Pesta Kemerdekaan di Tengah Tumpukan Utang

Realitasnya, meski usia kemerdekaan mendekati satu abad, Indonesia justru makin hilang kemandirian, buktinya kian tergantung pada utang.

Oleh. Novianti
(Kontributor NarasiPost.Com)

NarasiPost.Com-Perayaan kemerdekaan tahun 2024 akan dilakukan di dua tempat yaitu Jakarta dan Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur. Diwartakan oleh cnbcindonesia.com (13-08-2024), upacara kemerdekaan ke-79 ini akan menghabiskan biaya Rp87 miliar, jauh lebih besar dibandingkan biaya tahun 2023 sebesar Rp53 miliar.

Menurut Dirjen Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatawarta, pembengkakan biaya terjadi akibat pengeluaran untuk penyediaan sarana fisik penunjang seremoni. Mulai dari kendaraan dan penginapan hingga biaya tiket pesawat para undangan. Biaya makanan bagi para tamu yang diperkirakan mencapai 3000 orang juga membutuhkan dana besar.

IKN untuk Siapa?

Miliaran rupiah demi upacara satu hari menuai kritikan tajam dari masyarakat. Meski untuk perayaan kemerdekaan, tidak sepantasnya pemerintah jorjoran menggelontorkan dana. Masih banyak rakyat hidup dalam kemiskinan. Banyak anak negeri yang mengubur mimpi karena tidak sanggup membayar biaya pendidikan. Badai PHK tengah melanda, daya beli masyarakat sedang lesu karena tercekik pajak dan pencabutan berbagai subsidi.

Akan tetapi, pemerintah berupaya memperbaiki citranya. Dengan mengusung tema Nusantara Baru Indonesia Maju, seolah menarasikan bahwa keberadaan IKN akan membawa perubahan besar. Para artis dan influencer diboyong untuk menyusuri jalan tol IKN. Masyarakat awam akan mudah termakan oleh klaim hiperbolis yang sudah sering dijadikan andalan pemerintah untuk mengaburkan realitas atas kegagalan kebijakan.

Sementara itu, pelayanan kepada warga setempat berbanding terbalik dengan dukungan pemerintah bagi pembangunan IKN. Janji membuat kampung adat dan relokasi bagi warga yang terdampak pembangunan IKN, tidak ada realisasinya. Ironisnya lagi, ketika peserta dari Jakarta diangkut besar-besaran untuk ikut upacara, warga sekitar malah dilarang menghadirinya. Lantas, IKN dibangun untuk siapa jika warga terdekat saja tidak boleh mengakses?

Ancaman di Balik IKN

Megaproyek IKN dipandang akan menjadi beban berat bagi pemerintahan mendatang. Belum ada satu pun investasi yang masuk ke IKN kecuali pengusaha lokal yang terpaksa menanamkan uangnya di sana karena mereka sudah mendapatkan keuntungan dari kebijakan-kebijakan Jokowi. IKN berpotensi menyedot anggaran negara, padahal Jokowi sudah mewariskan utang yang sudah mencapai level berbahaya.

Pada tahun 2024, utang jatuh tempo yang harus dibayarkan pemerintah mencapai Rp434,29 triliun. Pada 2025, utang pokok mencapai Rp800,33 triliun. Makin membengkak lagi di 2026 yaitu Rp803,19 triliun, pada 2027 mencapai Rp802,61 triliun. Lalu di 2028 sebesar Rp719,81 triliun. Jika ditotal, utang jatuh tempo sepanjang 2025-2028 mencapai Rp3.125 triliun, belum termasuk bunga (cnbcindonesia.com, 12-08-2024).

Dengan beban utang yang besar, negara seharusnya bersikap hati-hati terkait penggunaan anggaran. Tidak menghamburkan uang untuk hal yang tidak ada urgensi. Masalahnya adalah dengan ruang fiskal yang makin sempit, negara pasti tidak bisa memberikan pelayan terbaik untuk rakyat.

Celakanya lagi, dalam pandangan ekonom Awalil Rizky, meski di era Jokowi utang naik 5 kali lipat, ternyata tidak meningkatkan produktivitas dan aset negara. Lalu, siapa para penikmat utang yang pembayarannya harus ditanggung seluruh rakyat sampai tujuh turunan?

Demokrasi Melanggengkan Penjajahan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merdeka bermakna terbebas dari penjajahan atau tidak bergantung pada pihak lain. Realitasnya, meski usia kemerdekaan mendekati satu abad, Indonesia justru makin hilang kemandirian, buktinya kian tergantung pada utang.

Di sinilah pentingnya untuk memaknai kembali arti merdeka, bukan hanya bebas dari penjajahan fisik, tetapi juga harus terbebas dari penjajahan nonfisik berupa penjajahan pemikiran. Penjajahan pemikiran jauh lebih berbahaya karena melumpuhkan daya kritis dan daya tolak terhadap penjajahan. Di antaranya malah menjadi pembela kepentingan penjajah, meski ada yang tidak menyadarinya.

Tetap mempertahankan sistem demokrasi sejatinya kontraproduktif dengan upaya mewujudkan kemerdekaan hakiki. Keberadaan penjajah akan terus langgeng melalui sistem demokrasi dan turunannya yaitu kapitalisme dan liberalisme. Siapa pun pemimpinnya, selama masih menggunakan sistem politik demokrasi, konsep pembangunan ala kapitalis yang bersifat artifisial terus digenjot. Rakyat dibuat terbuai oleh angka-angka pertumbuhan dan pembangunan kasat mata yang seolah membanggakan.

Sistem demokrasi akan menempatkan penguasa boneka untuk menjaga eksistensi penjajah sampai negara terjajah ancur-ancuran di antaranya disebabkan jeratan utang. Rakyatnya menjadi objek bulan-bulanan pembayar pajak dan pencicil utang, atau budak-budak industri penghasil cuan.

Kemerdekaan Hakiki

Islam memandang manusia dikatakan merdeka jika terbebas dari penghambaan kepada sesama manusia dan hanya menyembah Allah Swt. Sebagaimana yang diperintahkan dalam surah Taha ayat 14, “Sesungguhnya Aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan (yang hak) selain Aku, maka sembahlah Aku dan dirikanlah salat untuk mengingat Aku.”

Manusia akan merdeka secara totalitas ketika berada dalam naungan negara. Sebagaimana digambarkan dalam surah Al-A’raf ayat 96, ”Jikalau sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.”

Negara merdeka secara hakiki jika penguasa serta rakyatnya beriman dan bertakwa kepada Allah Swt. yaitu tatkala menerapkan syariat Islam secara kaffah. Inilah makna kemerdekaan yang harus dinarasikan kepada umat. Saat ini belum ada satu pun negara muslim sudah mewujudkannya termasuk Indonesia. Semua dicengkeram sistem sekuler kapitalis yang otomatis kedaulatan dan kemandirian negaranya tercerabut.

Prasyarat Merdeka

Islam adalah agama sempurna dan menyeluruh, memiliki aturan rinci termasuk dalam tata kelola negara. Allah berfirman dalam surah Al-An’am ayat 114,”Pantaskah aku mencari hakim selain Allah, padahal Dialah yang menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu secara rinci…”

Umat Islam harus disadarkan bahwa Islam satu-satunya sistem kehidupan yang layak diperjuangkan agar entitas umat Islam menjadi kekuatan hegemoni di dunia. Upaya penyadaran ini tidak mudah karena para penyeru penerapan Islam kaffah kerap dimonsterisasi dengan tuduhan radikal atau teroris. Meski demikian, tatanan sosial yang rusak dan merusak saat ini tidak pantas dipertahankan karena sarat dengan kezaliman.

Rasulullah saw. bersabda, ”Barang siapa dari kalian melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Jika tidak bisa, ubahlah dengan lisannya. Jika tidak bisa, ingkarilah dengan hatinya, dan itu merupakan selemah-lemahnya iman.” (HR. Muslim)

Allah Swt. sudah memberikan petunjuk bahwa prasyarat untuk mewujudkan kemerdekaan hakiki yakni adanya kelompok manusia di tengah-tengah umat beramar makruf nahi mungkar. Mereka bergerak dengan berlandaskan pada ideologi Islam, membangunkan saraf umat yang lumpuh lama akibat arus sekularisasi agar bangkit pemikirannya.

Khatimah

Dengan demikian, jika menginginkan kemerdekaan hakiki harus menerapkan sistem Islam. Setiap muslim bergerak untuk menyampaikan seruan ini sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Swt. dan tanggung jawab terhadap masa depan umat. Indonesia yang sudah di ambang kehancuran harus cepat diselamatkan. Bersama kelompok Islam ideologis, kekuatan umat dimobilisasi untuk mendorong penguasa menetapkan satu pilihan yaitu mengatur negara dengan syariat Islam.

Wallahualam bissawab []