"Salah satu naskah Challenge ke-4 NarasiPost.Com dalam rubrik Opini"
Oleh. Ersa Rachmawati
(Pegiat Literasi)
NarasiPost.Com-Tak terasa tiba lagi kita di bulan Agustus. Saat merah putih berkibar di sana sini. Hanya saja pengurus RT tak sesibuk biasanya untuk menggelar lomba ini dan itu, karena pandemi yang belum juga berakhir. Cukup memandangi kibaran bendera-bendera itu yang bisa jadi menyimpan makna berbeda dari setiap orang.
Kalau kita menyaksikan film-film perjuangan, heroik! Para pejuang penuh semangat mengusir penjajah. Yang ada di benak mereka hanyalah merdeka atau mati. Seakan punya seribu nyawa tak gentar melawan penjajah. Ada yang telah berpulang sebelum kemerdekaan menjelang. Tak peduli nama mereka tercatat sebagai pahlawan atau tidak, tetap saja mereka berjasa bagi negeri ini.
Kini, 76 tahun sudah kita merdeka. Tak terdengar lagi teriakan "merdeka atau mati" kecuali di pentas-pentas seni, itu pun kini tiada lagi, masih karena alasan pandemi. Tersebab PPKM berjilid-jilid karena serangan virus Corona.
Virus Corona seakan telah merenggut kemerdekaan. Merdeka untuk lomba karung, kelereng, panjat pinang atau tarik tambang. Tak ada lagi keramaian dan suka cita, yang ada adalah suasana duka. Hari-hari diliputi suasana duka berpulangnya orang-orang di sekitar. Teman, kerabat atau pun keluarga mereka. Bahkan ini adalah Agustus kedua tanpa perayaan kemerdekaan.
Selama ini, khususnya sebelum pandemi mendera. Rakyat Indonesia sudah cukup gembira dengan datangnya 17 Agustus. Dari anak-anak hingga orang tua berkumpul dan bergembira. Lomba-lomba di kampung sungguh semarak meski hadiah termewah hanyalah sebuah kipas angin. Sejenak melupakan segala persoalan, bergembira dengan kebersamaan.
Ketika kini rakyat terkurung di rumahnya masing-masing, masihkah terasa indahnya kemerdekaan itu?
Setelah 76 tahun merdeka, sudahkah cita-cita kemerdekaan terwujud? Yakni menjadi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
Dulu, para penjajah silih berganti datang ke negeri ini. Pasti ada yang istimewa dengan nusantara. Ya, kekayaan alamnya. Kini, masa itu telah berlalu. Sudah bukan zamannya penjajahan secara fisik, namun penjajahan itu telah beralih wajah yang lebih rupawan dan legal konstitusional. Benar, sesungguhnya kita masih terjajah meski tidak secara fisik. Di bidang ekonomi penjajahan itu nyata, melalui investasi perusahaan-perusahaan asing. Sumber kekayaan alam kita mengalir keluar tanpa ada yang bisa menghalangi. Rakyat menjadi buruh di negeri sendiri, dan orang-orang asing itu menjadi juragannya.
Menggelitik sindiran pedas netizen saat pebulutangkis putri kita meraih emas olimpiade. Perjuangan keras dengan keringat dan air mata demi sekeping emas, namun segunung emas di Papua dilepaskan kepada asing. Ironis!
Belum lagi masalah utang yang menggunung. Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah sampai akhir Juni 2021 sebesar Rp6.554,56 triliun. Angka tersebut 41,35 persen dari rasio utang pemerintah terhadap PDB. (SindoNews, 25/07/21)
Utang adalah juga bentuk penjajahan gaya baru, karena kreditur bisa menetapkan berbagai syarat sebelum menyetujui pencairan. Deal-deal politik dapat terjadi di sini, apalagi jika gagal bayar, jelas kedaulatan akan terancam.
Dari aspek hukum, kita pun masih terjajah dengan masih berlakunya hukum warisan penjajah. Memang benar Belanda berhasil diusir dari negeri ini, namun nyatanya KUHP peninggalannya belum bisa ditinggalkan.
Bagaimana dengan rasa keadilan? Keadilan di negeri ini bagaikan barang mewah. Secara telanjang bisa kita lihat bagaimana hukum tajam ke bawah, namun tumpul ke atas. Kalau rakyat melanggar aturan dicari-cari pasal untuk menjeratnya, namun kalau pejabat melanggar, maka aturannya yang diubah. Sungguh aneh tapi nyata.
Di bidang pendidikan, pemerintah mencanangkan kurikulum berbasis industri. Dengan harapan setelah lulus dapat langsung diserap dunia usaha. Kalau seperti ini tidakkah kita mendesain tenaga terdidik kita hanya untuk menjadi pekerja? Menjadi montir mesin-mesin industri. Tidak akan muncul inovasi pengetahuan, kita akan lebih tertinggal secara teknologi. Ini adalah wujud kurikulum negeri terjajah.
Bagaimana dengan kemakmuran? Klaim pertumbuhan ekonomi 7,07 persen hanya di atas kertas. Tidak perlu repot untuk menemukan rakyat miskin, ada banyak tersebar di sekitar kita. Bahkan seakan menjadi tontonan di layar kaca. Banyak program televisi yang menampilkan potret kemiskinan, misalnya acara uang kaget, orang pinggiran, bedah rumah dan masih banyak lagi. Entah bagaimana perasaan penguasa menyaksikan semua itu, adakah masih tersisa rasa malu?
Sungguh, kemerdekaan bukan hanya sekadar memiliki bendera dan mengibarkannya. Karena semua itu hanyalah simbol. Kita perlu perubahan yang bukan sekadar retorika atau jargon-jargon penarik suara.
Kemerdekaan adalah mampu berdiri di atas kaki sendiri. Menjadi tuan di negeri sendiri. Bangsa ini adalah bangsa yang besar, tak pantas merunduk di hadapan bangsa lain. Sumber daya alam dan sumber daya manusia yang besar adalah modal dasar yang tak dimiliki bangsa lain. Perlu perubahan revolusioner untuk mengubah kondisi inferior menjadi superior.
Lalu ke mana arah perubahan itu? Tidak lain adalah Islam, solusi yang telah muncul sejak persiapan kemerdekaan RI, namun tergerus oleh gelora nasionalisme. Percayalah Islam punya solusi politik mapan yang telah teruji. Dan bukan hal yang aneh jika negeri yang mayoritas muslim ini menjadikan sistem politik Islam sebagai solusi. Saatnya berubah untuk menjadi lebih baik. Merdeka![]
