Pemerintahan Baru, Ekonomi Melesat?

Jika masih berpedoman pada sistem ekonomi kapitalisme, maka sulit bahkan mustahil akan terwujud kesejahteraan bagi semua rakyat.

Oleh. Firda Umayah
(Tim Penulis Inti NarasiPost.Com/Penulis Derap Dakwah Umayah)

NarasiPost.Com-Wajah lama dan baru rupanya menghiasi kabinet pemerintahan yang baru. Prabowo Subianto yang dilantik resmi menjadi Presiden RI 2024-2029 telah mengumumkan susunan Kabinet Merah Putih pada Minggu malam, 20 Oktober 2024. Ditemani beberapa wajah lama lain, ternyata Sri Mulyani tetap menjabat sebagai Menteri Keuangan. Hadirnya wajah-wajah lama dalam kabinet yang baru diharapkan dapat melesatkan ekonomi Indonesia yang mengalami kemerosotan. Lantas, akankah harapan itu terwujud?

Pendapat para Tokoh Ekonomi

Ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Sejumlah tanda jelas menunjukkan hal itu. Melemahnya ekonomi secara signifikan selama semester pertama 2024 sangat mungkin berlanjut pada semester berikutnya. Ini ditunjukkan dengan inflasi inti yang tumbuh rendah, indeks penjualan riil yang makin rendah juga, impor barang yang melandai, deflasi beruntun, dll. (cnbcindonesia.com, 11-10-2024)

Di tengah kondisi tersebut, pemerintahan baru optimis bisa membawa ekonomi Indonesia terbang dengan pertumbuhan delapan persen. Namun, optimisme yang disampaikan berbeda dengan pandangan beberapa analis ekonomi.

Dalam warta cnnindonesia.com (17-10-2024) dituliskan, Ronny P Sasmita selaku Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution menjelaskan bahwa ia pesimis dengan perekonomian Indonesia akan lebih baik jika mayoritas yang menduduki jabatan menteri adalah wajah-wajah lama. Keraguan Ronny bukan tanpa alasan. Melihat track record selama lima tahun kemarin, menunjukkan bahwa bendahara negara tidak membawa kontribusi besar bagi negara.

Senada dengan Ronny, Cendekiawan Muslim Ustaz Ismail Yusanto (UIY) menilai, jika cara pandang pemerintahan baru masih sama dengan pemerintahan sebelumnya, maka masyarakat tidak bisa mewujudkan harapannya. Ini disampaikan mengingat rezim baru telah menyatakan akan melanjutkan program-program pemerintahan sebelumnya. (media-umat.info, 17-10-2024)

Sementara itu, dalam salah satu acara Sekolah Demokrasi, Esther Sri Astuti selaku Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro mengungkapkan bahwa visi dan misi pemerintahan baru pada peningkatan kesejahteraan berbanding terbalik dengan APBN Indonesia. Diketahui profil APBN negeri ini mempunyai pengeluaran yang lebih besar dari pemasukan pajak yang rendah. Oleh karena itu, akan menimbulkan risiko fiskal di hari kemudian. (undip.ac.id, 31-07-2024)

Deflasi yang menurun secara lima bulan beruntun juga menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi menurun pula. Prof. Dr. Anton Agus Setyawan, seorang ekonom Universitas Muhammadiyah Surakarta mengatakan bahwa deflasi terjadi karena daya beli masyarakat khususnya kalangan kelas menengah menurun. Penurunan daya beli ini merupakan imbas dari banyaknya perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). (ums.ac.id, 11-10-2024)

Berkaca pada Ekonomi Lalu

Syahdan, ekonomi memang menjadi salah satu pilar penting bagi pembangunan bangsa. Jika sistem ekonomi lemah, maka pembangunan fisik dan nonfisik negara akan terganggu. Jamak diketahui, selama lima tahun terakhir, Indonesia sempat mengalami resesi pada 2020-2021. Ekonomi negeri ini mengalami terjun bebas pada kuartal I sebesar 5,32% yang berlanjut pada tahun-tahun berikutnya.

Hingga April 2024, masih terjadi penurunan penerimaan negara sebesar 7,6%. Inflasi pada bulan tersebut juga masih tinggi sebanyak 9,63%. Pemerintah saat itu mengatakan bahwa ini merupakan dampak pada ekonomi global. (bloombergtechnoz.com, 30-05-2024)

Penurunan ekonomi berulang pada negeri ini seharusnya membuat pemerintah dan masyarakat sadar bahwa ada yang tidak tepat dalam penerapan sistemnya. Iya, ketidaktepatan itu karena sistem ekonomi saat ini merujuk kepada sistem ekonomi kapitalis. Sebuah sistem yang berpedoman pada sektor riil dan nonriil.

Pada sektor riil, perekonomian negara mencakup pada semua aktivitas produksi barang dan jasa. Sektor ini menjadi penopang utama negara. Adapun kegiatan dalam sektor riil meliputi perdagangan, industri, pertambangan, konstruksi, pertanian, dan pariwisata. Sektor riil memiliki kontribusi besar sebagai pencipta lapangan pekerjaan, sumber pendapatan negara, penopang pembangunan negara, dll.

Sedangkan sektor nonriil merupakan pelebaran fungsi uang yang awalnya hanya menjadi alat tukar, tetapi menjadi komoditas yang diperdagangkan. Sektor nonriil meliputi saham, obligasi, reksa dana, dll. Sektor ini menjadi bagian dari konsep sistem kapitalisme yang dilakukan oleh negara-negara kapitalis dalam berinvestasi secara tidak langsung.

Pasar nonriil berada di bursa saham yang nilai transaksinya mengalami kenaikan atau penurunan tiap harinya. Kenaikan atau penurunan saham tergantung pada kekuatan penawaran dan permintaan. Kebijakan pemerintah dan isu yang beredar di pasar juga dapat memengaruhi nilai saham.

Nahasnya, nilai ekonomi nonriil di bursa saham sering melebihi nilai arus barang dan jasa yang ada pada sektor riil. Alhasil, sektor nonriil sering menjadi sumber ketimpangan dan krisis ekonomi.

Meningkatkan Sistem Ekonomi dengan Islam

Jika pemerintahan baru masih berpedoman pada sistem kapitalisme, maka dapat dipastikan bahwa negeri ini sulit bahkan mustahil dapat mewujudkan kesejahteraan bagi semua rakyat. Sistem ini terbukti rapuh dengan adanya sektor nonriil yang diterapkan. Sebaliknya, sistem Islam justru mampu dan terbukti dapat menyejahterakan rakyat.

Iya, hal ini karena sistem Islam hanya bertumpu pada sektor riil. Sektor riil tidak hanya meliputi berbagai aspek yang telah dijelaskan di atas, melainkan juga berlaku untuk berbagai kerja sama bisnis dan usaha. Hanya saja, semua usaha dalam sektor riil yang dijalankan harus sesuai dengan syariat Islam. Tidak boleh merusak individu dan masyarakat serta terjadi penyimpangan dari nas-nas syarak.

Dalam sektor industri, misalnya. Negara harus melindungi rakyat dari industri berbahaya baik dalam produk makanan, minuman, tontonan, dan lain sebagainya. Segala bentuk riba harus dihapuskan. Begitu juga dengan investasi yang merugikan rakyat dan negara. Segala sumber kekayaan alam dan negara harus dikelola negara demi kemaslahatan rakyat. Pajak pun tidak boleh menjadi sumber utama pendapatan negara, sebab hukum syarak telah menetapkan sumber pendapatannya berdasarkan dalil-dalil yang terperinci dan jelas.

Sumber pendapatan negara dalam sistem Islam berasal dari jizyah, fai, kharaj, khumus, ganimah, dll. Dalam pandangan Islam, menarik pajak sebagai kawajiban adalah bentuk kezaliman yang tidak boleh dilakukan. Rasulullah saw. bersabda,

“Tidak akan masuk surga bagi para penarik pajak (secara zalim).” (HR. Abu Daud)

Penutup

Harapan pertumbuhan ekonomi akan meningkat hanya akan menjadi mimpi di siang bolong jika masih merujuk pada sistem kapitalisme. Namun, harapan itu akan terjadi ketika sebuah negara mau menerapkan sistem ekonomi Islam. Sayangnya, sistem ini tidak akan dapat dilaksanakan secara sempurna tapi institusi negara penerap Islam. Oleh karena itu, keberadaan sistem pemerintahan Islam menjadi kunci agar sistem ekonomi dan sistem lainnya dapat berjalan sesuai syariat-Nya.

Wallahu a’lam bishawaab. []