Sisi-sisi kekuasaan hanya diisi oleh jajaran para pendukungnya, menunjukkan oligarki kekuasaan sedang dibangun oleh rezim penguasa. Mengabaikan kemaslahatan bagi rakyat, meniscayakan terjadinya pemerintahan korup dan merugikan kepentingan publik
Oleh. Rita Handayani
(Opinion Maker dan Pemerhati Publik)
NarasiPost.Com-There is no free lunch alias tak ada makan siang gratis. Adagium ini memang sangat mencerminkan kehidupan di alam demokrasi. Demikianlah pola kebijakan yang dipertontonkan para pemilik kekuasaan. Daripada menyerahkan jabatan strategis di perusahan milik negara, seperti komisaris BUMN kepada orang yang berkompeten atau ahli di bidangnya, lebih baik dijadikan jalan balas budi atas jasanya pada masa kampanye silam.
Demikianlah yang terindera oleh khalayak. Bahwa, Presiden Jokowi telah membalas jasa para pendukungnya dari segala kalangan, menggunakan uang rakyat. Dengan menjadikan mereka komisaris yang bergaji ratusan juta. Salah satunya Abdi Negara atau yang akrab dipanggil Abdee Slank. Musisi dari grup band slank ini diangkat menjadi komisaris PT. Telkom Indonesia. Ia menjadi sorotan karena latar belakang dan kapasitasnya dianggap para ahli tidak sesuai sebagai komisaris BUMN. (detiknews.com, 30/5/2021)
Berdasarkan catatan detikcom setidaknya ada 26 para pendukung presiden yang masuk dalam jajaran komisaris BUMN. Berikut daftarnya:
Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), sebagai komisaris utama merangkap independen PT. Pertamina (Persero). M Arief Rosyid Hasan menjadi Komisaris Independen di Bank Syariah Indonesia. Rizal Malaranggeng sebagai komisaris PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk (TLKM). Lukman Edy menjabat sebagai wakil komisaris utama merangkap komisaris independen PT Hutama Karya (Persero). Zulnahar Usma sebagai komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI). Arya Sinulingga komisaris PT Inalum (Persero). Arif Budimanta komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI). Irma Suryani Chaniago komisaris independen PT Pelindo I (Persero). Dudy Purwagandhi komisaris PT PLN (Persero). Fadjroel Rachman komisaris PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT). Andi Gani Nena Wea presiden komisaris PT PP (Persero) Tbk (PTPP). Ulin Ni'am Yusron komisaris ITDC. Eko Sulistyo komisaris PLN. Dyah Kartika Rini komisaris independen Jasa Raharja. Kristia Budiarto komisaris independen PT.Pelni (Persero). Zuhairi Misrawi komisaris independen PT. Yodya Karya (Persero). Victor S Sirait, komisaris di Waskita Karya. Paiman Raharjo komisaris PGN. Dwi Ria Latifa komisaris PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI). Fary Djemy Francis, komisaris utama PT.Asabri (Persero). Budiman Sudjatmiko. komisaris independen PTPN. Sunanto, komisaris utama PT.Istaka Karya (Persero). Said Aqil, komisaris utama merangkap komisaris independen PT.KAI (Persero). Bambang Brodjonegoro, komisaris Utama PT.Telkom Indonesia. Abdi Negara Nurdin, PT.Telkom Indonesia. Wishnutama Kusubandio, komisaris utama di Telkomsel. (detikfinance.com, 30/5/2021)
Ketua DPP PKS Bukhori Yusuf, menyatakan "ketidaksesuaian dengan profesi yang dijabatnya ini tentu akan merugikan BUMN yang artinya merugikan negara." (detiknews.com, 30/5/2021)
Jelas, kebijakan bagi-bagi kekuasaan di perusahaan pelat merah ini merupakan penyimpangan yang dilakukan rezim penguasa saat ini. Hal tersebut akan menjadikan rakyat terhalang dari mendapatkan pemimpin perusahaan negara yang amanah, unggul dan bermutu. Padahal, BUMN telah dijadikan jalan untuk pertumbuhan ekonomi bangsa dan merupakan bagian utama untuk mencapai cita-cita bangsa yang sejahtera dan maju. Akibat dikelola secara tidak profesional, BUMN tidak mampu tumbuh kuat dan profesional.
Bahkan Menteri ESDM, Erick Thohir pun berencana akan mengadakan training atau pendidikan bagi komisaris yang tidak punya pengalaman di bidang korporasi agar sejalan dengan BUMN. Ini menandakan penunjukkannya sebagai komisaris BUMN sangat dipaksakan, hanya untuk memenuhi syahwat rezim penguasa sebagai balas jasa, dan ini sangat berbahaya. Sisi-sisi kekuasaan hanya diisi oleh jajaran para pendukungnya, menunjukkan oligarki kekuasaan sedang dibangun oleh rezim penguasa. Mengabaikan kemaslahatan bagi rakyat, meniscayakan terjadinya pemerintahan korup dan merugikan kepentingan publik.
BUMN adalah pengelola sektor strategis seperti, listrik, migas, energi, infrastruktur dan lainnya yang merupakan hajat hidup publik, sehingga harus dikelola dengan benar sesuai aturan syariat Allah Swt, agar bisa menyejahterakan rakyat dan mencapai cita-cita menjadi bangsa yang maju dan unggul.
BUMN bukan milik individu, organisasi, partai, atau rezim penguasa. BUMN adalah milik negara yang mengelola harta dan layanan milik umum (rakyat). Sehingga poros tujuannya adalah kemaslahatan rakyat, bukan kemaslahatan individu, partai, organisasi atau rezim penguasa. Maka, tidak berhak rezim penguasa membagi-bagikan kursi kekuasaan sebagai balas jasa kepada para pendukungnya, dengan mengabaikan hal yang sangat krusial, yakni, kemampuan dan profesionalitasnya.
Namun, memang hal tersebut wajar terjadi di iklim demokrasi. Karena darah kapitalis mengalir di tubuh para pelaksana dan pemujanya. Dan bagi-bagi kue kekuasaan di lingkungan rezim penguasa merupakan aplikasi dari sistem kekuasaan ala kapitalisme yang memandang kekuasaan sebagai alat untuk meraih keuntungan materi sebanyak-banyaknya. Karena banyaknya materi adalah makna kebahagiaannya.
Akibatnya para politisi dalam sistem demokrasi berlomba-lomba untuk meraih kekuasaan dan keuntungan materi demi pribadi dan golongannya saja, bukan demi rakyat. Hingga rela menghalalkan segala cara untuk mencapai kekuasaan dan meraih keuntungan materi tersebut. Tak akan peduli meski harus mengorbankan rakyatnya. Demikanlah demokrasi merupakan tatanan yang rusak dan akan selalu melanggengkan kerusakan. Melahirkan pola pikir politik kotor yang masif, menjadikannya lumrah di tengah masyarakat. Seolah hal itu tidak dapat dibenahi lagi.
Jelas hal tersebut bertentangan dalam pandangan Islam. Islam memandang kekuasaan adalah amanah yang dalam menjalankannya harus terikat hukum syara. Dengan menjalankan perintah Allah Swt dan menjauhi segala larangannya. Jika pemegang amanah (pemimpin atau penguasa) melaksanakannya dengan penuh ketakwaan, maka berbuah pahala. Jika mengabaikannya akan berdosa dan mendapatkan siksa.
Makna kebahagiaan dalam Islam adalah mendapatkan rida Allah Swt. Sehingga bagi seorang pemimpin, menjalankan amanah kekuasaan dengan pedoman syariat Islam secara kafah adalah mutlak untuk dilakukan. Dan bagi rakyat, taat terhadap pemimpin yang menjalankan syariat Islam merupakan suatu kewajiban, tentu setelah ketaatan kepada Allah Swt dan Rasul-Nya.
Sikap amanah penguasa akan terlihat dalam peri'ayahannya (pengaturan) terhadap urusan publik dan kemaksimalan penguasa di dalamnya berdasarkan ketetapan hukum syara'. Kekuasaan yang amanah hanya akan terwujud melalui 2 hal, bagai dua sisi mata uang yang tidak dipisahkan. Dia adalah sistem Islam dan pemimpin yang bertakwa. Dengannya akan dihasilkan seorang pemimpin yang takut kepada Allah Swt, tawadhu, adil, cerdas, amanah, dan jujur. Itulah kekuasaan Islam.
Pemimpin dalam Islam akan memutuskan hubungan dengan partai yang mengusungnya. Hanya ada hubungan antara pemimpin dan rakyat secara umum, tidak ada yang dispesialkan. Pengangkatan para pejabat harus berdasarkan kemampuan dan keprofesionalitasannya. Haram berdasarkan kedekatan atau kolega, seperti yang terjadi saat ini.
Sedangkan dalam Islam dipahami bahwa BUMN merupakan aset negara yang terkategori harta milik umum (rakyat), sehingga kepentingan yang akan diutamakan adalah kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Keberadaannya ada untuk kemaslahatan rakyat, dan adapun keuntungan yang didapat untuk baitul mal yang akan dialokasikan untuk kebutuhan rakyat. Rakyat menjadi target utama untuk disejahterakan sampai batas individu-individu secara nyata bukan sekadar data.
Ketika kekuasaan Islam tegak di muka bumi, rakyat merasakan hidup bahagia dan sejahtera. Kebutuhan mereka dipenuhi oleh negara, keperluan mereka dilayani dengan baik, keluhan dan kritik mereka diperhatikan, diterima dan ditampung untuk selanjutnya ditindaklanjuti.
Kehidupan rakyat yang demikian bagai "dongeng" di sistem demokrasi. Namun pernah terwujud nyata belasan abad silam kala kekuasaan Islam tegak di atas muka bumi. Dan hal tersebut telah dijanjikan Allah Swt akan kembali kita rasakan, demikan juga kabar gembira dari Baginda Nabi Saw. Untuk itu, kembalinya kekuasaan Islam ini menjadi tugas seluruh kaum muslimin untuk mewujudkannya.
Wallahu a'lam bishshawab.[]
Photo : Google
Disclaimer: Www.NarasiPost.Com adalah media independent tanpa teraliansi dari siapapun dan sebagai wadah bagi para penulis untuk berkumpul dan berbagi karya. NarasiPost.Com melakukan seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, berita kebohongan, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim tulisan/penulis, bukan Www.NarasiPost.Com. Silakan mengirimkan tulisan anda ke email narasipostmedia@gmail.com
