"Minimnya intervensi negara mengakibatkan praktik oligopoli oleh korporasi raksasa yang menguasai rantai pasok produk perunggasan yang terintergrasi dari hulu hingga hilir."
Oleh : Yeni Marliani, SPt
NarasiPost.Com-Impor daging ayam siap menyerbu, hanya tinggal menunggu waktu. Demikian pernyataan Kementrian Perdagangan (Kemendag).
Mengutip dari laman Tirto.id, serbuan impor tersebut adalah buntut dari kekalahan Indonesia atas Brasil di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) beberapa tahun lalu. Indonesia divonis menghambat impor dan karena kalah, maka harus membuka keran impor. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Syailendra, mengatakan bahwa daging ayam impor dari Brasil seharusnya sudah masuk dalam waktu dekat, tetapi tertunda karena Indonesia masih mengupayakan banding. Namun, banding tersebut dinilai hanya mengulur waktu saja, dan Indonesia tetap dalam posisi kalah, sehingga harus pasrah mengikuti aturan WTO.
Kondisi ini akan mengancam peternak lokal karena harga ayam potong dari Brasil jauh lebih murah, yaitu berkisar Rp14.000/kg, sementara daging ayam dalam negeri Rp30.000-44.000/kg.
Upaya yang Dilakukan Negara
Menghadapi kondisi ini, negara melalui Kemendag, meminta peternak segera berbenah, terutama mengefisienkan komponen produksi seperti harga pakan dan bibit ayam (DOC), agar harga ayam potong bisa murah. Ironinya, dua komponen tersebut selama ini pun berada di luar kendali peternak. Pakan yang memiliki porsi 60% dari total biaya produksi belum terjangkau peternak, bahkan harganya terus naik hingga di kisaran Rp7.300-8.500/kg. Hal ini karena mahalnya jagung yang mencakup 50% biaya pakan, sedangkan jagung sendiri masih dipasok impor. Alhasil, peternak hanya mampu membeli pakan dengan kualitas dan kuantitas buruk, tentu saja akan berpengaruh pada pertumbuhan ayam dan daya tahannya terhadap penyakit.
Selain pakan, komponen lainnya yakni DOC, saat ini harganya terus naik hingga Rp7.050-8.000/kg, akhirnya sebagai konsekuensinya terjadi pengurangan pasokan demi menjaga stabilitas harga peternak. Belum lagi biaya kandang serta obat-obatan yang sama sulitnya untuk dijangkau peternak.
Kondisi pun diperparah dengan buruknya rantai tataniaga. Seringkali harga ayam di tingkat peternak anjlok bahkan di bawah harga pokok produksi (HPP) yang ditetapkan negara, demi menjaga stabilitas harga di konsumen. Walau kadang kenyataannya terjadi distorsi, harga di peternak sudah rendah tapi di pasaran tetap tinggi.
Semua kondisi ini menunjukkan sengkarutnya industri ternak ayam potong. Sehingga permintaan Kemendag agar peternak mengefisienkan biaya produksi akan sulit tercapai. Sebab semuanya bertumpu pada peternak sendiri, sedangkan negara minim intervensi.
Minimnya intervensi negara juga mengakibatkan praktik oligopoli oleh korporasi raksasa yang menguasai rantai pasok produk perunggasan yang terintergrasi dari hulu hingga hilir. Tercatat hanya ada tiga korporasi integrasi raksasa yang menguasai 80% pasar produk peternakan, mulai dari Sapronak hingga retail produk sarkas dan olahan.
Ketergantungan pada korporasi raksasa ini menyumbang faktor mahalnya pakan dan Sapronak lainnya, jelas merugikan peternak kecil, sehingga tak punya tempat pada industri ini, bahkan bisa gulung tikar.
Sedemikian sengkarutnya kondisi peternakan ayam potong di negeri ini, diperparah dengan aturan main WTO yang menerapkan mekanisme pasar bebas. Alhasil, negeri ini sebagai anggotanya tidak mampu menolak impor sekalipun produksi dalam negeri surplus. Sehingga dapat dipastikan, kedaulatan pangan terancam dan berujung pada kedaulatan negara yang juga terancam.
Maka, kondisi industri ternak ayam potong negeri ini laksana terjebak dalam perang, namun senjata yang dimiliki kosong tanpa amunisi. Sebab, negara tak hadir membersamai dan memberi solusi.
Islam Solusi yang Hakiki
Maka benar, menjadi kebutuhan mendesak hadirnya negara yang berkhidmat sepenuhnya pada rakyat, serta negara yang mampu menghentikan dominasi global yang mengancam kedaulatan. Terlebih, tatkala pengaturan kehidupan yang jauh dari syariat Allah, menjadi bencana mengerikan yang tak bisa dihindarkan. Pengelolaan hajat kehidupan dengan konsep neoliberalisme-kapitalisme, telah nyata-nyata tidak berpihak pada rakyat apalagi merealisasikan kesejahteraan rakyat. Negara sekadar regulator, bukan penanggungjawab.
Hanya Islam dengan syariatnyalah yang mampu mengurus seluruh urusan rakyat dengan baik bahkan mengantarkan pada kesejahteraan. Sebab posisi negara dalam Islam telah Allah tetapkan sebagai pelayan dan pelindung bagi rakyatnya.
Tak hanya itu, Islam akan mampu mewujudkan negara yang mandiri dan merdeka dari penjajahan, baik fisik maupun nonfisik, sebab Allah telah mengharamkan segala bentuk penjajahan. Selain itu, jika pun ada ancaman perang hegemoni atau intervensi asing, negara yang menerapkan syariah Islam, akan memiliki kesiapan yang tangguh dengan amunisi penuh.
Wallahu a'lam bisshowab[]
Photo : Google
Disclaimer: Www.NarasiPost.Com adalah media independent tanpa teraliansi dari siapapun dan sebagai wadah bagi para penulis untuk berkumpul dan berbagi karya. NarasiPost.Com melakukan seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, berita kebohongan, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim tulisan/penulis, bukan Www.NarasiPost.Com. Silakan mengirimkan tulisan anda ke email narasipostmedia@gmail.com
