Pemerintah membuat kebijakan penyaluran subsidi BBM dan listrik beralih menjadi BLT merupakan tindakan yang tidak tepat sasaran bagi masyarakat
Oleh. Tami Faid
(Kontributor NarasiPost.Com)
NarasiPost.Com-Pemerintah menyediakan subsidi untuk BBM, LPG, dan listrik sebanyak Rp435 triliun. Subsidi ini diharapkan tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Oleh karena itu, pemerintah akan berencana memberikan subsidi secara langsung melalui BLT. Selama ini, pemerintah menganggap bahwa subsidi yang diberikan tidak tepat sasaran, seperti mobil pelat hitam yang CC-nya besar justru menggunakan BBM yang bersubsidi.
Mengutip laporan Liputan6.com, (2-11-2024) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa pemerintah akan mengubah skema subsidi LPG 3 kg menjadi bantuan langsung tunai. Akan tetapi, pemerintah tidak buru-buru mengubah skema subsidi untuk LPG 3 kg. Pemerintah lebih dahulu mempersiapkan formula subsidi BBM dan listrik.
Subsidi Energi BBM dan Listrik
Pemerintah membuat kebijakan penyaluran subsidi BBM dan listrik beralih menjadi BLT merupakan tindakan yang tidak tepat sasaran bagi masyarakat golongan miskin. Selama ini, pemerintah mengeklaim bahwa penyaluran subsidi BBM dan listrik sebesar 20-30% yang diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan tidak tepat sasaran dengan nilai mencapai Rp100 triliun. Untuk itu, pemerintah tidak mencabut subsidi secara langsung, melainkan secara bertahap. Selain itu, pemerintah juga masih memberikan subsidi untuk BBM. Sebagian penyaluran subsidi BBM beralih ke bantuan langsung tunai dan sebagian berubah barang, untuk berapa jumlah uang penerima BLT yang akan diberikan pada masyarakat golongan miskin masih dalam tahap pertimbangan.
Dampak bagi Masyarakat
Pemerintah membuat kebijakan penyaluran subsidi beralih ke BLT adalah sebuah langkah yang kurang tepat. Kebijakan ini akan memengaruhi kestabilan ekonomi. Jika tidak ada subsidi untuk BBM dan listrik akan terjadi inflasi dan menimbulkan harga barang-barang melonjak tinggi. Masyarakat akan merasa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup jika masyarakat hanya mengandalkan menerima BLT saja.
BLT yang diberikan pemerintah kepada masyarakat golongan ekonomi lemah tidaklah sebanding dengan pengeluaran biaya hidup sehari-hari yang makin mahal. Selain itu, masyarakat golongan ekonomi lemah tidak semuanya mendapatkan BLT. Dalam praktiknya, pemerintah dalam menyalurkan bantuan tunai langsung tidak merata. Selama ini masyarakat yang menerima BLT hanya orang-orang yang terbiasa memperoleh BLT. Hal ini dikarenakan pemerintah dalam mencari data kurang akurat sehingga pihak-pihak yang benar-benar membutuhkan BLT banyak yang terlewati.
Penyaluran subsidi BBM dan listrik yang dialihkan ke BLT akan berdampak luas terutama pada para pelaku usaha kecil dan UMKM. Para pelaku usaha kecil akan kesulitan menjual barang dagangannya dengan murah sehingga mereka menjual barang dagangannya dengan harga yang agak tinggi untuk mendapatkan keuntungan. Hal ini memengaruhi daya beli masyarakat dan akan memengaruhi hasil pendapatan. Kondisi ini akan membuat perekonomian bergejolak dan menimbulkan polemik di masyarakat. Kondisi ini juga akan meningkatkan kemiskinan, stunting, PHK, dan tindakan kriminalitas.
Baca: BBM Naik, Rakyat Kian Tercekik
Kebijakan ala Kapitalisme
Kebijakan pemerintah untuk menghemat anggaran biaya subsidi dan penyaluran subsidi tepat pada sasaran seharusnya tidak dengan subsidi energi yang beralih ke BLT. Langkah ini justru memperburuk perekonomian hingga rakyat semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup. Inilah sistem ekonomi kapitalisme. Kebijakan yang diambil pemerintah merupakan gambaran kebingungan regulasi dalam sistem kapitalisme sekuler. Seharusnya penyaluran subsidi BBM dan listrik tidak menjadi beban negara sebab subsidi digunakan untuk kepentingan rakyat, sekaligus untuk menstabilkan jalannya perekonomian.
Namun, dalam sistem ekonomi kapitalisme sekuler hanya mementingkan keuntungan dan materi saja sehingga negara tidak mau rugi akan pengeluaran biaya pendistribusian subsidi yang besar dan negara juga tidak ingin ekonomi di masyarakat mengalami keguncangan. Hal ini akan memengaruhi stabilitas politik. Kebijakan pemerintah juga menunjukkan bahwa negara hanya melakukan tambal sulam. Negara hanya mementingkan keuntungan para oligarki dan tidak memikirkan biaya hidup masyarakat yang tinggi. Apakah BLT sudah mencukupi kebutuhan hidup tiap individu atau belum? Semua keadaan ini akan terwujud jika menerapkan sistem Islam.
Solusi Islam Mengatasi Kebutuhan BBM
Dalam sistem Islam, negara meriayah segala persoalan umat dan bertanggung jawab penuh atas kesejahteraan rakyat. Rasulullah saw. Bersabda, “Setiap orang adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya”. (HR. Bukhari dan Muslim)
Hadis ini mengingatkan sebagai kepala negara harus amanah dan memberikan pelayanan yang terbaik untuk rakyatnya. Negara menjamin penuh kebutuhan primer tiap-tiap individu, baik secara langsung maupun tidak seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan hajat hidup orang banyak (BBM, LPG, dan listrik).
Dalam Islam, tambang minyak bumi merupakan kepemilikan umum sehingga tambang minyak bumi harus dikelola oleh negara secara langsung dan pendistribusiannya untuk kepentingan rakyat. Tambang minyak bumi tidak boleh dikelola maupun dimiliki oleh pihak swasta. Rasulullah saw. bersabda yang artinya, “Kaum muslim berkumpul dalam tiga hal antara lain air, padang, dan api”. (HR. Abu Dawud)
Haram hukumnya jika tambang minyak bumi dikuasai oleh pihak individu atau swasta. Dalam Islam, pengelolaan dan pendistribusian tambang minyak bumi bukan untuk kepentingan negara yang dijadikan sebagai bisnis atau komersialisasi, melainkan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat.
Hasil pengelolaan tambang minyak bumi yang berupa BBM diberikan kepada masyarakat dengan dikenakan biaya murah sebatas sebagai ganti operasional saja, bukan untuk mencari keuntungan. Negara juga akan memberikan BBM secara gratis selama pemasukan baitulmal tercukupi. Semua masyarakat di semua kalangan bisa menikmati BBM murah dan gratis.
Khatimah
Islam mampu mewujudkan BBM murah dan gratis untuk rakyat. BBM bukan untuk dibuat bisnis maupun dikomersialisasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi melainkan untuk hajat hidup orang banyak.
Wallahu a’lam bissawab. []
Meski ada BLT tetap sj tidak pernah adil bagi masyarakat malah bikin masalah baru sj. Hanya aturan syariat Islam yg benar-benar bisa tepat sasaran, adil dan memuaskan masyarakatnya.
Mau blt atau bentuk yang lain tetap saja ga sesuai syariat. Kembalikan kepemilikan pada rakyat baru sesuai syariat
BLT juga rawan tidak tepat sasaran. Sudah banyak cerita tentang hal ini. Sementara yang terdampak akibat penarikan subsidi, tidak semua memperoleh BLT.
Baik subsidi maupun BLT kerap tak sesuai harapan dan sejatinya tak menyelesaikan persoalan ketidaksejahteraan rakyat
Rakyat sejahtera kalau diurus dengan baik. Nah, itu hanya bisa dengan syariat Islam. kapitalisme tidak bisa dan terbukti gagal menyejahterakan rakyat.
Iya betul mbak