Mimpi Manis Pertumbuhan Ekonomi ala Kapitalisme

Dalam sistem kapitalisme pertumbuhan ekonomi hanyalah mimpi manis bagi rakyat yang hidupnya serba minimalis.

Oleh. Isty Da’iyah
(Kontributor NarasiPost.Com)

NarasiPost.Com-Pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto tinggal menghitung hari. Bahkan, Prabowo Subianto telah merencanakan berbagai program untuk pemerintahannya yang akan datang. Salah satunya adalah menargetkan pertumbuhan ekonomi 8 persen.

Target pertumbuhan ekonomi 8 persen ini pun disambut baik oleh beberapa pihak. Meskipun banyak pihak yang pesimis terhadap pertumbuhan tersebut, tetapi beberapa pejabat sepertinya sangat optimis bisa melampaui target yang telah ditentukan.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur bisa mendorong untuk memenuhi target ekonomi 8 persen, seperti yang tengah dicanangkan oleh Prabowo Subianto. Infrastruktur yang sudah dibangun seperti jalan tol, kereta api, terminal, dan sarana transportasi lainnya akan bisa membuat peluang ekonomi tumbuh lebih besar. Namun, untuk pembangunan selanjutnya, perlu adanya kerja sama antara pemerintah dengan pihak swasta atau investor, alasannya karena anggaran dana APBN tidaklah mencukupi untuk pembangunan infrastruktur. (tempo.com, 13-10)

Sementara itu di tempat terpisah, Ketua Umum Relawan Pengusaha Muda Nasional (Repnas) Anggawira menilai bahwa target pertumbuhan ekonomi 8 persen adalah target ambisius, tetapi bisa dicapai apabila dalam mewujudkannya melibatkan pengusaha muda dalam proyek-proyeknya. Terlebih pada pembangunan proyek infrastruktur yang sangat menunjang pertumbuhan ekonomi agar distribusi barang dan jasa makin efisien. (tempo.co, 14-10).

Ekonomi Siapa yang Tumbuh?

Dari dulu pemerintah selalu mengeklaim jika pertumbuhan ekonomi selalu bertumbuh pesat. Bahkan, sejak tahun 2021 pemerintah dengan bangga mengumumkan jika pertumbuhan ekonomi naik 7,07 persen di tahun tersebut. Hingga saat ini pun, pemerintah selalu optimis dan mengeklaim jika ekonomi Indonesia baik-baik saja. Padahal nyatanya ekonomi masyarakat menengah ke bawah berdarah-darah, hanya ekonomi segelintir orang-orang kaya dan pejabat saja yang tetap baik-baik saja. Terutama para pengusaha yang dekat dengan kekuasaan dan diuntungkan dengan kebijakan penguasa.

Mirisnya, sampai detik ini ekonomi yang diklaim baik-baik saja nyatanya yang terjadi di lapangan adalah sebaliknya. Ekonomi masyarakat terpuruk, banyak PHK, pengangguran, daya beli turun drastis, dan dalam kenyataannya utang negara makin menumpuk. Bahkan, saat ini kelas ekonomi menengah juga makin melemah dan menjadi masyarakat yang rentan miskin. Pertumbuhan ekonomi dalam sistem ini tidak lebih hanya hitungan angka di atas kertas, faktanya rakyat makin merasa tertindas.

Maka masihkah kita juga berharap ekonomi akan tumbuh melaju dengan berharap pada program-program dan target baru? Mungkin rezim boleh berganti, program boleh melambung tinggi, akan tetapi bisakah pertumbuhan ekonomi terutama ekonominya rakyat kecil bisa terealisasi?

Anggapan bahwa dengan pembangunan infrastruktur ekonomi akan melaju sebenarnya boleh saja asalkan semua dilaksanakan sesuai aturannya. Karena dalam kenyataannya, masalah pembangunan infrastruktur yang digadang-gadang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masih terus menjadi teka-teki yang tidak pasti.

Terlebih ketika pembangunan infrastruktur terhalang oleh minimnya dana APBN dan harus menunggu investor, bisa dipastikan bukan ekonomi yang akan melaju, tetapi muncullah masalah baru.

Paradigma Pembangunan dan Kesejahteraan ala Kapitalisme

Dalam sistem kapitalisme sekuler, adanya pembangunan didasarkan pada asas manfaat dan keuntungan semata. Oleh karenanya menjadi hal yang wajar apabila dalam proses pembangunannya sering menimbulkan banyak masalah yang mengikutinya, terutama masalah sosial di masyarakat. Orientasi materi sangat mendominasi dalam pembangunan di sistem kapitalisme saat ini. Maka tidaklah mengherankan meskipun pembangunan infrastruktur telah banyak dibangun di negeri ini, tetapi ekonomi masyarakat menengah ke bawah makin terpuruk. Rakyat kecil akan tetap menjadi obyek penderita dalam sistem saat ini.

Belum lagi ketika berbicara masalah kesejahteraan. Dalam sistem kapitalisme kesejahteraan rakyat suatu negara dihitung berdasarkan pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita dihitung berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) dibagi dengan jumlah penduduk. Penghitungan PDB diambil dari penjumlahan total pengeluaran barang dan jasa ekonomi. Maka dari sini sangat jelas sekali jika cara yang dipakai dalam menentukan kesejahteraan ala kapitalisme tidak bisa dijadikan acuan untuk mengukur kesejahteraan secara riil di masyarakat, individu per individu. Standar perhitungan ini jelas tidak bisa menggambarkan distribusi kekayaan di masyarakat. Konsumsi rumah tangga hanya dihitung dari jumlah pengeluaran tanpa memperhitungkan perbedaan konsumsi kalangan masyarakat bawah dan kalangan masyarakat dengan keadaan ekonomi di atas.

Hal ini tidak akan pernah bisa menjadi tolak ukur kesejahteraan masyarakat dan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan untuk hidup secara layak. Inilah realitas yang terjadi saat ini, makanya sebesar apa pun pertumbuhan ekonomi yang tengah dicapai pemerintah, tidak berefek pada rakyat kecil nan miskin secara struktural. Dalam sistem kapitalisme pertumbuhan ekonomi hanyalah mimpi manis bagi rakyat yang hidupnya serba minimalis.

Infrastruktur dan Masalahnya

Indonesia yang tengah mengadopsi sistem kapitalisme sekuler, sudah dipastikan akan mengarahkan kebijakan pembangunan infrastrukturnya pada laju investasi yang menguntungkan para kapital. Pemerintah sebagai regulator akhirnya berusaha meningkatkan masuknya investor dengan membuat aturan yang memudahkan para pemilik modal untuk berinvestasi. Meskipun pembangunan tersebut terkadang bertentangan dengan kepentingan rakyat, tetapi berbagai upaya dilakukan untuk mendorong laju investasi ke Indonesia. Termasuk dibuatnya aturan perundangan untuk memberikan angin segar pada investor. Sebagai contoh Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Minerba, IKN, PSN dan lain-lain, semuanya ditujukan untuk meraup investor sebanyak-banyaknya.

Dalam sistem ekonomi kapitalisme pemasukan terbesar dari APBN berasal dari pajak. Maka jika ada pembangunan infrastruktur, sudah dipastikan akan mencari sumber dana yang lain yakni dari utang atau dari para investor, baik dari swasta atau asing. Melalui skenario kontrak kerja sama pemerintah dan swasta dalam menyediakan infrastruktur atau layanan publik dalam jangka waktu yang panjang, pada akhirnya masyarakat yang harus menanggung beban. Dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat baik secara langsung yaitu melalui pungutan penggunaan infrastruktur, seperti tarif tol yang makin mahal maupun pungutan tidak langsung dalam bentuk peningkatan berbagai pungutan pajak.

Selain itu, dalam kenyataannya pembangunan infrastruktur di Indonesia ditemukan banyak masalah. Selain masalah pembiayaan sampai yang menimbulkan konflik, seperti konflik lahan, utang yang makin membengkak, dan ancaman proyek mangkrak.

Meskipun banyak kebijakan dan aturan yang ditolak keras oleh rakyat, tetapi nyatanya semuanya disahkan dengan alasan investasi. Jajaran penegak hukum pun disiapkan untuk mengawal kelancaran investasi dan dipersilakan menggunakan berbagai cara agar investasi bisa berjalan lancar. Para kapital mendapat karpet merah sementara penderitaan rakyat makin bertambah.

Nyatanya dengan segala aturan tersebut bukan kesejahteraan yang didapat. Akibat kebijakan pemerintah yang ugal-ugalan terhadap investasi, maka timbullah konflik agraria, perampasan tanah, dan ruang hidup. Bahkan, konflik yang terjadi sering kali diiringi dengan berbagai tindak kekerasan dan kriminalitas pada masyarakat yang tidak jarang berujung pada kehilangan nyawa. Proses pengadaan infrastruktur dengan dalih investasi dan percepatan proyek juga sering kali meningkatkan alih fungsi lahan produktif pertanian. Korporasi selalu dimenangkan, mereka diberi kesempatan dan kepercayaan untuk mengurusi masalah kemaslahatan rakyat kebanyakan.

Perundangan yang dihasilkan pemerintah makin memberikan kemudahan dan keleluasaan pada korporasi untuk menguasai hajat hidup rakyat. Kebebasan kepemilikan yang dijamin dalam demokrasi kapitalisme menjadikan pemilik modal memonopoli faktor-faktor produksi hingga kekayaan hanya berputar pada sebagian kecil masyarakat saja.

Infrastruktur dalam Sistem Islam

Dalam sistem pemerintahan Islam yaitu Daulah Khilafah tujuan adanya pembangunan adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup rakyat dan kemaslahatan masyarakat. Infrastruktur merupakan bangunan fisik yang berfungsi untuk mendukung keberlangsungan dan pertumbuhan kegiatan sosial ekonomi suatu masyarakat, sehingga berdasarkan pengertian tersebut, keberadaan infrastruktur akan sangat menunjang kemajuan sosial dan ekonomi suatu negara.

Oleh karena itu, sebelum memutuskan untuk membangun infrastruktur, negara akan melakukan kajian mendalam dari berbagai aspek, sehingga tidak ada dampak negatif dari pembangunan yang dilakukan. Karena pembangunan infrastruktur adalah tanggung jawab pemerintah maka tidak akan dilempar ke pihak lain, terlebih menyerahkan pembiayaannya kepada swasta dan investor. Khalifah akan berupaya semaksimal mungkin menggunakan pendapatan negara yang berasal dari berbagai sumber syar'i untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat. Karena sejatinya investasi hanya akan melemahkan kedaulatan suatu negeri, bahkan membuka penjajahan gaya baru yang berkedok investasi, yang pada akhirnya rakyat hanya bisa gigit jari.

Penutup

Siapa pun rezim yang berkuasa dengan janji-janji manisnya dan target-targetnya, selama sistem kapitalisme sekuler masih bercokol maka akan tetap sulit mengubah keadaan ekonomi rakyat untuk menjadi lebih baik. Alhasil semaju dan sebanyak infrastruktur yang akan dibangun dan setinggi apa pun target pertumbuhan ekonomi yang akan dicapai, jika sistemnya masih menggunakan sistem kapitalisme maka rakyat akan tetap pada kondisi yang tidak diuntungkan.

Maka sebagai umat Islam, sudah seharusnya hanya berharap pada diterapkannya sistem Islam secara kaffah di seluruh lini kehidupan. Penerapan sistem Islam kaffah dalam bingkai Daulah Khilafah, akan mampu mengantarkan umat Islam pada ketakwaan yang hakiki, sehingga keberkahan akan datang dari langit dan bumi.

Sebagaimana Allah telah berfirman dalam Al-Qu’ran surah Al-A'raf ayat 96 yang artinya:

”Andai penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, Kami pasti akan membukakan bagi mereka aneka keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka telah mendustakan ayat-ayat Kami. Karena itu Kami menyiksa mereka akibat perbuatan mereka.”

Wallahu a'lam bi shawaab.