Jepang dan Indonesia, Bagai Langit dan Bumi!

Masalah ekonomi yang melanda Jepang dan Indonesia mengharuskan kedua negara berusaha mengatasinya. Solusi yang diambil oleh kedua negara tersebut bagaikan langit dan bumi, tetapi belum menyentuh ke akar persoalan.

Oleh. Mariyah Zawawi
(Tim Penulis Inti NarasiPost.Com)

NarasiPost.Com-Inflasi tengah melanda banyak negara di dunia, baik negara maju maupun berkembang. Jepang dan Indonesia termasuk dua di antaranya. Namun, kedua negara tersebut memiliki cara yang jauh berbeda dalam mengatasi hal ini, layaknya langit dan bumi.

Pemerintah Jepang akan memberikan kado berupa paket stimulus untuk menaikkan belanja masyarakat yang dapat mendukung pemulihan ekonomi. Paket stimulus itu disetujui oleh Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba setelah Partai Demokrat Liberal (LDP) kehilangan suara mayoritas di majelis rendah pada pemilu 27 Oktober lalu. Hal itu terjadi karena performa buruk LDP dalam 15 tahun akibat korupsi dan inflasi. (cnbcindonesia.com, 23-11-2024)

Jika Jepang memberikan kado yang manis kepada rakyatnya, tidak demikian halnya dengan Indonesia. Rakyat di negeri ini justru mendapat kado pahit berupa kenaikan PPN dan iuran BPJS. Naiknya tarif pajak serta iuran ini jelas akan menambah berat beban rakyat berat.

Perbedaan Jepang dan Indonesia

Inflasi yang terjadi di Jepang menyebabkan turunnya daya beli masyarakat. Untuk menaikkanya, Ishiba menyetujui paket stimulus bernilai 140 miliar USD atau sekitar Rp2.226 triliun. Paket stimulus itu meliputi subsidi energi dan bantuan tunai bagi rumah tangga berpenghasilan rendah yang mencapai 30.000 yen atau Rp4,4 juta.

Selain itu, Ishiba juga berjanji akan meningkatkan investasi pemerintah di sektor teknologi, seperti semikonduktor serta kecerdasan buatan. Rencana lainnya adalah membeli saham di proyek chip Rapidus hingga 200 miliar yen. Ishiba juga berjanji akan melakukan investasi hingga 2030 sebesar 10 triliun yen untuk mengembalikan keunggulan teknologi Jepang seperti era 1980-an.

Kebijakan Ishiba yang lain adalah menghapus ambang batas pajak penghasilan. Hal ini dilakukan untuk mendorong pekerja paruh waktu agar lebih giat bekerja. Dengan demikian, mereka akan mendapatkan lebih banyak penghasilan.

Langkah berbeda justru dilakukan oleh Indonesia. Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2021, PPN akan naik sebesar 12%. Tarif PPN yang baru itu akan berlaku mulai 1 Januari 2025 dan dikenakan terhadap seluruh barang dan jasa. Namun, ada beberapa barang yang dikecualikan, yaitu barang kebutuhan pokok serta beberapa jenis jasa, seperti jasa pendidikan, kesehatan, serta layanan sosial. Naiknya tarif PPN ini akan mengakibatkan naiknya harga barang dan jasa yang akhirnya akan memberatkan masyarakat.

Beban masyarakat akan bertambah berat jika pemerintah menaikkan iuran BPJS. Saat ini, pemerintah tengah melakukan evaluasi terhadap iuran BPJS. Pemerintah akan menetapkan iuran, manfaat, serta tarif BPJS maksimal pada 1 Juli 2025. Berdasarkan hasil evaluasi itulah, pemerintah akan memutuskan apakah menaikkan iuran BPJS atau tidak. Jika iuran itu dinaikkan, hal ini akan menjadi kado pahit kedua bagi rakyat.

Kesejahteraan Semu

Meskipun termasuk negara maju, Jepang tidak dapat lepas dari inflasi dan resesi karena negara itu menerapkan sistem ekonomi kapitalisme. Saat menerapkan sistem ini, ekonomi suatu negara akan mengalami siklus bisnis. Siklus ini terdiri dari empat fase, yaitu ekspansi, puncak, kontraksi, dan palung.

Pada fase ekspansi akan terjadi produksi dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Selain itu, angka pengangguran dan suku bunga rendah. Sementara itu, pada fase kontraksi akan terjadi yang sebaliknya. Tidak ada jangka waktu yang pasti untuk setiap fase, tetapi rata-rata terjadi antara 8–10 tahun. (wikipedia.org)

Tidak mengherankan jika resesi akan terjadi berulang. Hal ini juga dialami oleh Jepang dan Indonesia. Terjadinya krisis keuangan global juga berdampak pada ekonomi Jepang. Hingga 2015, negara itu telah mengalami empat kali resesi. (bbc.com, 16-11-2015)

Di awal 2024, Jepang kembali jatuh ke jurang resesi. Akibatnya, Jepang yang awalnya menjadi negara dengan ekonomi terbesar ketiga di dunia itu harus merelakan posisinya diambil alih oleh Jerman. Sementara itu, Jepang harus puas berada di posisi keempat.

Hal yang sama juga terjadi pada Indonesia. Dalam laman cnbcindonesia.com (11-07-2024) disebutkan bahwa Indonesia telah mengalami resesi sebanyak tiga kali, yaitu tahun 1963, 1998, serta 2020/2021. Resesi telah menyebabkan naiknya angka pengangguran dan kemiskinan.

Terjadinya empat fase tersebut karena beberapa sebab.

Pertama, sistem ekonomi kapitalisme berbasis pada sektor moneter. Dalam sistem ini, investasi lebih banyak dilakukan di sektor nonriil, seperti jual beli surat berharga dan kredit perbankan.

Kedua, penggunaan sistem fiat money, yaitu mata uang kertas yang tidak ditopang oleh logam mulia, seperti emas dan perak. Mata uang ini akan terkena inflasi permanen. Oleh karena itu, nilainya akan terus turun.

Ketiga, berbasis utang. Sistem kapitalisme hanya mengandalkan pajak dan utang sebagai pendapatan utama negara. Utang ribawi yang dilakukan oleh negara maju dan berkembang itu tidak pernah lunas. Dari tahun ke tahun jumlahnya tidak berkurang, tetapi makin bertambah.

https://narasipost.com/world-news/02/2024/berburu-cuan-ke-jepang-demi-kesejahteraan/

Selain itu, sistem ekonomi ini mengagungkan kebebasan kepemilikan bagi setiap orang. Akibatnya, mereka yang memiliki modal kuatlah yang akan menang dan meraup banyak keuntungan. Sementara itu, masyarakat miskin dan menengah yang jumlahnya mayoritas hanya mendapatkan sedikit bagian.

Hal ini menyebabkan terjadinya kesenjangan ekonomi, termasuk di Jepang. Pada satu sisi, ada beberapa orang yang sangat kaya, seperti Tadashi Yanai yang memiliki kekayaan sebesar 38 miliar USD. Laman kontan.co.id (26-07-2024) menyebutkan bahwa Forbes telah menobatkan bos Uniqlo ini sebagai orang terkaya di Jepang pada Mei 2024. Pada 2023 lalu, ia berhasil mendapatkan laba bersih sebesar 2 miliar USD. Di sisi lain, rata-rata pendapatan bersih rumah tangga di Jepang hanya 23.458 USD. (wikipedia.org)

Inilah beberapa faktor yang menyebabkan negara-negara yang menerapkan sistem ekonomi kapitalisme tidak mampu mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Kesejahteraan hanya milik mereka yang berduit banyak. Sementara itu, rakyat kecil hanya bisa pasrah menghadapi berbagai kesulitan hidup.

Kebijakan Ekonomi Jepang

Kebijakan yang diambil oleh Jepang memang sudah semestinya dilakukan karena penguasa wajib melayani rakyat. Namun, kebijakan yang diambil itu adalah kebijakan negara yang menerapkan sistem kapitalisme, yaitu memperhitungkan untung dan rugi. Buktinya, Ishiba berharap paket stimulus yang diberikan itu akan memberi dampak ekonomi sebesar 39 triliun yen.

Dalam Islam, pemberian layanan yang diberikan oleh Jepang itu sebenarnya belum memenuhi seluruh hak rakyat. Mestinya rakyat berhak mendapatkan bantuan dalam memenuhi seluruh kebutuhan dasar. Selain itu, mereka juga tidak seharusnya dibebani pajak.

Islam Menjamin Kesejahteraan

Berbeda dengan sistem kapitalisme yang memberikan kesejahteraan semu, Islam akan mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat. Kesejahteraan ini tidak hanya dinikmati oleh sebagian kecil, tetapi oleh seluruh rakyat. Islam akan menjamin kesejahteraan bagi tiap individu rakyat.

Untuk mewujudkan hal itu, Islam akan menerapkan tiga prinsip.

Pertama, pembagian kepemilikan. Kepemilikan dalam Islam dibedakan menjadi kepemilikan individu, umum, serta negara.

Kedua, pengelolaan harta, baik pemanfaatan maupun pengembangan harus berdasarkan syariat. Oleh karena itu, Islam akan melarang pemanfaatan harta untuk hal-hal yang diharamkan, seperti membeli khamar. Demikian pula, Islam melarang pengembangan harta yang diharamkan, seperti judi dan riba.

Selain itu, Islam menjamin pemenuhan kebutuhan dasar bagi rakyat, baik pakaian, makanan, maupun tempat tinggal. Islam juga mewajibkan setiap laki-laki untuk bekerja agar dapat memenuhi kebutuhan dirinya, keluarga, serta kerabatnya yang tidak mampu. Untuk itu, Islam mewajibkan negara untuk menyediakan lowongan pekerjaan bagi rakyatnya.

Ketiga, distribusi kekayaan kepada seluruh kalangan. Agar kekayaan dapat terdistribusi secara merata, Islam melarang penimbunan emas dan perak. Allah Swt. berfirman dalam QS. At-Taubah [9]: 34.

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ ألِيْمٍ

Artinya: “Orang-orang yang menimbun emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, berilah kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih.”

Larangan menimbun emas dan perak ini didukung dengan penggunaan kedua logam mulia itu sebagai mata uang. Dengan demikian, harta berupa emas dan perak itu benar-benar beredar di tengah-tengah masyarakat. Di samping itu, aktivitas ekonomi yang dijalankan adalah ekonomi riil sehingga berdampak langsung pada peningkatan taraf hidup masyarakat. Dengan cara ini, kesejahteraan akan dapat dinikmati oleh setiap anggota masyarakat.

Inilah yang semestinya dilakukan oleh Jepang dan Indonesia dalam mengatasi masalah ekonomi. Dengan cara inilah umat Islam dahulu meraih kesejahteraan hingga beberapa abad lamanya. Cara ini jelas ampuh karena bersumber dari Sang Pencipta.

Khatimah

Masalah ekonomi yang melanda Jepang dan Indonesia mengharuskan kedua negara berusaha mengatasinya. Solusi yang diambil oleh kedua negara tersebut bagaikan langit dan bumi, tetapi belum menyentuh ke akar persoalan. Solusi tersebut belum mampu mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat secara keseluruhan. Sebaliknya, hanya sistem Islam yang mampu menyelesaikan persoalan tersebut hingga ke akarnya.

Wallaahu a’lam bi ash-shawaab.[]