di awal tahun 2024 ini dianggap hanya sebagai momen mendulang simpati.

Masih terbatasnya kebutuhan pupuk dan derasnya impor beras menunjukkan bahwa betapa negeri ini masih belum memiliki ketahanan pangan. Negeri ini miris, menyandang sebagai negara agraris, tetapi tidak mampu memproduksi komoditas pertanian terutama pupuk dan beras.

Akar masalah

Berbagai masalah di atas hanya ranting kecil dari masalah sebenarnya, yaitu salah dalam mengelola pemerintahan karena tidak menerapkan ideologi sahih yang berasal dari Allah Swt. Akan tetapi menerapkan ideologi kufur kapitalisme demokrasi buatan penjajah, termasuk dalam mengelola pertanian.

Pengelolaan ala kapitalisme demokrasi yang begitu liberal alias bebas, mengakibatkan kecilnya kepemilikan tanah, terbatasnya modal, lemahnya penguasaan teknologi, juga lemahnya posisi tawar dalam penjualan hasil panen. Sistem pemerintahan ini menyingkirkan peran negara, memosisikan kepala negara hanya sebagai regulator alias pemberi ijin semata, sedangkan pelaksanaannya, diatur oleh korporasi.

Kebobrokan sistem kapitalisme demokrasi ini juga melahirkan kapitalisasi korporasi pangan yang semakin menggurita. Sistem pemerintahan inilah yang menyebabkan kesenjangan kepemilikan aset, penguasaan rantai produksi, distribusi pangan, hingga pengendalian harga pangan oleh para korporasi.

Akibat Salah Kelola

Terbatasnya pupuk selama ini memaksa rakyat untuk lebih kreatif lagi dalam upaya mengelola pupuk organik. Namun sayang, tidak ada dukungan dari pemerintah, agar petani tidak tergantung dari pupuk kimia. Sementara, kebanyakan petani tidak memiliki pengetahuan bagaimana memproduksi pupuk organik secara mandiri.

Akibatnya, di samping berkurangnya produksi pangan dalam negeri, juga merugikan petani. Akhirnya impor beras menjadi jalan pintas. Bertahun-tahun negeri ini melakukan impor komoditas pertanian seperti pupuk, beras, dan lainnya. Hal ini bukan karena tidak memiliki sumber daya alam maupun sumber daya manusia, bahkan malah berlimpah jumlahnya. Akan tetapi karena pemerintah telah salah dalam mengelola negara.

Meskipun demikian, rakyat masih berharap bisa mengakses produk pertanian dengan mudah, murah, dan berkualitas. Namun, sepertinya saat ini sulit terwujud. Pengadaan komoditas pertanian justru didominasi oleh para korporasi, bukan oleh negara. Korporasi telah mendominasi pengadaan komoditas pertanian seperti pupuk, pestisida, juga benih, dan sebagainya, bahkan hingga saat ini.

Dampak Dominasi Korporasi

Sebagaimana kita ketahui, bahwa apa yang dilakukan para korporasi di tengah masyarakat, tujuannya bukanlah me-riayah, atau dalam rangka memenuhi  urusan rakyat, tetapi berlandaskan bisnis. Para korporat itu akan mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya, tidak peduli walau dengan memeras darah masyarakat. Dampaknya, rakyat mengalami kesusahan, juga muncul berbagai kerusakan.

Hal ini terbukti dari mahalnya mendapatkan pupuk atau beras dan sulitnya memperoleh benih yang berkualitas. Selain mahal, benih introduksi dari korporasi juga menimbulkan ketergantungan. Akibatnya, benih unggul varietas lokal perlahan musnah dan menghilang.

Solusi Pertanian dengan Sistem Islam

Kebebasan gaya baru dalam sistem kapitalisme demokrasi itu sangat berbeda dengan Islam dalam memandang persoalan bidang pertanian. Islam bukan sekadar agama, tetapi sebuah sistem yang mengatur seluruh aspek kehidupan termasuk pertanian dan ketahanan pangan.

Konsep Islam tentu terjamin kesahihannya, karena sistem ini berasal dari Allah Swt., bukan diadopsi dari penjajah sebagaimana kapitalisme demokrasi. Bahkan, telah teruji kemampuannya dalam menyelesaikan problematik kehidupan manusia selama belasan abad lamanya.

Dalam konsep Islam, seluruh pengaturan pertanian harus berada dalam tanggung jawab negara mulai dari hulu hingga hilir.  Hal ini karena kedudukan kepala negara adalah sebagai pengatur dan pelindung atas segala urusan rakyatnya. Rasulullah saw. bersabda,

الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR. Al-Bukhari)

إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى ببِهِ

“Sesungguhnya al-Imam (Khalifah) itu perisai, di mana (orang-orang) akan berperang di belakangnya (mendukung) dan berlindung (dari musuh) dengan (kekuasaan) nya.” (HR. Al-Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud)

Hadis tersebut menjelaskan bahwa semua urusan rakyat adalah tanggung jawab negara, sehingga tidak boleh diserahkan kepada pihak lain, apalagi kepada korporasi atau pemodal.

Dalam pengaturannya, negara wajib menjalankan prinsip syariat. Haram hukumnya menjadikan bisnis dalam pelayanannya kepada rakyat. Oleh karena itu, dengan menerapkan sistem Islam, maka akan tercipta ketahanan pangan bagi seluruh rakyat, juga menyejahterakan para petani.

Pada aspek produksi, negara yang menerapkan pemerintahan Islam akan menetapkan kebijakan. Di antaranya, menjalankan hukum pertanahan. Ketika lahan diatur dengan hukum syariat, maka seluruh problem pertanahan akan terselesaikan. Tidak lagi ada perselisihan lahan ataupun penguasaan lahan besar-besaran sementara yang lain tidak mampu memiliki.

Hukum terkait lahan, di antaranya adalah menghidupkan lahan mati, larangan menelantarkan lahan lebih dari 3 tahun, dan larangan menyewakan lahan pertanian. Dengan hukum ini, maka tidak akan ada lahan yang terbengkalai.

Karena tidak boleh menelantarkan lahan, maka negara akan memberikan berbagai bantuan kepada petani, seperti sarana produksi pertanian yang terdiri dari pupuk, benih, pestisida, zat pengatur tumbuh, dan lain-lain. Negara juga akan memfasilitasi penunjang lainnya, seperti infrastruktur, modal, dan sebagainya guna memaksimalkan pengelolaan lahan.

Selain itu, negara akan mendorong pelaksanaan riset untuk menghasilkan bibit yang unggul, serta berbagai teknologi dan inovasi yang diperlukan petani. Biaya dari itu semua akan diambil dari kas negara yang bernama baitulmal. Kas ini hampir tidak pernah kosong karena memiliki berbagai pos pendapatan, seperti dari hasil pengelolaan sumber daya alam, dari zakat yang terkumpul, dan lain-lain. Yang pasti, bukan dari pariwisata, pajak, ataupun utang luar negeri sebagaimana saat ini.

Maka sungguh, hanya dengan penerapan syariat Islam dalam pengaturan pertanian, ketahanan pangan dalam negeri akan terwujud. Wallahu a’lam bishawab.[]