Jalan Rusak Membuat Rakyat Makin Sesak

Sistem kapitalisme memberikan kebebasan kepada para kapital untuk mengalihfungsikan ruang hidup publik dengan dalih kemaslahatan rakyat, tanpa memperhatikan dampak buruk bagi mereka ke depannya.

Oleh. Suryani
(Kontributor NarasiPost.Com dan Pegiat Literasi)

NarasiPost.Com-Jalan merupakan infrastruktur yang sangat penting bagi warga. Keberadaannya berfungsi untuk menghubungkan suatu tempat dengan yang lainnya. Sedemikan vitalnya fungsi jalan, maka sudah seharusnya menjadi perhatian khusus dari semua pihak terutama pemerintah sebagai penyelenggara negara.

Namun faktanya masih saja banyak jalan-jalan rusak yang kerap dikeluhkan warga. Salah satunya yang berada di Kampung Ciseureuh Desa Narawita Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung. Sudah empat tahun jalan tersebut rusak dan tak kunjung diperbaiki. Hal itu menyebabkan warga kesal kemudian mereka memasang spanduk di sepanjang jalan dengan tulisan bernada protes terhadap pemerintah, dan sempat viral di media sosial.

Kepala Desa Narawita Holidin, membenarkan tentang jalan rusak juga warganya yang protes dengan membuat tulisan melalui spanduk besar. Beliau mengatakan hal itu dilakukan karena menginginkan jalan segera diperbaiki, agar aktivitas warga menjadi lancar. Kemudian beliau pun mengakui adanya anggaran namun sangat terbatas bahkan tergolong minim, menyebabkan perbaikan jalan belum terlaksana secara menyeluruh. (BandungKompas.com, 12/12/2023)

Walaupun sempat viral namun belum ada tanda-tanda jalan tersebut diperbaiki. Pemerintah seolah tak mendengar apa yang dikeluhkan warga. Bahkan, sering terjadi saling lempar tanggung jawab antara pemerintah daerah dan pusat. Akibatnya tidak ada solusi tuntas yang pada akhirnya warga tetap kesusahan mengakses jalan.

Masalah infrastruktur jalan bukan kali ini saja terjadi. Hampir di setiap wilayah ada saja berita rusaknya jalan. Akibat dari kerusakan tersebut banyak menyebabkan kecelakaan bahkan sampai menelan korban jiwa. Maka wajar warga sebagai pengguna merasa resah dan kerap protes menuntut tanggung jawab dan perhatian pemerintah.

Kerusakan jalan biasanya terjadi bukan semata faktor alam seperti curah hujan ekstrem. Tapi bisa juga karena material yang digunakan kurang berkualitas, bahkan terkesan asal-asalan. Tak sedikit beberapa kasus kerusakan juga berawal dari beragam megaproyek seperti pembangunan jalan tol, jalan layang, kereta api, bandara, perumahan elite di mana banyak alat berat truk pengangkut bahan material keluar masuk proyek melintasi jalan umum.

Ini sejalan dengan yang dikatakan Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Islam Riau (UIR), Prof. Sugeng Wijaya, bahwa jalan rusak secara teori disebabkan beban terlalu berat yang sering melintasinya, juga tidak berfungsinya drainase. Akibatnya, ketika hujan air menggenang di permukaan  jalan, namun tetap dilalui kendaraan hingga jalan menjadi berlubang. Maka menurutnya penting untuk senantiasa memperbaiki drainase dan pemeliharaan jalan secara berkala. (RiauPos.co, 21/11/2020)

Pangkal persoalan jalan rusak ataupun permasalahan lainnya yang membelit negeri ini disebabkan karena sistem kapitalisme, pasalnya sistem ini memberikan kebebasan kepada para kapital untuk mengalihfungsikan ruang hidup publik dengan dalih kemaslahatan rakyat tanpa memperhatikan dampak buruk bagi mereka ke depannya.

Selain itu fungsi  penguasa sebagai pelayan dan pemelihara rakyat tidak berjalan, karena mereka lebih cenderung memihak pada segelintir orang yang mempunyai modal besar, tentu karena manfaat yang akan didapat jauh lebih besar. Maka tak heran jika kemudian jalan yang merupakan kebutuhan publik kurang begitu diutamakan.

Sangat berbeda dengan sistem Islam. Di mana pemimpin dalam Islam merupakan raa'in (pengurus) rakyatnya. Sebagaimana sabda Nabi Muhamad saw.

"Imam/pemimpin adalah raa'in (pengurus/pengembala) rakyatnya, dan dia bertanggung jawab atas kepengurusan rakyatnya."  (HR. Bukhari)

Dengan tanggung jawab tersebut, penguasa dalam Islam akan memberikan pelayanan terbaiknya terlebih jika itu merupakan hal mendesak. Infrastruktur jalan adalah salah satunya. Selain untuk memudahkan akses transportasi masyarakat dari dan ke berbagai wilayah, penguasa dalam sistem Islam akan memastikan kenyamanan serta keamanannya, baik dari sisi konstruksi bangunan, kualitas material, waktu pengerjaan, kualitas pekerja serta tenaga ahli, juga analisis tehadap dampak lingkungannya (AMDAL) dengan maksud agar jalan tersebut tidak cepat rusak atau membahayakan penggunanya.

Bentuk pelayanan dan pengurusan pemimpin kepada rakyatnya telah dicontohkan sejak Rasululllah menjadi kepala negara di Madinah, hingga berikutnya masa kekhilafahan. Salah satu di antaranya masa Khalifah Umar bin Khattab r.a. Di masa Umar, perluasan wilayah Islam kian meluas sebagai akibat futuhat yang dilakukannya ke negeri-nageri di luar Madinah. Perluasan wilayah ini tentu saja menuntut adanya infrastruktur jalan sebagai penghubung antara kepala negara dengan rakyatnya atau sebaliknya. Oleh karena itu, infrastruktur jalan yang dibangun negara nantinya harus bisa membawa kemaslahatan/kebaikan bagi penguasa dan rakyat. Bahkan, kemaslahatan ini berlaku juga bagi hewan yang tinggal di wilayah pemerintahan Islam. Perhatian Umar r.a. bukan hanya kepada sesama manusia tapi juga kepada hewan. Rasa takut Umar r.a. kepada murka Allah demikian besar, sehingga ketika mendapati ada jalan yang rusak, ia akan segera memperbaikinya karena khawatir ada keledai terperosok di dalamnya kemudian mati, dan Allah meminta pertanggungjawaban atas kepemimpinnya kelak.

Pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur didapat dari kas negara yang disebut baitulmal. Khusus untuk infrastruktur termasuk jalan dibiayai dari kepemilikan umum yakni Sumber Daya Alam (SDA) seperti kilang minyak, gas, semua jenis pertambangan, hutan, laut atau yang lainnya, dikelola negara hasilnya diperuntukkan untuk kepentingan  umum. Ketika baitulmal  kosong sedangkan perbaikan harus segera dilakukan maka negara akan memungut pajak (dharibah) dari kaum muslim yang mampu. Tentu itu hanya bersifat sementara, ketika semua sudah terselesaikan dan kas baitulmal sudah ada maka pajak akan dihentikan.

Itulah gambaran sosok pemimpin Islam dalam mengurusi urusan rakyatnya. Mereka melakukan pembangunan berdasarkan kemaslahatannya bagi umat, bukan hitungan  untung-rugi sebagaimana penguasa di sistem kapitalisme. Pemimpin inilah yang mestinya ada di tengah umat. Pemimpin yang berperan sebagai pengurus dan menyayangi rakyatnya. Maka harus ada perjuangan dari umat Islam untuk kembali menerapkan Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 

Wallahu a'lam bishawab.[]