Janji tersebut terangkum dalam program Quick Win, yaitu sebuah program unggulan yang autentik dan orisinal yang akan dipersembahkan oleh Prabowo-Gibran.
Oleh. Mahganipatra
(Kontributor NarasiPost.Com)
NarasiPost.Com-Program Quick Win atau Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) adalah langkah penuh inisiatif dan aspirasi yang diusung oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Program ini diagendakan akan mencapai keberhasilan untuk menyejahterakan masyarakat dalam kurun waktu satu tahun. Tidak tanggung-tanggung, demi menyukseskan program ini anggaran yang dipersiapkan pun jumlahnya fantastis hingga sebesar Rp121 triliun dari dana APBN tahun 2025.
Dilansir dari tempo.co, 13 Oktober 2024, Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Wahyu Utomo menjelaskan bahwa anggaran ini naik sebesar Rp8 triliun dari anggaran semula sebesar RP113 triliun menjadi Rp121 triliun. Penambahan anggaran ini, menurut Wahyu, diperuntukkan bagi penuntasan penanganan penyakit tuberkulosis (TBC) yang tercatat sebagai mesin pembunuh rakyat Indonesia dengan posisi kedua di dunia setelah Cina.
Mengenal Program Quick Win
Dalam beberapa pidato jelang pelantikannya, Presiden terpilih Prabowo Subianto selalu menekankan komitmennya untuk memenuhi dan melaksanakan seluruh janji-janji masa kampanye. Janji tersebut terangkum dalam bentuk Quick Win, yaitu sebuah program unggulan yang autentik dan orisinal yang akan dipersembahkan oleh Prabowo-Gibran. Program ini adalah bentuk janji sekaligus menjadi tradisi untuk menilai kinerja pada setiap pemerintahan yang baru.
Program Quick Win juga bisa menjadi alat untuk mengukur tingkat keberhasilan dan kesungguhan pemerintahan Prabowo dalam upaya menyejahterakan masyarakat level bawah. Caranya dengan menunjukkan program unggulannya agar dipercepat dengan langkah-langkah yang penuh inisiatif, mudah, dan bisa dicapai sejak awal pemerintahannya.
Oleh karena itu, sebagai bentuk dukungan DPR RI, Ketua Banggar (Badan Anggaran) Said Abdullah bersama pemerintah telah menjalin kesepakatan. Mereka bersepakat untuk memberikan keleluasaan pada pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Prabowo memiliki kebebasan untuk melakukan realokasi penambahan anggaran kementerian negara. Dengan begitu, Prabowo bebas membuat komposisi kabinet barunya agar dapat menopang keberhasilan program Quick Win ini.
Adapun program Quick Win pada awal tahun ini akan berfokus pada beberapa program, yaitu:
- Program makan siang bergizi gratis (MBG);
- Pemeriksaan kesehatan gratis;
- Pembangunan rumah sakit lengkap di daerah;
- Pembangunan dan perbaikan sekolah;
- Pembangunan lumbung pangan nasional di daerah dan desa;
- Melanjutkan dan menambah program kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut;
- Membangun dan menyediakan infrastruktur desa dan rumah murah bersanitasi baik bagi masyarakat.
Program Quick Win Sarat Kepentingan
Untuk merealisasi program-program tersebut, pemerintahan Prabowo-Gibran telah memilih, menyusun, dan akan menetapkan skema posisi menteri kabinet yang gemuk. Alasannya, Indonesia merupakan negara yang luas dan besar sehingga untuk kemajuan dalam pencapaian program Quick Win ini dibutuhkan lebih banyak pengurus. Banyaknya pengurus itu nantinya dapat menopang keberhasilan program tersebut.
Lantas, benarkah keberhasilan program Quick Win ini akan bergantung pada kinerja posisi menteri kabinet yang gemuk? Ataukah skema ini dipilih sebagai langkah pragmatis untuk mengakomodir berbagai kepentingan partai politik semata?
Delusi Kabinet Gemuk untuk Kepentingan Rakyat
Skema pembentukan kabinet gemuk dengan posisi kementeriannya diperkirakan hingga 46 menteri yang kemudian akan dipecah ke dalam beberapa subkementerian. Sejak awal skema ini digadang-gadang bertujuan mewujudkan kepentingan dan kesejahteraan rakyat demi mewujudkan program yang dirancangnya. Faktanya, desas-desus yang berkembang di masyarakat menyatakan bahwa skema posisi menteri kabinet yang gemuk hanyalah cara pemerintahan Prabowo menjaga stabilitas kekuasaannya semata.
Bahkan, menurut Herdiansyah Hamzah, seorang ahli hukum tata negara dari Universitas Mulawarman, kabinet gemuk sangat tidak efektif dalam mengatur program kerja pemerintah. Bahkan, diduga hanya akan menjadi lubang kebocoran yang bisa menguras anggaran APBN semata.
Apalagi jika komposisi menteri tidak seimbang dan Prabowo tidak mampu meredam kepentingan kelompok partai. Hal ini bisa memunculkan banyak gejolak di dalam proses penambahan kementeriannya. Alhasil akan berdampak pada masa adaptasi yang cukup panjang ketika mengatur perpindahan aparatur sipil negara (ASN) pada tiap kementerian.
Proses ini tentu akan berimplikasi pula pada terkurasnya anggaran negara demi memenuhi sarana dan prasarana yang akan teralokasi untuk sumber daya manusianya. Jadi, kabinet gemuk sebenarnya hanya langkah pragmatis dari Prabowo untuk membangun stabilitas pemerintahannya saja.
Ketika Prabowo memilih berkoalisi dengan beberapa partai politik, ada konsekuensi yang harus diterima. Prabowo berkewajiban mengakomodir seluruh kepentingan partai politik yang tergabung dalam koalisi pemerintahannya.
Itu artinya, stabilitas pemerintahan Prabowo hanya akan terjadi ketika ada cawe-cawe kekuasaan sehingga terjadi deal-deal politik jelang pelantikan. Aroma busuknya kian santer tercium di bilik-bilik perjamuan makan siang. Meskipun menjijikkan, hidangan ini terlalu nikmat untuk ditolak. Akhirnya target kekuasaan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat bagaikan delusi yang membunuh mimpi dan idealisme perjuangan semata.
Meniscayakan Kepentingan Kelompok di Atas Kepentingan Rakyat
Inilah salah satu bukti di dalam dinamika politik demokrasi sekuler. Politik hanya bertujuan untuk meraih dan melanggengkan kekuasaan individu dan golongan semata. Kepentingan dan kesejahteraan rakyat hanya menjadi simbol dan lip service saat berkampanye. Hal ini dilakukan hanya demi meraih simpati dan suara rakyat semata.
Baca: quick-win-program-populis-kepentingan-oligarki/
Sistem politik demokrasi bukan sekadar mampu menggerus akal sehat dan membuai mimpi para politisi menjadi "pelacur" berdasi. Akan tetapi, sistem ini juga berdampak pada makin rusaknya tatanan kehidupan masyarakat. Hal ini karena lahirnya keran-keran baru kebocoran anggaran APBN yang semestinya diperuntukkan demi menyejahterakan masyarakat, justru mengalir kepada kepentingan partai dalam kabinet kementerian yang gemuk.
Anggaran APBN di bawah negara yang menganut sistem demokrasi telah memberikan peluang kepada para aktivis maupun partai politik untuk mengambil jatah anggaran demi kepentingan mereka. Dengan demikian, mereka mampu mencengkeramkan kuku kekuasaannya lebih dalam lagi. Sementara itu, kepentingan rakyat dilupakan atau dijadikan nomor sekian.
Jika sudah demikian, akankah kita terus memilih sistem demokrasi sekuler yang nyata-nyata rusak? Tidakkah kita merindukan perubahan menuju sistem yang lebih baik?
Sistem Islam Solusi untuk Mewujudkan Kesejahterakan Rakyat
Islam adalah sistem yang sempurna, lahir dari Yang Maha Sempurna yakni Allah Swt., pemilik dan pencipta manusia. Kesempurnaan Islam secara historis maupun empiris telah terbukti mampu memberikan kesejahteraan. Selama 14 abad, sistem Islam telah menunjukkan keberhasilannya secara gemilang. Bukan hanya mampu memberikan dan menyejahterakan manusia, tetapi juga seluruh alam semesta.
Hal ini ditegaskan oleh Allah Swt. di dalam janji-Nya yang termaktub dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 96, Allah menyeru pada manusia, "Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka Kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan."
Dalam ayat tersebut, Allah telah menegaskan bahwa keimanan adalah jaminan untuk meraih kesejahteraan. Salah satu bukti dan konsekuensi keimanan ini mencakup ketaatan manusia terhadap aturan berupa penerapan sistem Islam yang bersifat kaffah (menyeluruh). Allah Swt. telah mengatur dan memerintahkan bahwa kewajiban para penguasa/pemerintah adalah memberikan serta mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya.
Kesejahteraan dalam Islam adalah terpenuhinya seluruh kebutuhan asasi manusia berupa sandang, pangan, dan papan. Juga terpenuhinya kebutuhan kesehatan, perumahan, pendidikan, keamanan, dan lain-lain. Untuk mewujudkan semua itu, terdapat mekanisme yang telah ditetapkan dengan melibatkan seluruh peran individu, masyarakat, dan negara.
Negara (Khilafah) akan membuat anggaran APBN yang mengatur secara rinci dan detail sumber-sumber pemasukan negara. Hal itu dilakukan untuk membiayai seluruh pengeluaran/anggaran belanja yang dibutuhkan demi kesejahteraan masyarakat. Negara akan menghitung setiap alokasi pengeluaran dengan rinci. Seluruh pengeluaran dipergunakan sebesar-besarnya demi kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi maupun golongan.
Khilafah akan memberikan keleluasaan kepada para penguasanya (khalifah) untuk menggunakan anggaran APBN guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Tidak boleh bagi seorang khalifah menggunakan dana APBN untuk kepentingan pribadi maupun golongan sepeser pun.
Khatimah
Sistem politik sekuler telah terbukti hanya menjadikan kekuasaan sebagai alat untuk meraih kepentingan pribadi dan golongan saja. Masihkah kaum muslim terus berdiam diri menyaksikan beragam kemaksiatan dan kezaliman para praktisi politik yang mabuk, tuli, dan buta?
Sudah saatnya umat ini sadar agar segera meninggalkan sistem demokrasi sekuler. Kemudian bersungguh-sungguh untuk jemput kemenangan sejati, yakni tegaknya sistem Islam secara kaffah di seluruh dunia.
Wallahualam bissawab.[]
