Kemiskinan Merajalela di Negeri Kaya Tambang

Dalam menuntaskan kemiskinan, negara menerapkan sistem syariat berbasis zakat. Harta akan beredar dari kalangan orang kaya kepada orang miskin yang dikelola oleh negara.

Oleh. Puput Ariantika, S.T.
(Kontributor NarasiPost.Com)

NarasiPost.Com-Kemiskinan merajalela di negeri yang terkenal kaya akan tambang. Negeri yang memiliki kekayaan berlimpah ruah tapi rakyat hidup di bawah garis kemiskinan. Seperti pribahasa “mati di lumbung padi”, kaya tapi tidak bisa merasakan. Itulah yang dialami oleh satu juta lebih warga miskin di Sumatra Selatan. Mereka hidup di tengah daerah penghasil tambang batu bara. Terlebih Sumatra Selatan adalah ladang batu bara terbesar ke-2 di Indonesia. Menurut Menteri ESDM bahwa hasil tambang batu bara Sumsel bisa mencapai 9,3 miliar ton. Bahkan pada tahun 2023 hasilnya mencapai 104,69 juta ton. Daerah bahkan bisa menyumbangkan Rp9.898 triliun sebagai kas negara. (CNNIndonesia, 23 Juli 2024)

Menurut analisis Menteri ESDM bahwa penyebab kemiskinan di Sumatra Selatan karena adanya tambang ilegal. Ia menilai Sumsel sebagai salah satu lokasi terbanyak pertambangan tanpa izin (PETI) di Indonesia. Namun, hal itu dibantah oleh pakar ekonomi UGM. Beliau mengatakan tidak ada korelasi antara daerah kaya tambang dengan kemiskinan yang diakibatkan tambang ilegal. Beliau menekankan bisa jadi kemiskinan terjadi karena tidak adanya sistem bagi hasil antara pemerintah pusat dengan daerah yang berpihak ke daerah. (RRI.co.id, 23 Juli 2024)

Lagi-lagi, pemerintah melemparkan kesalahannya. Kali ini menyalahkan tambang ilegal sebagai penyebab kemiskinan di Sumsel. Padahal, kemiskinan bukan hanya terjadi pada tahun ini tapi terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Kemiskinan juga bukan hanya terjadi di Sumsel tapi juga hampir di seluruh Indonesia di daerah yang tidak memiliki tambang. Jelas sudah, ada atau tidaknya tambang ilegal bukanlah penyebab kemiskinan.

Faktor Penyebab Kemiskinan

Kemiskinan adalah masalah sosial yang terjadi di negara berkembang atau cenderung miskin. Faktor penyebab kemiskinan di antaranya, lapangan pekerjaan yang tidak tersedia, masyarakat yang tidak bekerja dan pendidikan yang rendah. Hal inilah yang menjadi penyebab kemiskinan di Sumsel. Walaupun kekayaan alamnya berlimpah, tetapi lapangan pekerjaan tidak ada, apa yang mau dikerjakan? Ditambah lagi tingkat pendidikan yang rendah semakin menambah beban kehidupan.

Perusahaan tambang yang mengelola sumber daya alam di Sumsel adalah milik individu atau swasta bukan milik negara. Prinsip swasta dalam bisnis adalah modal sekecil-kecilnya dan untung sebesar-besarnya. Prinsip ini diadopsi oleh perusahaan tambang, sehingga pihak perusahaan akan menekan biaya modal dari sisi tenaga kerja. Mereka hanya membutuhkan tenaga untuk mengoperasikan mesin-mesin pertambangan. Wajarlah kemiskinan terus melanda penduduk yang hidup di wilayah tambang, karena mereka tidak diikut sertakan minimal sebagai pekerja.

Langkah Strategis Pemerintah

Dalam mengatasi kemiskinan, pemerintah telah melakukan berbagai upaya. Menurut Kemenkeu pemerintah telah melakukan berbagai program untuk mengatasi kemiskinan di antaranya penyediaan kebutuhan pokok, pengembangan sistem jaminan sosial, pengembangan usaha mandiri, bahkan pemerintah telah membuka lapangan pekerjaan. Sebagaimana lapangan pekerjaan ini telah dijanjikan oleh presiden di awal masa kepemimpinan tahun 2014. Pemerintah juga memberikan dana bantuan berupa uang tunai kepada masyarakat miskin demi mendongkrak perekonomian keluarga.

Namun, perlu diketahui bahwa program pemerintah untuk menuntaskan kemiskinan hanyalah ilusi. Harga kebutuhan pokok terus melambung tinggi tanpa bisa dikendalikan oleh pemerintah. Iuran jaminan sosial terus naik dengan alasan peningkatan fasilitas, entah fasilitas yang mana? Pengembangan usaha mandiri dengan modal pinjaman dari bank, maka ketika usaha bangkrut muncullah utang. Ditambah lagi pembukaan lapangan pekerjaan hanya untuk orang asing, ditandai dengan terbitnya PP Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia. Bahkan pemerintah telah memberikan BLT kepada masyarakat diiringi dengan naiknya biaya listrik, BBM, gas, air dll.

Berbagai langkah yang telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi kemiskinan tidak menyentuh akar permasalahan. Kemiskinan tetap menjadi masalah utama negeri ini. Bahkan solusi yang diberikan pemerintah malah menimbulkan masalah baru.

Kapitalisme Akar Masalah

Kemiskinan tidak akan pernah tuntas jika negara tidak pernah berpihak kepada rakyat. Jika negara masih menyerahkan pengelolaan sumber daya alam kepada pihak swasta (kapital) maka kesejahteraan rakyat adalah mimpi.

Pemerintah harus becermin bahwa akar masalah kemiskinan adalah kapitalisasi sumber daya alam. Pemerintah hanya mendapat persenan, rakyat mendapatkan debu-debunya. Sistem kapitalisme telah mengalihkan fungsi negara sebagai pengurus rakyat, malah berfungsi sebagai regulator. Semua aset negara diberikan kepada pemilik modal untuk dikelola, ketika rakyat miskin pemerintah hanya bisa menyalahkan orang lain. Padahal sejatinya negaralah yang salah dalam mengadopsi sistem.

Islam Memberantas Kemiskinan

Dalam Islam, negara berfungsi sebagai pengurus rakyat. Negara bertanggung jawab penuh atas kesejahteraan rakyat. Negara tidak akan membiarkan rakyatnya hidup di bawah garis kemiskinan. Sekalipun negara tidak memiliki sumber daya alam untuk dikelola. Apalagi jika negara memiliki kekayaan alam, maka sudah pasti rakyat akan sejahtera dengan mudah.

Islam memiliki sistem ekonomi berikut dengan sistem kepemilikannya, yaitu: kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Kepemilikan individu menjadi urusan individu, tetapi kepemilikan umum dan kepemilikan negara menjadi tanggung jawab negara untuk mengelolanya. Hasil dari kepemilikan umum dikembalikan kepada rakyat berupa fasilitas umum seperti rumah sakit, jalan raya, sekolah dll., sedangkan hasil dari kepemilikan negara digunakan untuk urusan administrasi negara seperti gaji pejabat negara, pembelanjaan kebutuhan administrasi negara dll.

https://narasipost.com/opini/05/2024/kemiskinan-turun-berdasarkan-angka-atau-realitas/

Dalam menuntaskan kemiskinan, negara menerapkan sistem syariat berbasis zakat. Harta akan beredar dari kalangan orang kaya kepada orang miskin yang dikelola oleh negara. Negara akan menjamin semua kebutuhan rakyat, membuka lapangan kerja bagi rakyat. Sejarah telah mencetak kegemilangan yang luar biasa dengan tidak ditemukannya rakyat miskin sebagai penerima zakat pada masa kekhalifahan Islam. Islam dengan tegas meletakkan posisi kepala negara sebagai pemimpin yang akan mengurus rakyatnya. Sebagaimana hadis Rasulullah saw.,

"Imam (Khalifah) adalah raa'in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya." (HR. Bukhari)

Jelaslah sudah, jika ingin menuntaskan masalah kemiskinan, maka contohlah negara yang berhasil. Khilafah Islam telah membuktikan keberhasilan itu dengan menerapkan Islam secara kaffah dalam kehidupan. Wallahu'alam. []