“Seorang imam (pemimpin) adalah raa’in (pemelihara dan pengatur urusan rakyatnya) dan ia akan dimintai pertaggungjawaban terhadap rakyatnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Oleh. Muthi Nidaul Fitriyah
NarasiPost.Com-Di beberapa media daerah mengabarkan adanya penurunan angka kriminalitas sepanjang PPKM, bahkan sebelum PPKM. Hal itu dikarenakan penjagaan ketat yang dilakukan petugas keamanan dari mulai anggota kepolisian, anggota TNI dan Satpol PP di lingkungan masyarakat hampir sepanjang hari, jalan-jalan ditutup, partisipasi masyarakat tinggi dalam menaati protokol kesehatan, menjaga jarak, dan mengurangi mobilitas.
Angka rata-rata kasus kriminal di Boyolali yang semula sekitar 32 kasus pencurian, turun menjadi 27 kasus. Di Malang dalam operasi Sikat Semeru, berhasil diamankan 51 tersangka dari 79 laporan. Di Jakarta Barat, kasus kriminal menurun hingga 12 persen. Diharapkan kondisi ini terus berlanjut, protokol kesehatan tetap dijalankan demi keselamatan bersama. (republika.co.id, 14/7, antaranews.com, 20/7, sumedangekspres.com, 8/8)
Penyebab Kriminalitas Pencurian
Kriminalitas adalah hal-hal yang bersifat kriminal, perbuatan yang melanggar hukum pidana; kejahatan. (kbbi.web.id) Ada beberapa faktor penyebab kriminalitas, yakni kesenjangan sosial, pengangguran meningkat, pergolakan ideologi politik, kepadatan penduduk, penegak hukum masih tebang pilih, dendam pribadi, konflik sosial, asimilasi budaya, mentalitas dan faktor ekonomi. (hukamnas.com)
Kasus kriminal pencurian masih menduduki angka yang tinggi di antara tindak kriminal lainnya. Tidak bisa dipungkiri hal itu sangat berkaitan erat dengan kemiskinan dan kelaparan, demi mengisi perut untuk bertahan hidup. Tampaknya inilah yang menjadi pendorong terbesar tindakan kriminal pencurian, penjambretan, pencopetan, bahkan perampokan. Apalagi di era krisis hari ini, banyak pengusaha gulung tikar, usaha masyarakat kecil ditutup, dan PHK di mana-mana.
Saat citra kasus kriminalitas menurun ini dinaikan, pernahkah di antara aparat keamanan atau bahkan penguasa negeri ini memikirkan urusan perut (pangan) setiap rakyatnya?
Mempertanyakan Nilai Kemanusiaan Penguasa
Hidup dengan tenang, tentram, tanpa adanya kasus-kasus kriminal adalah dambaan setiap orang, fakta tentang menurunnya angka kriminalitas adalah dambaan setiap orang, namun menutup mata dari fakta yang sebenarnya terjadi di masyarakat juga merupakan wujud kejahatan dan kezaliman, yakni kejahatan atas abainya penguasa terhadap tanggung jawab mengurus rakyatnya.
Dalam situasi yang sulit ini, ekonomi tercekik, jumlah orang miskin lebih mendominasi, mereka tidak punya aset apa pun untuk dijual selama pandemi ini, walau sekadar untuk makan dan untuk bertahan hidup. Diamnya mereka di rumah atau keluarnya mereka dari rumah untuk menyambung hidup pun tetap menjadi dilema, tidak ada solusi bagi mereka kecuali kesulitan demi kesulitan. Nilai-nilai kemanusiaan para aparat penegak hukum dan para pemimpin negeri ini benar-benar telah hilang, aspek mendasar inilah yang tidak ada dalam sistem kapitalisme yang sedang tegak hari ini.
Kriminalitas Menurun Secara Hakiki Ketika Ada Keadilan dan Kesejahteraan
Keadilan adalah bahasa yang paling dekat dengan rakyat. Adil dalam makna menepatkan segala sesuatu pada tempatnya, sesuai hukumnya, sesuai pengaturannya. Itulah keadilan, di mana pun kita ingin diperlakukan dengan adil. Penguasa adil dalam menjalankan kewajibanya, rakyat berlaku adil dalam kehidupan bernegara, dari sana akan terwujud sikap saling percaya, kehidupan bernegara akan berjalan dengan harmonis. Rakyat percaya kepada pemimpinnya, begitu pun pemimpin saat menjalankan kewajibannya, percaya bahwa rakyatnya selalu ingin yang terbaik untuk kepemimpinannya.
Adanya jaminan kesejahteraan ekonomi oleh negara akan menjadi kunci sukses hidup tentram. Saat perut-perut rakyat terisi dengan baik, setiap kebutuhan rakyat terpenuhi dengan baik, apalagi diiringi dengan keimanan dan mentalitas rakyat yang baik tentang kehidupan, tentu kriminalitas pencurian dan berbagai tindak kriminal lainnya tidak akan terjadi seperti hari ini.
Penerapan sistem bernegara sangat berpengaruh besar terhadap lahirnya pemimpin-pemimpin yang adil yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Kepemimpinan itu terdiri dari dua unsur, pertama, individu pemimpinnya. Kedua, aturan atau sistem yang diterapkannya. Sebaik apa pun seorang pemimpin, tapi hidup dalam sistem yang buruk, sistem yang menghendaki kemaksiatan sebagai wujud ekspresi kebebasan, maka lambat-laun akan mengantarkan rakyat dan negaranya kepada kebinasaan. Dari sistem yang buruk tadi, sistem yang tidak berlandaskan pada ketentuan yang sahih itu akan menjadi embrio lahirnya pemimpin-pemimpin yang korup, materialistik, buruk, rusak dan merusak.
Sistem Islam Lahirkan keadilan dan Kesejahteraan
Keadilan dalam negara itu bisa terwujud ketika kesadaran politik rakyat tinggi. Hari ini kita terus 'dinina-bobokan’ dengan politik pencitraan, tidak ada edukasi politik yang baik, sebaliknya kita terus dipermainkan dalam agenda-agenda politik kotor penguasa dan sistem yang korup, yakni sistem kapitalisme demokrasi.
Abainya penguasa terhadap kepentingan rakyat menyebabkan kemiskinan akan terus meningkat, karena pengelolaan sumber ekonomi, kekayaan milik negara, kekayaan milik umum yang sejatinya untuk kepentingan masyarakat umum justru diserahkan kepada para pebisnis, kapitalis pemilik modal. Ketika rakyat membutuhkan, mereka wajib membelinya, padahal itu milik mereka.
Kita sangat perlu tehadap sistem bernegara yang memiliki aturan yang komprehensif, yang mampu melahirkan pemimpin yang cerdas, adil, dan bertanggung jawab terhadap amanahnya. Mereka bekerja bukan karena pencitraan, namun semata-mata karena ia takut kepada Allah Swt yang memiliki bumi dan seluruh isinya dan takut akan hari penghisaban. Dan ini hanya ada dalam sistem Islam, sistem bernegara yang bersumber dari Allah Swt.
“Seorang imam (pemimpin) adalah raa’in (pemelihara dan pengatur urusan rakyatnya) dan ia akan dimintai pertaggungjawaban terhadap rakyatnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Sistem Islam mengatur bahwa pemenuhan kebutuhan pokok, baik pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan dan keamanan adalah kewajiban negara dengan berbagai mekanisme yang telah ditetapkan syariat Islam. Saat terjadi pandemi, sistem Islam menyelesaikannya dengan melakukan karantina wilayah dengan ketat (lockdown), dan negara hadir menanggung segala kebutuhan pokok masyarakat termasuk hewan ternak yang dimiliki rakyat, bukan mengganti-ganti istilah mulai dari PSBB, PPKM darurat, PPKM level 4, 3, dan seterusnya untuk lepas tanggung jawab.
Dengan orientasi keimanan dan ketakwaan masyarakat dan negara dari penerapan sistem Islam inilah, maka akan melahirkan keadilan dan kesejahteraan. Dapat dipastikan tindakan maksiat dan kriminal akan sangat mungkin ditekan kasusnya, meski tidak ada aparat yang berjaga. Dengan kesadaran keimanan yang baik, membuat setiap manusia tertib dan takut kepada Allah di mana pun mereka berada. Jumlah kasus kriminal mungkin ada, akan tetapi jumlahnya dapat dipastikan hanya ada dalam hitungan jari. Hanya sedikit. Wallahu alam bi shawab.[]
