Sekolah Gratis: Harapan Tinggi, Ternyata Hanya Ilusi

Hanya dalam sistem Islam, pendidikan atau sekolah gratis dapat terwujud dari tingkat dasar hingga universitas dengan mutu terjamin dan inklusif bagi semua.

Oleh. Vega Rahmatika Fahra, S.H.
(Kontributor NarasiPost.Com)

NarasiPost.Com-Tri Rismaharini, mantan Wali Kota Surabaya yang kini mencalonkan diri sebagai Gubernur Jawa Timur (Jatim), mengemukakan janji kampanyenya yang menarik perhatian publik. Salah satu program andalannya adalah menggratiskan biaya sekolah tingkat SMA/SMK di Jatim jika terpilih menjadi gubernur. Risma mencoba mengulangi kebijakan yang pernah diterapkannya saat memimpin Kota Surabaya.

Janji ini seolah membawa angin segar bagi para orang tua dan siswa yang berharap beban biaya pendidikan berkurang. Namun, pernyataan ini memicu tanggapan dari berbagai pihak. Benarkah semua biaya sekolah gratis? Menanggapi pernyataan Risma, Kepala Dinas Pendidikan (Kadindik) Jawa Timur Aries Agung Paewai menegaskan bahwa saat ini sekolah negeri di tingkat SMA/SMK di seluruh Jawa Timur tidak memungut biaya dari siswa. (detik.com)

Ini merupakan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang telah berjalan cukup lama. Aries menekankan bahwa orang tua siswa tidak lagi membayar biaya sekolah. Hal ini karena pemerintah telah mengalokasikan anggaran khusus untuk menutupi biaya pendidikan pada jenjang tersebut.

Namun, di balik pernyataan Kadindik Jatim, realitas di lapangan tidak sesederhana itu. Meski biaya SPP (sumbangan pembinaan pendidikan) dihapus, banyak sekolah masih membebankan biaya tambahan kepada siswa dan orang tua. Biaya seragam, buku penunjang (LKS), kegiatan ekstrakurikuler, study tour hingga biaya kegiatan lainnya tetap menjadi tanggungan siswa. Hal ini menunjukkan bahwa klaim sekolah gratis seolah hanya janji di atas kertas yang belum sepenuhnya terwujud dalam kenyataan.

Sekolah Gratis, Benarkah?

Pemerintah sering kali mengeklaim bahwa pendidikan sudah gratis pada jenjang tertentu seperti SMA/SMK negeri. Namun, apakah benar-benar gratis? Dalam sistem kapitalisme yang diterapkan di banyak negara, termasuk Indonesia, pendidikan tidak sepenuhnya bebas biaya. Kebijakan sekolah gratis yang diusung pemerintah sering kali terbatas pada penghapusan biaya SPP atau iuran wajib sekolah. Akan tetapi, banyak komponen lain yang masih harus dibayar oleh orang tua murid, di antaranya:

• Seragam sekolah. Setiap siswa di Indonesia diharuskan memakai seragam tertentu yang bervariasi sesuai hari dan acara. Biaya seragam ini, meski tidak tergolong biaya sekolah langsung, tetap merupakan pengeluaran yang membebani orang tua.
  
  
• Buku penunjang (LKS). Meskipun pemerintah menyediakan buku pelajaran inti, banyak sekolah yang mewajibkan siswa membeli LKS yang digunakan sebagai bahan penunjang pelajaran. Ini bertentangan dengan klaim pendidikan atau sekolah gratis.
  
  
• Kegiatan tambahan. Banyak sekolah mengadakan kegiatan di luar kurikulum seperti study tour, ekstrakurikuler, dan kegiatan kesiswaan lainnya yang sering kali berbayar. Meski tidak wajib, siswa yang tidak mengikuti kegiatan ini sering merasa terasing atau kurang berpartisipasi penuh dalam kehidupan sekolah.
  
  
• Pembangunan infrastruktur sekolah. Beberapa sekolah juga meminta sumbangan sukarela dari orang tua untuk pembangunan atau perbaikan infrastruktur sekolah. Sumbangan ini, meskipun bersifat sukarela, sering kali dipersepsikan sebagai kewajiban.

Dengan banyaknya komponen biaya ini, pendidikan "gratis" dalam sistem kapitalisme ternyata hanyalah ilusi. Sekolah memang menghapus beberapa jenis iuran resmi, tetapi biaya tersembunyi terus ada, membebani orang tua dan siswa. Ini menunjukkan bahwa kapitalisme tidak mampu memberikan pendidikan yang benar-benar gratis karena banyak pengeluaran masih dibebankan kepada masyarakat.

Pendidikan Gratis dalam Sistem Islam: Realitas yang Terwujud

Berbeda dengan kapitalisme, sistem Islam menawarkan solusi komprehensif dan nyata untuk mewujudkan pendidikan atau sekolah gratis bagi seluruh rakyat. Dalam pandangan Islam, pendidikan bukanlah barang dagangan yang diperjualbelikan, melainkan hak dasar setiap individu yang harus dipenuhi oleh negara. Oleh karena itu, dalam sistem Islam, pendidikan pada semua jenjang — mulai dari tingkat dasar hingga universitas — disediakan secara gratis oleh negara.

Dalam sistem Islam, negara memiliki sumber pemasukan yang besar dan kokoh yang memungkinkan penyediaan pendidikan gratis bagi seluruh rakyat. Sumber pemasukan ini diatur dalam konsep baitulmal, lembaga keuangan negara dalam Islam. Berikut adalah beberapa sumber pemasukan yang menopang pembiayaan pendidikan gratis dalam Islam:

Pertama, zakat. Zakat adalah kewajiban bagi setiap muslim yang mampu. Sebagian dari hasil zakat ini digunakan untuk kepentingan umum, termasuk pendidikan. Zakat dikelola dengan adil dan transparan sehingga benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.

Kedua, jizyah dan kharaj. Jizyah adalah pajak yang dibayar oleh nonmuslim yang tinggal di negara Islam, sementara kharaj adalah pajak tanah. Keduanya menjadi sumber pendapatan negara yang besar dan digunakan untuk kepentingan rakyat tanpa memandang agama atau status sosial.

Ketiga, fai dan ganimah. Harta rampasan perang dan harta yang diperoleh tanpa peperangan juga termasuk dalam sumber pemasukan negara yang diatur dalam syariat. Dana ini bisa digunakan untuk mendanai berbagai kebutuhan publik, termasuk pendidikan.

Keempat, pengelolaan sumber daya alam (SDA). Dalam sistem Islam, sumber daya alam seperti tambang, hutan, dan air adalah milik umum dan dikelola oleh negara. Keuntungan dari pengelolaan ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk pendidikan gratis.

Baca: gugatan-sekolah-gratis-akankah-terealisasi/

Dengan sistem keuangan yang stabil, negara mampu memberikan layanan pendidikan atau sekolah gratis bagi seluruh rakyat tanpa terkecuali. Tidak ada biaya tersembunyi, seragam, LKS, atau kegiatan tambahan yang dibebankan kepada siswa. Seluruh kebutuhan pendidikan ditanggung oleh negara dari anggaran yang dialokasikan dari baitulmal.

Mekanisme Negara Islam dalam Menggratiskan Pendidikan

Dalam sistem Islam, pendidikan dianggap sebagai hak mendasar yang harus dijamin oleh negara. Negara meletakkan tanggung jawab penuh untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki akses ke pendidikan berkualitas secara gratis. Tentu saja dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi.

Beberapa mekanisme spesifik yang memungkinkan hal ini terwujud, antara lain:

Pertama, pendidikan sebagai hak asasi dan kewajiban negara.

Dalam Islam, pendidikan dipandang sebagai hak asasi dan kewajiban negara untuk memenuhinya. Rasulullah saw. bersabda, "Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim (laki-laki dan perempuan)" (HR. Ibnu Majah). Hadis ini menggambarkan pentingnya pendidikan dalam kehidupan seorang muslim. Negara bertanggung jawab memastikan akses terhadap pendidikan ini terjamin tanpa memandang status sosial.

Kedua, pendidikan gratis di semua jenjang.

Pendidikan gratis dalam sistem Islam mencakup seluruh jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga universitas. Negara bertanggung jawab menyediakan infrastruktur pendidikan yang memadai, termasuk gedung sekolah, perpustakaan, laboratorium, dan fasilitas digital yang diperlukan di era modern. Gaji para guru dan dosen juga ditanggung negara, termasuk penyediaan buku dan alat bantu pendidikan lainnya secara gratis.

Ketiga, pengelolaan anggaran yang transparan dan adil.

Dalam sistem Islam, pengelolaan anggaran dilakukan dengan prinsip keadilan dan transparansi. Baitulmal berfungsi sebagai lembaga keuangan yang mengelola semua pemasukan negara dan pengeluarannya dilakukan sesuai dengan kebutuhan rakyat, termasuk pendidikan. Anggaran dari baitulmal mencakup segala hal yang dibutuhkan untuk mendukung kelangsungan pendidikan secara gratis, mulai dari infrastruktur, gaji guru hingga pengadaan buku.

Keempat, mutu pendidikan yang terjamin.

Sistem Islam tidak hanya menjamin pendidikan gratis, tetapi juga mutu pendidikan yang diberikan kepada rakyat. Negara bertanggung jawab menyediakan tenaga pengajar berkualitas, sarana pendidikan memadai, serta kurikulum yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Mutu pendidikan yang baik tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter dan akhlak mulia.

Kelima, peran masjid sebagai pusat pendidikan.

Dalam sejarah Islam, masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga pusat pendidikan. Negara mendukung keberadaan masjid sebagai pusat pendidikan dengan menyediakan sumber daya yang diperlukan, termasuk tenaga pengajar dan bahan ajar.

Khatimah

Jadi, jelas bahwa janji Tri Rismaharini untuk menggratiskan biaya SMA/SMK di Jatim tidak menawarkan sesuatu yang baru karena pemerintah sudah mengeklaim sekolah negeri di tingkat tersebut gratis. Namun, biaya tersembunyi tetap ada. Sebaliknya, dalam sistem Islam, pendidikan benar-benar gratis tanpa biaya tersembunyi karena negara memiliki sumber pemasukan besar melalui baitulmal dan pengelolaan yang transparan. Hanya dalam sistem Islam pendidikan atau sekolah gratis dapat terwujud, dari tingkat dasar hingga universitas dengan mutu terjamin dan inklusif bagi semua.
Wallahualam bissawab.[]