Intervensi Asing dalam Kerangka Program Penanganan Pandemi Berkedok Kerjasama

"Faktanya, latihan militer bersama dengan asing justru semakin membuka lebar gerbang intervensi asing untuk menangani problem melalui kebijakan khas Barat dengan ideologi kapitalismenya."

Oleh. Witta Saptarini, S.E

NarasiPost.Com-Indonesia kini tengah menjadi sorotan dunia sebagai episentrum baru Covid-19. Beberapa media asing mengulas situasi wabah di tanah air, di antaranya seperti dilansir surat kabar Amerika Serikat, dalam artikel berjudul “The Pandemic Has a New Epicenter : Indonesia.” The New York Times. (17/7/2021)

Situasi kegetiran lain dalam negeri pun menjadi sorotan, seperti dilansir BBC.com, (16/7/2021), Dying Alone in Indonesia’s Grim Battle with Covid-19. Bagaimana tidak, situasi ini tentu berhasil mengalihkan perhatian dunia. Pasalnya, media asing ini membandingkan Indonesia dengan negara berpenduduk padat di belahan dunia, seperti Brasil dan India, yang notabene menjadi bagian dari negara pemegang tongkat estafet episentrum. Kini, Indonesia berhasil menggeser posisi dan menggaet tongkat estafet episentrum Covid-19 di dunia. Lonjakan tajam infeksi Covid-19 dan kematian harian Indonesia telah melebihi India dan Brasil.

Kolapsnya fasilitas kesehatan, kenaikan angka kematian nakes dan dokter, krisis pasokan oksigen, hilangnya sense of crisis dari para pemangku kebijakan serta merebaknya konflik horizontal di tanah air tak lepas dari sumbangsih intervensi asing atas nama program penanganan pandemi. Semakin menohoknya, intervensi asing ini dikuatkan dengan fakta terbaru bahwa RI dan USA akan menggelar latihan militer bersama di tengah pandemi dan pemberlakuan PPKM.

Seperti dilansir detik.com, (24/7/2021). Ratusan tentara AS tiba di Palembang untuk latihan Garuda Shield, dimana tujuan kedatangannya diklaim untuk meningkatkan kerjasama dan kemampuan TNI AD dengan AD Amerika Serikat dengan materi latihan Staff Exercise, Field Training Exercise, Live Fire Exercise, Medical Exercise dan Aviation. Latihan ini disebut menjadi latihan terbesar dalam sejarah kerjasama keduanya.

Tak dipungkiri, adanya fakta ini merupakan bentuk penjajahan berkedok kerjasama sekaligus mengonfirmasi betapa kuatnya campur tangan asing dalam mengokohkan kapitalisme global.

Semestinya pemerintah mewaspadai bahaya tekanan dan intervensi asing dalam beragam aspek. Terlebih di era pandemi, banyak kepentingan kapitalistik AS yang didesakkan di berbagai negeri dengan kerangka program penanganan pandemi yang terbukti menyengsarakan rakyat dan banyak menghilangkan nyawa.

Faktanya, latihan militer bersama dengan asing justru semakin membuka lebar gerbang intervensi asing untuk menangani problem melalui kebijakan khas Barat dengan ideologi kapitalismenya. Dengan memegang kunci kekuatan militer negara yang dibidiknya, tentu membuat mereka semakin leluasa dalam mengoyak kedaulatan negara tersebut. Tak heran jika intervensi asing lambat laun akan membabat habis kedaulatan negara.

Produk-produk kebijakan yang terlahir dari intervensi asing pada umumnya kental dengan sifat egois dan apatis pada kebutuhan bangsa lain seperti, kenaikan pajak, pencabutan subsidi, kesalahan skala prioritas alokasi anggaran negara serta jebakan utang yang terus bertambah yang diklaim untuk menyelamatkan warga negara dan perekonomian. Namun, pada kenyataannya kebijakan tersebut hanya menyelamatkan korporasi yang bermuara pada ancaman gagal bayar di masa depan dan kemandirian. Tidak sejalannya penguasa hari ini tampak dari kebijakan keuangan yang digulirkan, dengan mudahnya mengobral insentif bagi BUMN serta besarnya investasi yang urgensinya pun masih dipertanyakan.

Kuatnya cengkraman para kapitalis atas negeri ini terus menyodorkan bukti kezaliman pada rakyatnya. Mereka dengan mudahnya memeras kekayaan negara kreditor, yang berdampak pada konsekuensi politik dan hubungan diplomatik negara pengutang demi melanggengkan hegemoninya. Hal ini jelas membawa pengaruh besar terhadap kelemahan dan kegagalan negara dalam menangani pandemi. Rakyat pun semakin dibuat gerah hingga berujung pada ketidakpercayaan publik (public distrust) terhadap kebijakan negara yang acapkali tak menyolusi. Padahal, yang dibutuhkan oleh rakyat adalah peri'ayahan extraordinary bukan kebijakan labil dan tak pasti hasil. Apalagi, berasal dari penjajahan berkedok kerjasama yang hanya menguntungkan segelintir orang dan berujung pada tersanderanya kedaulatan.

Kerjasama Asing dalam Pandangan Islam

Abdurrahman al Maliki dalam bukunya ‘Politik Ekonomi Islam’ mengemukakan sesungguhnya pendanaan proyek-proyek dengan mengundang investasi asing adalah cara yang berbahaya terhadap eksistensi negeri-negeri Islam. Kaum muslim diharamkan memberikan jalan kepada orang kafir untuk mendominasi dan menguasai kaum mukmin. Seperti firman Allah Swt. “Allah sekali-kali tidak akan memberikan jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang Mukmin.” (QS. An Nisa [4] : 141)

Islam dalam Institusi

Khilafah memandang bentuk kerjasama dengan negara lain tergantung pada posisi negara tersebut. Pertama, jika kedudukan negara dikategorikan sebagai negara muharibain fi’lan dan kafir harbi fi’lan yang nyata-nyata memusuhi Islam, maka negara ini diharamkan menjalin kerjasama dalam bentuk apa pun, baik perjanjian politik (hubungan diplomasi) dan perjanjian ekonomi (ekspor-Impor).

Kedua, Khilafah boleh menjalin kerjasama jika kedudukan negara tersebut sebagai kafir mu'ahid, yakni negara yang terikat perjanjian dengan Khilafah, dengan syarat kerjasama yang tidak menimbulkan kerugian serta mengancam kedaulatan.

Sebagai negara yang memiliki kompetensi dan keunggulan komparatif ekonomi, Khilafah tidak akan memberi peluang intervensi asing-aseng. Pun, dengan pengelolaan sistem keuangan negara berbasis syariah, dan Khilafah akan menjalankan roda perekonomiannya secara mandiri.

Ketahanan Militer dalam Islam

Khilafah memandang militer sebagai institusi pertahanan dan ketahanan yang penting dalam negara. Begitupun pelatihan militer adalah kebutuhan vital untuk mempersiapkan kekuatan dan kesiapan tingkat tinggi yang diperintahkan Allah Swt. Dalam fiqih Mazhab Syafi’i, Bab Peperangan (Jihad), fungsi militer yaitu untuk meninggikan kalimatullah. Maka, negara wajib serius mempersiapkan kekuatan pasukannya secara maksimal hingga taraf menggetarkan dan mengalahkan musuh.

Selain itu, Islam akan mengarahkan militernya agar sungguh-sungguh memberikan perhatian pada pelatihan tempur dan melakukan berbagai kesiapan militer secara mandiri tanpa campur tangan negara lain. Sehingga, terbentuk militer yang kuat berbekal ilmu militer yang mumpuni. Sebab, melakukan kerjasama dalam hal pelatihan militer hanya membuka peluang emas penjajah dalam mengukur kemampuan militer sebagai bentuk penyerahan diri pada asing.

Dengan demikian, peri'ayahan extraordinary akan terwujud ketika Islam diterapkan sempurna dalam Institusi Khilafah. Khilafah akan mengoptimalkan pengelolaan serta pemanfaatan sumber daya alam dan manusia serta menghindari berbagai perjanjian luar negeri yang bertentangan dengan syariat Islam. Sehingga, menjadikan negara berkedaulatan penuh, mandiri, serta dapat memusnahkan segala bentuk penjajahan. Akhirnya, Khilafah akan tampil sebagai bangsa yang disegani dan mampu berdiri kokoh tanpa adanya intervensi asing.
Wallahu a’lam Bish Shawwab[]