Membangun Infrastruktur Getol, Anggaran Jebol

Bisa dipastikan ketika pemerintah terus getol membangun infrastruktur, anggaran negara bakal jebol. Lalu, bagaimana nasib rakyat?

Oleh. Novianti
(Kontributor NarasiPost.Com)

NarasiPost.Com-Bapak Infrastruktur Indonesia pantas disematkan kepada Jokowi karena selama menjabat sebagai orang nomor satu di Indonesia sejak 2014, ia masif membangun infrastruktur. Serangkaian proyek infrastruktur diluncurkan di seluruh Indonesia, mulai dari infrastruktur transportasi, pendidikan, kesehatan, pangan, hingga energi.

Kebijakan pembangunan infrastruktur era Jokowi akan dilanjutkan Prabowo. Ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Transformasi ekonomi akan dilakukan melalui integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Hal ini ditegaskan pula oleh pernyataan anggota Satgas Perumahan Prabowo Bonny Z. Minang, sebagaimana diwartakan cnbcindonesia.com (10-10-2024). Prabowo akan membentuk Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur. Kemenko baru itu untuk memperkuat sektor pekerjaan umum dan infrastruktur.

Dalam konsep kapitalisme, membangun infrastruktur dilakukan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi. Dengan diciptakannya konektivitas antarwilayah akan mempercepat pergerakan barang dan jasa, mengurangi biaya logistik, dan membuka peluang investasi baru. Berikutnya, terbukalah lapangan pekerjaan yang dapat  meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.

Secara teori, daerah akan memperoleh keuntungan dari pembangunan infrastruktur, yaitu akses ke pusat menjadi lebih terbuka sehingga meningkatkan daya saing daerah. Ini akan membuka peluang investasi swasta di daerah yang menyerap tenaga kerja. Produk-produk lokal pun bisa dijual ke pasar nasional, bahkan hingga ke internasional.

Fakta atau Ilusi?

Membangun infrastruktur membutuhkan biaya sangat besar. Dilihat dari trennya, anggarannya terus meningkat. Dalam RPJMN 2015-2019, kebutuhan total dana infrastruktur mencapai Rp4.796,2 triliun dengan keterlibatan swasta 35,5% dari total dana. Sedangkan dalam RPJMN 2020-2024 meningkat menjadi Rp6.445 triliun dengan keterlibatan swasta yang meningkat pula mencapai 42%.

Meski belum ada kesepakatan, Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso memberikan kode bahwa anggaran dan kontribusi swasta  pada 2025-2029 akan meningkat. Ini dikarenakan Prabowo menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8%  dan bisa dicapai melalui pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

Kita perlu merenungi tentang hal ini, apakah benar pembangunan infrastruktur berdampak pada kesejahteraan rakyat?  Misalnya pada pembangunan jalan tol. Rakyat memang bisa merasakan manfaatnya, tetapi harus membayar dengan biaya yang mahal. Ini berimbas pada biaya pengiriman barang yang pastinya akan menyesuaikan dan ujung-ujungnya dilimpahkan pada konsumen.

Sementara itu, jalan umum, gedung-gedung sekolah, dan jembatan di daerah-daerah, banyak yang kondisinya rusak dan tidak mendapat perhatian. Berbanding terbalik dengan proyek pemerintah  yang terkesan prestisius dan ambisius. Jika demikian, hakikatnya pembangunan infrastruktur bukan untuk rakyat, melainkan untuk kepentingan penguasa dan bagi-bagi proyek bagi segelintir pemilik modal demi mendapatkan keuntungan.

Tidak hanya itu, pembangunan infrastruktur juga menimbulkan konflik dengan masyarakat setempat. Akibat dari pengambilalihan lahan, masyarakat kehilangan mata pencaharian dan terjadi kerusakan alam.

Sebagai contoh dalam pembangunan Sirkuit Mandalika. Masih ada warga yang belum mendapatkan ganti rugi, padahal mereka  terusir karena sudah digusur dari tanahnya. Demikian juga pada kasus Wadas dan Rempang. Masih banyak kasus-kasus lain yang menempatkan rakyat pada posisi yang dirugikan. Mereka tetap miskin meski megahnya infrastruktur ada di depan mata.

Dari sinilah kita memahami, membangun infrastruktur untuk menyejahterakan rakyat hanyalah ilusi. Realitasnya, pembangunan infrastruktur justru merugikan rakyat. Pihak swasta yang diuntungkan, memanfaatkan rakyat sebagai mesin uang, bukan untuk tujuan pelayanan. Anggaran infrastruktur yang diambil dari APBN pun membuat pemerintah makin kelimpungan untuk pembiayaan program urgen seperti pendidikan dan kesehatan.  Demi menutupi defisit anggaran, utang menjadi pilihan.

Utang terus menggunung, rakyat yang harus menanggung. Pajak makin tinggi, subsidi akan dicabut. Anggaran pembayaran bunga utang jauh lebih besar dari anggaran subsidi. Subsidi energi pada 2024 sebesar Rp189,10 triliun, bandingkan dengan pembayaran bunga utang yang mencapai sekitar Rp499 triliun.

Kementerian Keuangan  mencatat utang pemerintah yang jatuh tempo pada 2025 mencapai Rp800,33 triliun, sedang pembayaran bunganya senilai Rp552,9 triliun. Bisa dipastikan ketika pemerintah terus getol membangun infrastruktur, anggaran negara bakal jebol. Lalu, bagaimana nasib rakyat?

Mengapa Pembangunan Infrastruktur Dipaksakan?

Banyak yang mempertanyakan mengapa pemerintah ngotot membangun infrastruktur, padahal kondisi keuangan sudah kembang kempis. Ini tidak lepas dari arahan global PBB yang tertuang dalam SDGs. Ada 17 tujuan dan sasaran global tahun 2030 yang dideklarasikan di Sidang Umum PBB pada September 2015, di antaranya adalah industrialisasi, inovasi, dan infrastruktur.

PBB menggariskan bahwa pembangunan infrastruktur wajib untuk meraih pertumbuhan ekonomi yang diyakini bisa membuka banyak lapangan kerja. Sejatinya PBB merupakan  alat politik negara-negara Barat untuk melakukan neokolonialisme pada negara-negara berkembang. Melalui sistem demokrasi, para oligarki mendapat karpet merah menguasai ekonomi suatu negara, merampok kekayaan alam, dan merampas ruang hidup.

Pembangunan Infrastruktur ala Islam

Dalam sistem Islam, pembiayaan untuk program dalam rangka pelayanan umat berasal dari baitulmal. Penyusunan anggarannya tidak dibuat setiap tahun dan ada di tangan penguasa yaitu khalifah. Struktur baitulmal berupa pemasukan dan pengeluaran. Kebijakan pengelolaan bersifat sentralisasi, yaitu dana terpusat, kemudian didistribusikan ke daerah sesuai kebutuhannya.

Pembangunan infrastruktur harus melalui proses kajian mendalam oleh para ahli yang ditunjuk khalifah. Tujuannya agar pembangunan benar-benar bermanfaat bagi rakyat.  Jika memang dibutuhkan pembangunan infrastruktur dengan biaya yang besar di suatu daerah, sedangkan pemasukan daerah tersebut tidak mencukupi maka akan dilakukan subsidi silang. Ini merupakan konsekuensi dari otoritas khalifah sebagai pemilik mewenang dalam penyusunan anggaran.

Dengan cara seperti ini, pemerataan pembangunan infrastruktur dapat dilakukan dengan baik. Tidak akan terjadi penumpukan kekayaan di wilayah tertentu atau ketimpangan pembangunan antardaerah. Apabila terjadi pembengkakan biaya dan baitulmal tidak cukup, khalifah boleh mengambil sejumlah langkah yang dibenarkan hukum syarak, di antaranya mengambil pajak dari laki-laki muslim dewasa yang kaya.

Tidak ada peran investasi swasta dalam pembangunan infrastruktur. Individu boleh berpartisipasi melalui wakaf atau pemberian utang tanpa menuntut kompensasi. Negara tetap menjadi pemimpin proyek untuk menjaga kepentingan rakyat. 

Inilah pembangunan infrastruktur dalam perspektif Islam. Negara tidak akan menyerahkan pembangunan kepada pihak swasta terlebih kepada negara kafir karena merupakan bentuk pelanggaran hak milik rakyat dan individu. Jika swasta menguasai hajat hidup orang banyak, rakyat akan dijadikan komoditas dan kepemilikannya dirampas secara batil.

Allah memerintahkan dalam surah Al-Baqarah ayat 188, ”Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil.”

Khatimah

Pembangunan infrastruktur yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat secara gratis hanya bisa diwujudkan dengan menerapkan sistem Islam. Jika ini menjadi dambaan, seharusnya rakyat ikut ambil bagian dalam perjuangan penegakan sistem Islam.[]