"Perusahaan saat ini selalu mengambil solusi PHK saat kondisi ekonomi dan persaingan bisnis mengalami ketidakstabilan. Hal ini membuktikan posisi buruh yang sangat lemah. Mereka direkrut serta di-PHK sesuai kepentingan industri."
Oleh. Rahmi Ummu Atsilah
(Kontributor NarasiPost.Com)
NarasiPost.Com-Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) menjadi momok yang menakutkan bagi para pekerja, khususnya Indonesia. Sebab, ternyata PHK juga berbanding lurus dengan naiknya harga kebutuhan pokok, dan sejalan dengan meningkatnya biaya kesehatan, pendidikan, serta biaya hidup lainnya. Sistem sekularisme kapitalisme telah membuka ruang lebar untuk PHK dan mahalnya biaya hidup saat ini.
Dikutip dari Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek), Mirah Sumirat, kepada CNBC menyampaikan, bahwa ratusan ribu tenaga kerja kontrak atau karyawan tidak tetap berpotensi untuk dilepas dan tidak diperpanjang masa kontraknya. Berbeda dengan tenaga kerja atau karyawan tetap yang lebih sulit dilepas karena ada sejumlah kewajiban yang menjadi kompensasi. (cnbcindonesia.com, 21/1/2023)
Perusahaan saat ini selalu mengambil solusi PHK saat kondisi ekonomi dan persaingan bisnis mengalami ketidakstabilan. Hal ini membuktikan posisi buruh yang sangat lemah. Mereka direkrut serta di-PHK sesuai kepentingan industri. Inilah bukti bobroknya kapitalisme yang menganggap gaji pegawai adalah bagian dari biaya produksi. Dalam konsepnya biaya ini harus ditekan seminimal mungkin guna memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya.
Maraknya PHK tidak lepas dari pemicunya, yaitu penerapan sistem sekularisme kapitalisme saat ini. Sistem ini telah memperburuk situasi ekonomi dunia dengan resesi berkala yang ditimbulkannya. Dalam kapitalisme, perekonomian bertumpu pada modal. Siapa pun yang memiliki modal akan mampu meraih keuntungan yang sebesar-besarnya, tanpa memedulikan rakyat yang menjadi korban PHK ketika hendak menyelamatkan perusahaannya.
Negara hanya sebagai regulator, yang fungsinya membuat regulasi yang membebaskan perusahaan bertindak semaunya. Regulasi yang justru memudahkan pekerja di-PHK. Di sisi lain, negara mempermudah visa bekerja bagi bangsa lain untuk masuk ke Indonesia. Bangsa ini pun terikat perjanjian kerjasama dengan asing yang mengharuskan merekrut pula tenaga kerja mereka. Tidak ada jaminan bagi negara terhadap luasnya lapangan pekerjaan untuk rakyat.
Sekalipun pada faktanya bangsa ini telah mempraktikkan ideologi kapitalisme yang telah nyata dampak negatifnya bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, namun para elit politik dan penguasa bangsa ini tidak mengakui telah menerapkan sistem kapitalisme. Bahkan, mereka terus memusuhi Islam sebagai ideologi dengan berbagai penyebutan yang buruk. Menyebutnya sebagai ancaman radikalisme ataupun ideologi transnasional.
Padahal sistem ekonomi kapitalisme yang paling menonjol dari ideologi kapitalisme ini, telah nyata menyengsarakan. Kapitalisme telah menciptakan kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin. Pajak tanpa pandang bulu, yang makin tinggi dan membebani rakyat menjadi salah satu sumber pemasukan negara.
Tranportasi publik pun dibuat untuk sebanyak-banyaknya meraih keuntungan, seperti pembedaan tarif KRL antara warga miskin dan kaya. Bukannya mempermudah pelayanan transportasi, justru berharap memperoleh keuntungan. Iuran BPJS untuk warga miskin dan yang akan juga diberlakukan bagi warga yang kaya menandakan pelayanan kesehatan negeri penganut kapitalisme tidak gratis.
Gas LPG yang sejatinya adalah kepemilikan umum, karena bahan baku disediakan oleh alam ciptaan Allah Swt. dibatasi pula penyebarannya. Sekalipun ini berlaku bagi gas LPG 3 kg, namun harusnya negaralah yang mengelolanya dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Tidak boleh ada harga atasnya.
Kesenjangan pendapatan juga dirasakan dalam sistem bobrok ini. Bahkan presiden mengakui bahwa 1% orang Indonesia menguasai 59% lahan negeri ini. Batu bara yang seharusnya juga merupakan barang tambang kepemilikan umum dalam sistem Islam, akhirnya menjadi salah satu aset milik pengusaha Low Tuck Kwong yang merupakan orang terkaya nomor satu Indonesia dengan kekayaan Rp378 triliun (asumsi kurs Rp15 ribu perdolar AS). Ironi pada saat 68% orang Indonesia tidak mampu membeli makanan bergizi menurut riset Harian Kompas.
Allah Swt. Sang Pencipta telah memerintahkan para pemimpim kaum muslimin menjadi junnah atau perisai. Rasulullah saw. memberikan resep bagi para pemimpin untuk memerintahkan ketakwaan kepada masyarakat. Penguasa juga harus berlaku adil.
Rasulullah saw. bersabda:
«إِنَّمَا اْلإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَدَلَ كَانَ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرٌ وَإِنْ يَأْمُرْ بِغَيْرِهِ كَانَ عَلَيْهِ مِنْهُ»
Artinya: "Sesungguhnya imam/khalifah adalah perisai, orang-orang berperang di belakangnya dan menjadikannya pelindung. Jika ia memerintahkan ketakwaan kepada Allah ‘Azza wa Jalla dan berlaku adil, baginya terdapat pahala dan jika ia memerintahkan yang selainnya maka ia harus bertanggung jawab atasnya." (HR Muslim)
Hadis ini sebenarnya berlaku untuk seluruh persoalan masyarakat, termasuk dalam persoalan tenaga kerja. Negara dalam Islam wajib menyediakan lapangan pekerjaan yang layak. Dijamin pendidikannya sampai level perguruan tinggi sehingga mampu meningkatkan kompetensi dan kualitas dirinya dan mampu mengupayakan pekerjaan yang lebih baik. Sehingga mampu pula meraih kehidupan yang layak dengan daya beli yang memadai.
Imam atau pemimpin harus menjadi tempat berlindung warganya dari berbagai keburukan. Berlindung dari berbagai kerusakan, kezaliman, dan kemudaratan. Imam adalah sandaran masyarakat guna menghindari keburukan. Imam tidak boleh diam saja melihat kezaliman, kemudaratan, dan kerusakan di tengah-tengah masyarakat. Apalagi menjadi sumber kerusakan dengan menerapkan aturan yang tidak berasal dari Islam.
Wallahua’lam bishshawab.[]
