"Pandemi Covid -19 di Indonesia makin mencekam.Butuh reformasi secepatnya untuk melakukan perubahan sistem kesehatan yang totalitas/menyeluruh, dimulai dari cara pandang tentang kesehatan hingga mekanisme layanan kesehatan yang benar dan tepat agar korban tidak makin berjatuhan."
Oleh. Reni Adelina
(Aktivis Muslimah dan Kontributor Media)
NarasiPost.Com-Ekosistem kesehatan saat ini sedang tidak baik-baik saja. Pandemi juga belum kelar, para tenaga kesehatan terus berjibaku melawan virus mungil yang menjadi sorotan dunia. Rumah sakit overload menampung para pasien yang terinfeksi oleh virus Covid-19.
Pasalnya, angka kasus Covid-19 terus meroket di tanah air. Per 21 Juni bertambah 14.536 kasus dengan rata-rata per 7 hari sebanyak 12.128 kasus. Angka yang cukup mengejutkan ketika kasus Covid-19 secara global justru mengalami perlambatan. Merujuk pada data WHO pada beberapa waktu yang lalu, jumlah kasus yang terinfeksi di Indonesia mencapai 55.320. Angka ini menjadikan Indonesia masuk dalam 10 besar negara dengan kasus tertinggi di pekan kedua pada Juni 2021. Dari kasus ini, wacana lockdown kembali mencuat ke permukaan. Pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat diminta bersikap serius dalam mengahadapi kasus Covid-19 yang menggila belakangan ini.
Sebagai contoh di DKI Jakarta, RSD Wisma Atlet mencapai lebih dari 80%. Begitu juga dengan kondisi di Jepara, Rembang, dan tempat lainnya juga mengalami hal serupa. Untuk melihat kualitas layanan media pada sebuah rumah sakit atau fasilitas kesehatan dapat dilihat dari jumlah angka bed occupancy rate (BOR) yang sudah ditetapkan WHO sebesar 60%, atau melebihi standar ideal BOR Kemenkes, yakni 60-85%.
Melihat angka BOR yang telah melewati batas ideal bukan saja krisis tempat tidur yang sudah di depan mata, tetapi juga ancaman meningkatnya infeksi nosokomial atau infeksi yang terjadi di lingkungan rumah sakit. Kondisi ini benar-benar realita bahwa RS di beberapa daerah di tanah air sedang kewalahan menampung para pasien Covid-19. (Medcom, 17/6/2021).
Harus Intropeksi dan Evaluasi Kebijakan
Melihat kondisi yang mencekam dihantam pandemi saat ini sangat dibutuhkan intropeksi dan evaluasi kebijakan. Sebab, tambahan tempat tidur tidak akan cukup menjadi solusi. Selama pengendalian pandemi di Indonesia masih terlihat buruk, menambah tempat tidur artinya harus menambah tenaga kesehatan. Jika tenaga kesehatan tidak ditambah, maka bisa dibayangkan kerja keras para tenaga kesehatan menjadi semakin berlipat ganda dan hal ini manciptakan lelah yang luar biasa. Para tenaga kesehatan akan rentan terinfeksi virus jika kondisi kemampuan dan usaha di tekan secara terus-menerus. Bila para tenaga kesehatan tumbang, maka bisa menjadi ancaman RS akan kolaps.
Menurut Juru Bicara Vaksinasi Covid-19, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Siti Nadia Tarmizi mengatakan, peningkatan kasus Covid-19 di tanah air terjadi akibat mobilitas masyarakat pada awal Lebaran dan pasca-Lebaran. Mobilitas yang tinggi adalah penyebab utama bukan karena adanya varian baru Covid-19. Pasalnya, varian baru ini menyebar karena mobilitas dari masyarakat. (Beritasatu, 18/6/2021) .
Namun, bisa dicermati bersama bahwa perilaku ugal-ugalan yang mengabaikan protokol kesehatan bukanlah tanpa sebab. Kebijakan yang salah sasaran menjadi sumber masalahnya. Seperti dilarang mudik, dianjurkan piknik. Justru tempat wisata dibuka selebar-lebarnya demi menggenjot ekonomi di bidang pariwisata. Padahal dampak buruknya menciptakan kerumunan dan berpotensi terinfeksi virus. Belum lagi masa pandemi adanya pemilu serentak, ditambah masuknya tenaga asing ke tanah air. Sudah tentu, kebijakan ini membuat kepercayaan masyarakat menurun drastis.
Hal senada juga pernah disampaikan oleh Wakil Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Agus Joko Pramono, bahwa Indonesia belum memiliki ekosistem kesehatan yang kuat untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Tentu hal ini berdasarkan temuan hasil pemeriksaan yang dilakukan sejak 2016-2019 atas program Jaminan Kesehatan Nasional dan BLUD Rumah Sakit pada pemerintah daerah, serta pendapat BPK atas program JKN yang disampaikan pada awal 2021. Hal inilah menjadi penyebab ketidaksiapan dalam menghadapi pandemi Covid-19. (Kompas, 17/6/2021)
Butuh Perubahan Totalitas
Jika reformasi dibutuhkan, maka revolusi menjadi andalan, yaitu perubahan sistem kesehatan yang totalitas atau menyeluruh, dimulai dari cara pandang tentang kesehatan hingga mekanisme layanan kesehatan yang benar dan tepat. Pertama, mengubah paradigma mengenai kesehatan. Sebuah negara yang kuat tidak hanya terletak pada sistem militer yang kuat, namun sistem kesehatan juga sangat penting. Paradigma atau cara pandang yang diterapkan Kapitalisme menjadikan kesehatan sebagai lahan bisnis. Biaya kesehatan sangat mahal dan tidak dapat dijangkau bagi masyarakat miskin. Iuran BPJS juga menambah beban bagi masyarakat. Negara seharusnya tidak boleh berjual beli dengan rakyat. Sebab kesehatan masyarakat adalah tanggung jawab negara.
Kedua, mereformasi sistem pendidikan di bidang kesehatan. Sudah bukan menjadi rahasia, bahwa mengeyam pendidikan di bidang kesehatan membutuhkan biaya yang besar dan mahal. Jelas biaya pendidikan seperti ini tidak dapat terjangkau dari masyarakat golongan bawah. Hal ini yang juga menjadikan biaya kesehatan sangat mahal karena mahar pendidikan yang dikeluarkan juga fantastis.
Ketiga, mengubah struktur APBN negara. Sebaiknya dalam pengelolaan kesehatan tidak disarankan bersumber dari pajak, utang, dan investasi. Sebab utang hanya mampu membuat beban negara semakin berat, belum lagi bunga utang yang harus dibayar oleh negara.
Maka dari itu, APBN mestinya dikelola dengan benar. Jangan berdasarkan pada utang, pajak, dan investasi sebagai pemasukan. Padahal sumber daya alam negeri ini tidak kurang, bahkan berlimpah. Seharusnya ada pengaturan yang jelas tentang kepemilikan sumber daya alam.
Keempat, mewujudkan ekosistem kesehatan yang mandiri dan kuat. Hal ini berdasarkan sistem yang dianut hari ini. Bahwa Kapitalisme musuh nyata yang menjerat kehidupan. Kapitalisme menjadikan standar untung dan rugi dalam melayani urusan umat.
Islam adalah Sistem Paripurna
Dalam sistem Islam, kesehatan bukanlah barang mahal. Kesehatan rakyat adalah tanggung jawab negara. Negara wajib memberikan pelayanan kesehatan dengan sepenuh hati, tanpa adanya bisnis.
Ada sebuah kisah dari seorang dokter sekaligus ilmuwan pada masa Abbasiyah, yaitu Abu Bakar Muhammad bin Zakaria al-Razi, beliau mencontohkan bagaimana penanaman akidah dalam pendidikan Islam. Kepada seluruh muridnya ia mengajarkan untuk meluruskan niat karena Allah agar menjadi seorang dokter yang tulus. Mereka diminta untuk memberikan perhatian kepada orang fakir, tanpa memandang status sosial pasien. Memberikan motivasi kesembuhan kepada pasien karena kondisi fisik pasien banyak dipengaruhi oleh kondisi psikologisnya.
Banyak lagi contoh teladan yang dapat diambil oleh para pemimpin dalam sistem Islam yang berhasil melayani rakyat dengan sepenuh hati. Artinya dengan mengubah sebuah sistem, maka akan melahirkan individu yang bertakwa dan amanah dalam mengurusi urusan umat. Masih ingin mempertahankan Kapitalisme sebagai sistem kehidupan? Islam adalah sistem yang paripurna yang dapat menyelesaikan permasalahan umat hari ini. Semoga kita semakin sadar, bahwa Islam adalah solusi terbaik untuk kebaikan negeri. Wallahuaalam.[]
Photo : Google
Disclaimer: Www.NarasiPost.Com adalah media independent tanpa teraliansi dari siapapun dan sebagai wadah bagi para penulis untuk berkumpul dan berbagi karya. NarasiPost.Com melakukan seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, berita kebohongan, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim tulisan/penulis, bukan Www.NarasiPost.Com. Silakan mengirimkan tulisan anda ke email [email protected]
