"Gali lubang tutup lubang. Semangatnya menggali ternyata lubangnya makin terbuka lebar. Rakyatpun dipaksa menutup lubang hutang dengan berbagai kebijakan pemerintah. Itulah fenomena Indonesia saat ini."
Oleh. Ira Rahmatia
NarasiPost.Com-Lagi, kita dikejutkan dengan pemberitaan bahwa Indonesia akan mengajukan pinjaman luar negeri. Mirisnya di tengah kemelut pandemi yang menghentakkan perekonomian masyarakat, pinjaman tersebut akan dialokasikan untuk proyek kereta cepat.
Dilansir dari CNN Indonesia, Kementerian BUMN mengatakan Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) bakal mengalami kekurangan biaya operasi pada awal pengoperasiannya.
Untuk itu, pemerintah tengah bernegosiasi dengan Cina agar mendapatkan bantuan pinjaman di awal operasi KCJB nanti. Kartika Wirjoatmodjo sebagai Wakil Menteri BUMN menyebutkan bahwa pinjaman bisa diperoleh dari China Development Bank (CDB) dengan jaminan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI. Agar itu bisa terwujud, PT KAI nantinya akan diusulkan untuk mendapatkan jaminan dari pemerintah dengan pembentukan singking fund. (08/7/2021)
Utang adalah permasalahan yang tak pernah terselesaikan sejak awal Indonesia merdeka hingga saat ini. Utang tersebut merupakan bagian dari warisan pemerintah Indonesia setelah banyaknya aset Indonesia yang dibekukan pada masa penjajahan. Hingga akhir Mei 2021 tercatat jumlah utang Indonesia sebesar Rp6.418,15 triliun. (CNN Indonesia, 24/6/2021)
Di tengah pandemi seperti ini, di tengah karut-marutnya perekonomian, pemerintah masih terus saja membuka keran utang pada hal-hal yang tidak terlalu mendesak. Hal ini semakin memperbanyak bukti bahwa konsentrasi pemerintah bukan pada penanganan pandemi. Alhasil dari beberapa pengajuan pinjaman ini banyak yang menuai pro dan kontra sebab utang yang ada sudah cukup banyak, ditambah bunga utang yang kian membengkak.
Utang tak mampu diatasi karena penerapan sistem kapitalis yang kini kian menggurita. Ditambah akidah umat dan penguasa yang tak terjaga akibat sekularisme yang mengikat. Upaya untuk menjadi negara mandiri menjadi sangat sulit diraih. Negara pastilah memiliki keinginan untuk melunasi utang-utang tersebut, namun ada beberapa aspek yang luput dari perhatian. Contohnya kewenangan KPK yang dikebiri, sulit menjadi lembaga yang independen untuk memberantas korupsi sebagai salah satu masalah besar penyebab Indonesia terus berutang. Jika dana-dana dikelola dengan baik tanpa ada pejabat yang korupsi, maka dengan dana sebanyak itu mampu untuk membiayai kebutuhan dalam negeri ataupun bisa segera melunasi sebagian utang Indonesia.
Untuk itu, jika dilihat dari total anggaran insfrastuktur dan pembiayaan pandemi ini terlihat jelas bahwa pemerintah menggunakan momen pandemi justru untuk memperbanyak utang yang tidak memberi efek kemanfaatan pada publik.
Dalam Islam, jika anggaran negara defisit menurut Syekh Abdul Qadir Zallum solusinya adalah menutupinya bukan dengan pinjaman dan bukan pajak, melainkan dengan pemberdayaan BUMN. Pos-pos pendapatan dapat diperoleh dari ganimah, fai, kharaj, khumus, dan seterusnya. Walaupun, itu sangat memungkinkan tidak mencukupi sehingga harus ada upaya lain untuk menutupi kebutuhan. Sumber pemasukan yang akan di maksimalkan oleh negara yakni pengelolaan sumber daya alam yang akan dikelola oleh lembaga negara seperti BUMN dengan seluruh hasilnya dikembalikan kepada rakyat melalui pengelolaan negara.
Jikapun hal itu juga belum mencukupi, maka ketika terpaksa harus berutang, negara tidak akan mengambil riba. Pinjaman yang terkait dengan riba sangat dilarang oleh Islam karena hukumnya haram.
Menjauh dari aturan Allah sama saja menjauh dari rahmat dan rida Allah. Bagaimana masyarakat bisa sejahtera jika yang diterapkan adalah sistem kufur. Menganggap yang dilakukan adalah perbaikan, namun justru merusak tatanan kehidupan masyarakat.
Islam adalah agama yang sempurna dan paripurna, tidak hanya mengatur pelaksanaan ibadah ritual saja namun mengatur segalanya, baik muamalah, pendidikan, sistem pergaulan dan hukum bernegara. Untuk itu, Islam mengajak pada penguatan akidah bahwa Allah yang menciptakan manusia dan selalu diawasi oleh-Nya. Sehingga penjagaan dari diri sendiri mampu untuk menahan diri dari berbuat maksiat, termasuk korupsi dan penggelapan uang negara. Amanah dalam menggunakan jabatan adalah kewajiban sehingga pemanfaatan atas hak-hak rakyat dan negara bisa tercapai.
Penggunaan mata uang pun seharusnya mengikuti metode Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, yakni penggunaan mata uang dinar dan dirham agar tidak terjadi inflasi yang menyebabkan jumlah utang semakin besar, juga berhenti menyuburkan riba karena Allah mengharamkannya.
Sektor publik berbasis riba yang ada hanya menambah murka Allah, juga dengan kebiasaan tersebut, negara pun ikut meminjam dana dari luar negeri walau dengan bunga yang tinggi, menganggap pinjaman dengan riba adalah hal yang biasa, padahal sepeser pun itu nilainya haram.
Jelaslah bahwa sistem kapitalis sekuler saat ini tak mampu menyelesaikan problematika hidup umat, maka perlu kembali menerapkan sistem yang benar, sistem yang bersumber dari pencipta agar Allah merahmati negeri ini. Hanya Khilafah Islamiyahlah yang mampu menyelesaikan problematika umat dan menuntaskan pandemi.
Wallahu a'lam Bissowab[]
