Deflasi Mengancam, Stabilitas Ekonomi Indonesia Dipertaruhkan

Deflasi sering kali terjadi dalam sistem ekonomi kapitalisme, terutama ketika terjadi kelebihan produksi (overproduction) yang tidak diimbangi dengan daya beli masyarakat

Oleh. Vega Rahmatika Fahra, SH
(Kontributor NarasiPost.Com)

NarasiPost.Com-Indonesia mengalami deflasi selama lima bulan berturut-turut dari bulan Mei hingga September 2024. Badan Pusat Statistik (BPS) mengonfirmasi bahwa Indeks Harga Konsumen (IHK) pada September 2024 mencatat deflasi sebesar 0,12% secara bulanan (month to month/mtm), lebih dalam dibandingkan deflasi Agustus yang hanya sebesar 0,03%. Deflasi ini bukan sekadar penurunan harga barang dan jasa, tetapi lebih dari itu, memberikan dampak bagi kondisi ekonomi nasional. (bbc.com, 04-10-2024)

Deflasi selama lima bulan berturut-turut ini memunculkan kekhawatiran besar, karena fenomena ini mirip dengan krisis yang pernah dialami Indonesia pada tahun 1998/1999. Di mana deflasi juga terjadi secara beruntun akibat krisis ekonomi yang mendalam. Namun, apa sebenarnya deflasi itu, dan mengapa deflasi sering dianggap sebagai tanda bahaya bagi ekonomi suatu negara?

Deflasi yaitu suatu kondisi di mana terjadi penurunan harga barang dan jasa secara umum dalam suatu periode tertentu. Penurunan harga ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti penurunan permintaan konsumen, surplus produksi, atau kebijakan moneter yang ketat. Berbeda dengan inflasi, di mana harga barang dan jasa meningkat, deflasi menyebabkan harga-harga turun, yang pada awalnya mungkin terdengar baik bagi konsumen. Namun, deflasi yang berkepanjangan bisa menjadi pertanda buruk bagi perekonomian suatu negara.

Secara teori, deflasi dapat mengakibatkan masyarakat menunda konsumsi dan investasi, karena mereka berharap harga akan terus turun di masa mendatang. Ini dapat menyebabkan penurunan terus menerus dalam permintaan barang dan jasa, yang pada akhirnya memperlambat pertumbuhan ekonomi. Dalam jangka panjang, deflasi bisa menyebabkan penurunan produksi, PHK massal, dan peningkatan angka pengangguran.

Menurut data BPS, Indonesia telah mengalami deflasi selama lima bulan berturut-turut sejak Mei hingga September 2024.

Berikut ini adalah data deflasi bulanan yang dirilis BPS:

• Mei 2024: -0,05%
• Juni 2024: -0,02%
• Juli 2024: -0,08%
• Agustus 2024: -0,03%
• September 2024: -0,12%

Penurunan harga dalam lima bulan terakhir ini memperlihatkan tren yang mengkhawatirkan bagi ekonomi Indonesia. Meskipun penurunan harga dianggap dapat membantu masyarakat untuk membeli barang dengan harga yang lebih rendah. Namun, deflasi yang berkepanjangan menunjukkan adanya masalah yang lebih dalam, terutama terkait dengan menurunnya daya beli masyarakat dan lesunya aktivitas ekonomi.

Deflasi yang berkepanjangan seperti yang dialami Indonesia selama lima bulan terakhir ini, memiliki sejumlah dampak negatif terhadap perekonomian, yaitu :

Pertama, menurunnya permintaan dan produksi.
Ketika harga barang dan jasa terus turun, masyarakat cenderung menunda pembelian karena berharap harga akan terus menurun. Hal ini menyebabkan penurunan permintaan secara keseluruhan, yang pada gilirannya memaksa produsen untuk mengurangi produksi. Penurunan produksi akan berdampak pada berkurangnya keuntungan perusahaan, yang akhirnya bisa menyebabkan pengurangan tenaga kerja atau bahkan penutupan usaha.

Kedua, PHK dan meningkatnya pengangguran.
Penurunan produksi sebagai akibat dari deflasi sering kali berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. Menurut data yang dirilis BPS, angka pengangguran di Indonesia meningkat dalam beberapa bulan terakhir seiring dengan semakin meluasnya deflasi. Industri-industri yang paling terdampak oleh deflasi, seperti manufaktur dan perdagangan, terpaksa mengurangi jumlah karyawannya untuk menekan biaya operasional. Data terbaru menunjukkan bahwa angka pengangguran nasional mencapai 6,5% pada September 2024, meningkat dari 5,9% pada awal tahun.

Ketiga, krisis keuangan.
Deflasi juga dapat memicu krisis keuangan, karena banyak perusahaan yang mengalami penurunan keuntungan tidak mampu membayar utang mereka. Bank dan lembaga keuangan lainnya yang memberikan kredit kepada perusahaan-perusahaan ini bisa mengalami masalah likuiditas, yang pada akhirnya mengancam stabilitas sistem perbankan secara keseluruhan. Selain itu, deflasi yang berkepanjangan juga dapat mengurangi kepercayaan investor terhadap prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang mengakibatkan penarikan investasi dan memperlambat pertumbuhan ekonomi lebih lanjut.

Deflasi dan Kapitalisme: Apa Hubungannya?

Deflasi sering kali terjadi dalam sistem ekonomi kapitalisme, terutama ketika terjadi kelebihan produksi (overproduction) yang tidak diimbangi dengan daya beli masyarakat. Dalam sistem kapitalisme, perusahaan-perusahaan bersaing untuk memaksimalkan keuntungan dengan meningkatkan produksi, bahkan ketika permintaan pasar tidak tumbuh seimbang, sehingga terjadi surplus barang yang tidak dapat diserap oleh pasar, yang pada akhirnya terjadinya penurunan harga secara umum.

Selain itu, dalam sistem kapitalisme, kebijakan moneter yang diterapkan oleh bank sentral sering kali lebih berfokus pada pengendalian inflasi, tanpa memperhatikan dampak jangka panjang terhadap permintaan agregat. Ketika kebijakan moneter yang ketat diberlakukan untuk mengurangi inflasi, hal ini bisa memperburuk situasi deflasi dengan mengurangi jumlah uang beredar di masyarakat, yang pada akhirnya menghambat konsumsi dan investasi.

Dalam sistem ini, deflasi bukan hanya sekadar fenomena ekonomi yang terjadi secara alami, tetapi merupakan hasil dari ketidakseimbangan struktural dalam sistem kapitalisme, di mana produksi sering kali melebihi permintaan pasar dan kebijakannya lebih berfokus pada stabilitas harga daripada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Cara Islam Menyolusi

Sistem Islam memiliki aturan yang berbeda dengan sistem lainnya, khususnya sistem kapitalisme. Aturan-aturan ini, yang disebut syariat, mencakup prinsip keadilan, pemerataan kekayaan, dan perlindungan terhadap masyarakat. Ketika terjadi deflasi, yaitu penurunan harga barang dan jasa secara umum yang bisa menandakan masalah ekonomi, syariat Islam menawarkan beberapa solusi untuk mengatasinya.

Berikut adalah cara-cara Islam menangani deflasi berdasarkan prinsip-prinsip syariat :

Pertama, distribusi kekayaan melalui zakat. Zakat adalah kewajiban dalam Islam untuk menyisihkan sebagian harta orang kaya kepada yang kurang mampu. Dengan zakat, kekayaan tidak menumpuk di satu pihak saja, melainkan tersebar di masyarakat, terutama bagi mereka yang membutuhkan. Pemberian zakat akan meningkatkan daya beli orang miskin sehingga mereka bisa membeli barang dan jasa yang dapat membantu meningkatkan permintaan barang dan mencegah turunnya harga lebih lanjut dan mengurangi risiko deflasi.

Sebagai contoh, jika banyak orang miskin mendapatkan zakat, mereka akan lebih mampu membeli kebutuhan dasar seperti makanan dan pakaian. Permintaan ini akan mendorong produsen untuk terus memproduksi barang, menjaga ekonomi tetap berjalan.

Kedua, mendorong sedekah, infak, dan wakaf. Selain zakat, Islam juga mendorong umatnya untuk memberikan sedekah dan infak, yaitu sumbangan sukarela untuk kepentingan sosial seperti wakaf, yaitu penyerahan aset untuk kepentingan umum, seperti membangun sekolah, rumah sakit, atau jembatan untuk membantu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan aktivitas ekonomi, dan mengurangi kemiskinan.

Jika terjadi situasi deflasi, aktivitas ekonomi yang didorong oleh wakaf atau sedekah bisa membantu menstabilkan ekonomi, dengan mendorong peredaran uang dan meningkatkan produksi barang serta jasa.

Ketiga, melarang penimbunan barang (Ihtikar). Islam melarang keras penimbunan barang atau ihtikar, yaitu menahan barang dalam jumlah besar untuk menaikkan harga di kemudian hari. Larangan ini mencegah distorsi pasar yang bisa memperparah deflasi. Ketika harga barang turun, beberapa pedagang mungkin tergoda untuk menahan barang agar harga naik kembali. Namun, Islam mengharamkan praktik ini karena merugikan masyarakat luas yang membutuhkan barang tersebut.
Nabi Muhammad saw. dengan tegas melarang ihtikar, sebagaimana dalam sebuah sabdanya : "Tidaklah seseorang menimbun barang kecuali dia berdosa."
(HR. Muslim)

Dengan dibuatnya aturan larangan penimbunan, barang-barang akan tetap aman tersedia di pasar dan harga bisa lebih stabil. Ini membantu ekonomi tetap berjalan tanpa gangguan dari pihak yang mencoba memanipulasi harga untuk keuntungan pribadi.

Keempat, sistem keuangan syariah tanpa bunga (Riba). Islam melarang riba, yaitu bunga atas pinjaman, yang sering kali menyebabkan masalah ekonomi. Dalam sistem keuangan syariah, transaksi keuangan harus didasarkan pada aktivitas ekonomi riil, seperti jual beli atau kerja sama bisnis. Sistem ini lebih stabil daripada sistem yang berbasis bunga karena fokus pada investasi nyata, bukan spekulasi.

Dalil dari Al-Qur'an yang melarang riba:
“Hai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan riba….” (QS. Ali Imran ayat 130)

Ketika terjadi deflasi, sistem keuangan syariah mendorong investasi di sektor riil, seperti industri atau perdagangan, sehingga uang tetap beredar dan ekonomi tetap bergerak. Ini mencegah ekonomi menjadi lesu karena kurangnya aktivitas bisnis.

Kelima, peran aktif pemerintah dalam ekonomi. Dalam sistem Islam, pemerintah memiliki peran besar untuk menjaga stabilitas ekonomi.

Baca: Gelombang Resesi Menerpa Indonesia, Benarkah arena Resesi Eropa?

Pemerintah diharapkan terlibat dalam mengatasi masalah ini dengan beberapa cara, seperti:

• Mengatur harga barang: Pemerintah bisa mengendalikan harga barang-barang kebutuhan pokok agar tetap terjangkau, terutama ketika harga turun terlalu tajam. Dengan menjaga harga tetap stabil, pemerintah bisa melindungi produsen dan konsumen dari kerugian.
  
  
• Mengeluarkan dana untuk proyek infrastruktur: Pemerintah dapat membangun jalan, jembatan, atau fasilitas umum lainnya untuk menciptakan lapangan kerja. Ini akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan membantu meningkatkan permintaan barang dan jasa, sehingga mengurangi deflasi.
  
  
• Sistem pajak yang adil: jika terjadi deflasi, pemerintah bisa memberlakukan pajak yang adil, di mana pajak hanya dikenakan pada orang kaya atau mereka yang mampu, dan hasilnya digunakan untuk kepentingan umum. Hal ini membantu pemerataan kekayaan dan meningkatkan daya beli masyarakat.

Keenam, menciptakan produksi berbasis kebutuhan. Sistem Islam lebih mengutamakan keseimbangan antara produksi dan kebutuhan masyarakat. Dalam kapitalisme, terkadang terjadi overproduksi, yaitu produksi barang melebihi kebutuhan, sehingga barang tersebut tidak laku di pasar. Ini bisa menyebabkan penurunan harga atau deflasi.

Islam mendorong produksi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, bukan untuk keuntungan semata. Dengan demikian, produksi selalu seimbang dengan daya beli masyarakat, mencegah terjadinya kelebihan barang yang dapat menyebabkan harga turun secara drastis.

Ketujuh, menghindari transaksi fiktif. Islam melarang spekulasi atau transaksi fiktif yang tidak memiliki dasar barang atau jasa nyata (gharar). Spekulasi sering menyebabkan ketidakstabilan ekonomi, yang bisa memperburuk situasi deflasi. Dengan larangan spekulasi, transaksi dalam ekonomi Islam selalu berbasis pada nilai riil, misalnya barang atau jasa yang nyata, bukan hanya manipulasi angka di pasar keuangan.

Transaksi berbasis barang dan jasa nyata ini membuat perekonomian lebih stabil dan terhindar dari risiko besar yang diakibatkan oleh spekulasi liar. Dalam situasi deflasi, larangan spekulasi ini membantu menjaga agar ekonomi tetap sehat dan berfokus pada aktivitas produktif.

Khatimah

Sistem ekonomi Islam memiliki solusi yang menyeluruh untuk menghadapi deflasi berdasarkan syariat. Dengan mekanisme seperti zakat, larangan penimbunan, sistem keuangan tanpa bunga, peran aktif pemerintah, dan produksi yang seimbang dengan kebutuhan masyarakat. Islam menawarkan jalan keluar dari masalah deflasi. Fokus utamanya adalah kesejahteraan masyarakat dan keadilan dalam distribusi kekayaan, sehingga ekonomi bisa berjalan lebih stabil dan terhindar dari krisis ekonomi yang sering terjadi dalam sistem kapitalisme.

Solusi yang ditawarkan Islam mengutamakan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan bersama, dengan tujuan menciptakan masyarakat yang adil dan makmur dan rahmatan lil ‘alamin. Wallahu’alam bishowab. []