APBN Tekor, Pertanda Apa?

APBN tekor pertanda ada yang tak beres dengan pengelolaan sistem ekonomi saat ini. Terlihat bahwa sistem ekonomi kapitalisme rawan defisit.

Oleh. Firda Umayah
(Tim Penulis Inti NarasiPost.Com/Penulis Derap Dakwah Umayah)

NarasiPost.Com-Kabinet pemerintahan yang baru dilantik kembali mendapatkan tantangan. Dikabarkan oleh cnbcindonesia.com (08-11-2024), realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami defisit alias tekor sebesar 309 triliun rupiah hingga akhir Oktober lalu. Meskipun demikian, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa defisit tersebut masih dalam kondisi yang terkendalikan.

Penyebab APBN Tekor

Secara umum, defisit APBN disebabkan pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Hingga Oktober 2024, pemasukan negara mencapai Rp2.247 triliun. Namun, pengeluaran yang terjadi telah mencapai Rp2.556 triliun. Sri Mulyani menerangkan, memang terjadi peningkatan belanja sebanyak 14,1 persen secara tahunan, tetapi defisit yang terjadi tidak melebihi pagu yang telah ditetapkan sebesar 2,29 persen. (liputan6.com, 09-11-2024)

Sri Mulyani juga mengatakan bahwa meskipun defisit, telah terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 0,3 persen dari periode tahun lalu. Ia menambahkan pentingnya memantau perkembangan ekonomi global karena informasi tersebut memberikan gambaran tentang kondisi keuangan negara dan tantangannya. Ia menekankan agar peningkatan belanja negara dapat berkontribusi kepada berbagai program pemerintah sehingga memperkuat daya beli masyarakat.

Solusi APBN Tekor

Defisit yang terjadi pada APBN bukan kali ini saja terjadi. Sebelumnya, anggaran belanja negara tekor juga sering terjadi. Pada 2023, misalnya. APBN tekor sebanyak Rp347 triliun. Saat itu, anggaran negara sebesar Rp3.061 triliun telah menanggung utang sebesar Rp7.850 triliun. Sayangnya, solusi yang dilakukan untuk mengatasi defisit adalah melalui penarikan pinjaman tunai, menggunakan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL), penerbitan Surat Berharga Nasional (SBN), dan lain-lain.

Sama halnya dengan tahun ini. Meskipun Presiden Prabowo Subianto telah mengantisipasi dan melakukan upaya pencegahan agar defisit tidak terjadi, tekornya anggaran belanja negara menjadi hal yang sulit dihindari. Dalam rapat kabinet pertamanya, presiden hanya mengantisipasi agar defisit yang terjadi tidak melebihi batas pagu. Ia meminta Menteri Keuangan menyisir alokasi APBN dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Tak hanya itu, presiden yang baru dilantik tersebut juga meminta anggota kabinet untuk berhemat dan mengurangi kegiatan yang tidak penting. (rm.id, 25-10-2024)

Rapuhnya Sistem Kapitalisme

Jika dilihat dengan teliti, tekornya APBN dalam sistem kapitalisme adalah bukti bahwa sistem ekonomi ini sangatlah rapuh. Hal ini karena dasar penyusunannya sarat dengan asas manfaat yang merujuk kepada pihak-pihak tertentu. Dari kabinet gendut yang baru dibentuk, terlihat jelas akan menambah beban anggaran belanja negara ke depan. Tidak ada jaminan bertambahnya jumlah anggota kabinet akan menambah kinerja dan kepengurusan rakyat oleh pemerintah. Yang ada adalah penambahan beban rakyat karena turut menanggung besarnya APBN yang dirancang.

Selain itu, jika dilihat dari sumber pendapatannya, mayoritas pemasukan APBN berasal dari pajak dan utang negara. Utang berbasis riba sudah pasti menambah beban negara. Adapun mengenai pajak, jumlah pajak yang didapatkan tidak mungkin dinaikkan dengan persentase yang lebih besar karena daya beli masyarakat akan menurun.

Dari segi pembelanjaan, jamak diketahui bahwa APBN sering dikeluarkan untuk hal-hal yang tidak penting dan mendesak. Misalnya, merayakan upacara kemerdekaan RI di dua tempat, pembelian gorden hingga miliaran rupiah, dll. Bahkan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pernah menemukan pemborosan anggaran negara mencapai puluhan triliun rupiah. (cnnindonesia.com, 26-06-2022)

Tak hanya itu, ada pemahaman di kalangan aparat negara bahwa dana yang telah dianggarkan harus dihabiskan. Hal ini membuat pemerintah sering mencari cara untuk menghabiskan anggaran negara terutama menjelang pergantian tahun.

Dilihat dari sisi tujuan, APBN kerap dijadikan standar pertumbuhan ekonomi negara. Perlu dipahami, permasalahan ekonomi dalam negeri bukan hanya mengenai pertumbuhan ekonomi, melainkan juga mengenai pendistribusiannya. Adanya jurang pemisah yang sangat tinggi antara si kaya dan si miskin adalah salah satu bukti pendistribusian harta yang buruk dalam sistem kapitalisme.

Berkaca kepada semua hal di atas, jelaslah bahwa anggaran belanja negara dalam sistem kapitalisme rapuh dan mudah sekali tekor. Sudah saatnya rakyat dan pemerintah berbalik arah melihat pengelolaan anggaran belanja negara dalam sistem lain, yakni sistem Islam.

APBN Daulah Islam

APBN dalam sistem pemerintahan Islam (Daulah Islam) memiliki banyak perbedaan dengan sistem kapitalisme. Dalam sistem kapitalisme, anggaran belanja negara dirancang untuk setiap tahun dan disahkan oleh parlemen. Namun, anggaran belanja Daulah Islam tidak dibuat tahunan dan tidak perlu disahkan oleh majelis umat.

Dari aspek sumber pendapatan, APBN Daulah Islam tidak berasal dari utang dan pajak, melainkan dari jizyah, fai, kharaj, zakat, dan sebagainya berdasarkan nas syarak. Untuk perolehan dari zakat, syarak telah menetapkan bahwa penggunaannya hanya untuk delapan golongan (lihat QS. At-Taubah ayat 60).

“… agar harta itu tidak beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.”

Sejarah membuktikan bahwa APBN Daulah Islam mampu memenuhi kebutuhan rakyat bahkan menjadikan Daulah Islam menjadi negara adidaya. Salah satu masa kegemilangan Daulah Islam ada pada pemerintahan Khalifah Harun Ar-Rasyid. Kala itu, keuangan negara berada dalam kondisi sangat baik hingga mampu mengentaskan kemiskinan.

Penutup

APBN tekor pertanda ada yang tak beres dengan pengelolaan sistem ekonomi saat ini. Dilihat dari berbagai aspek, terlihat bahwa sistem ekonomi kapitalisme rapuh dan rawan defisit. Ini berbeda dengan sistem ekonomi dalam pemerintahan Islam yang merupakan sistem ekonomi terbaik karena berasal dari Allah Swt. Sistem ekonomi Islam juga meniscayakan kesejahteraan jika ditopang dengan sistem pemerintahan dan sistem lain yang sesuai dengan nas-nas syarak.

Wallahua’lam bishawab. []