”Dalam sistem sekuler ini, hukuman untuk para koruptor bisa diubah-ubah sesuai kepentingan dan hawa nafsu pejabat. Inilah yang membuat korupsi semakin subur yang merusak citra bangsa dan mencoreng kepercayaan umat mayoritas muslim ini.”
Oleh. Yana Sofia
(Tim Penulis Inti NarasiPost.Com)
NarasiPost.Com-Siapa yang tak kepincut pada jabatan mentereng dan harta yang banyak? Siapa pun ingin meraihnya. Asal caranya halal dan benar. Punya jabatan bukan untuk menzalimi orang lain, melainkan untuk kemaslahatan umat. Dan yang lebih penting tidak korupsi dan menjadi pengkhianat rakyat.
Namun sebaliknya, jika tujuan menjadi pejabat justru untuk bersenang-senang di atas penderitaan rakyat kecil, bukannya memikirkan rakyat malah sibuk mengurus perut buncit masing-masing, tiap bulan makan gaji dari rakyat tapi masih saja melumuri tangannya dengan dosa korupsi. Maka ini namanya pejabat tidak tahu malu. Sungguh, rakyat tak sudi dipimpin oleh berjabat rakus model ini.
Wajah Sistem yang Korup
Korupsi adalah musuh bersama semua elemen masyarakat. Baik itu rakyat, lembaga KPK, dan negara. Namun, apa jadinya jika ada pejabat yang beranggapan OTT (Operasi Tangkap Tangan) merusak citra bangsa? Haruskah rakyat membenarkannya?
Adalah Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, yang berargumen bahwa OTT tidak baik untuk citra negeri. Dia juga meminta agar KPK jangan sedikit-sedikit tangkap dan meminta KPK memperhatikan kondisi, "Lihat-lihatlah, jika kita ingin bekerja dengan hati. Ya, kalau hidup-hidup sedikit bolehlah. Jika bersih-bersih amat itu, ya, di surga saja," ungkapnya. Dikutip dari tirto.id (21/12/2022)
Pernyataan Luhut yang salah kaprah ini, sayangnya justru diaminkan pula oleh Menkopolhukam Mahfud MD. Bak setali tiga uang, mantan ketua MK ini pun menilai bahwa OTT itu hanya menghebohkan publik. Memang sejoli sekali dua pejabat ini!
Namun, tidak semua sependapat dengan Luhut dan Mahfud. Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (PUKAT) UGM Yogyakarta, Zainur Rohman justru berpendapat Luhut telah salah kaprah. Zainur justru memandang pendapat Luhut bersifat kontraproduktif dan membahayakan upaya pemberantasan korupsi. Menurutnya, "Bagaimanapun OTT itu bukan opsi, namun keharusan jika memang terbukti adanya tindakan korupsi."
Ungkapan Senanda juga disampaikan oleh mantan Penyidik KPK Novel Baswedan. Menurut Novel dampak korupsi sangat besar membawa kerugian bangsa. Karenanya OTT bukanlah yang membuat jelek citra bangsa, namun Novel menilai upaya yang kurang maksimal untuk memberantas korupsi inilah yang membuat cinta Indonesia jelek di kancah dunia. "Pejabat-pejabat seharusnya bisa melihat korupsi sebagai masalah serius, tidak baik jika tidak peduli atau permisif terhadap praktik korupsi." ujarnya. Dikutip Tribunnews.com, Selasa, (20/12/2022)
Ungkapan "Tidak baik jika tidak peduli atau permisif terhadap korupsi" yang diungkapkan Novel tentunya merujuk pada Luhut yang mengatakan "OTT itu bikin citra bangsa buruk." Di sini kita melihat hubungan yang tidak solid antarpejabat yang menandakan adanya kerusakan dalam landasan bernegara. Hal ini cukup membuktikan bahwa sistem yang sedang beroperasi adalah sistem yang korup, sehingga melindungi pejabat yang korup.
Kembali pada Sistem Islam
Mengguritanya kasus korupsi di tanah air antara lain karena keserakahan pejabat dan lemahnya hukum dalam sistem sekuler demokrasi. Dalam sistem ini, hukuman untuk para koruptor bisa diubah-ubah sesuai kepentingan dan hawa nafsu pejabat. Inilah yang membuat korupsi semakin subur yang merusak citra bangsa dan mencoreng kepercayaan umat mayoritas muslim ini.
Berbeda dengan Islam yang memandang tindakan memakan uang rakyat adalah perbuatan haram dan salah satu bentuk pengkhianatan. Karenanya, Islam tidak akan menoleransi setiap aktivitas suap, korupsi, dan gratifikasi melainkan akan ditindak dengan tegas.
Rasulullah saw. bersabda, yang diriwayatkan Abu Dawud, "Siapa saja yang kami angkat sebagai pegawai atas suatu pekerjaan, kemudian kami beri dia upahnya, maka apa yang dia ambil selain itu adalah kecurangan."
Ada beberapa cara Islam agar korupsi tidak terjadi. Pertama, Islam akan menjamin kesejahteraan umat secara merata termasuk pejabat. Kedua, menjamin kemaslahatan umat termasuk fasilitas pendidikan dan kesehatan disediakan secara gratis. Ketiga, metode pemberian upah yang layak. Berikutnya, Islam juga menjamin masyarakatnya untuk hidup berlandaskan keimanan dan ketakwaan yang ditanam lewat kurikulum pendidikan dan aturan bersosial, sehingga mendorong setiap individu untuk taat dan takut bermaksiat, karena sadar Allah mengawasinya. Semua ini akan dikontrol oleh negara dengan sistem saksi yang tegas dan berefek jera. Inilah metode pencegahan yang diterapkan oleh negara Islam, sehingga bisa mencegah pejabatnya terjerumus pada tindakan korupsi.
Dalam sebuah kisah, diriwayatkan oleh Muslim, ada budak dari Bani Judzam pernah mengambil sehelai kain rampasan perang yang belum dibagi saat itu. Ketika mereka istirahat di sebuah lembah, budak itu terbunuh oleh sebuah anak panah musuh. Saat itu kaum muslim pun berseru, "Berbahagialah ia dengan pahala syahid, ya Rasulullah." Namun, Rasulullah dengan tegas mengatakan, "Sekali-kali tidak! Demi Zat yang jiwa Muhammad ada di tangan-Nya. Sungguh, sehelai kain yang ia (budak Bani Judzam) ambil dari rampasan perang yang belum dibagi pada Perang Khaibar akan menyalakan api (neraka) padanya."
Innalilahi! Sungguh kita tidak tahu seberapa besar api neraka yang sedang dinyalakan para koruptor negeri ini dengan memakan uang rakyat. Dan berapa banyak pula dosa bagi mereka yang melindungi koruptor di bawah payung hukum demokrasi yang hukumnya bisa diubah-ubah sesuai kepentingan. Kita berlindung kepada Allah dari tindakan pengkhianatan para pejabat.
Khatimah
Di depan mata kita sekarang ada sistem korup yang melahirkan pejabat-pejabat pengkhianat, upaya untuk memberantas korupsi akan mustahil dilakukan jika bukan dengan sistem Islam. Karena itu tegaknya syariat secara kaffah merupakan hal yang urgen untuk segera dilakukan. Karena hanya dengan sistem berdasarkan Al-Qur'an dan sunahlah korupsi dan segala bentuk pengkhianatan pejabat bisa dibasmi sampai ke akar. Wallahu 'alam![]
