"Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)."
(QS. Ar-Ruum : 41).
Oleh. Nur Saleha, S.Pd
(Praktisi Pendidikan)
NarasiPost.Com-Indonesia mengawali tahun 2021 dengan rentetan berita duka musibah dan bencana. Bencana dan musibah melanda saat persoalan wabah Covid-19 belum terselesaikan. Diawali dengan jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ 182 di perairan Kepulauan Seribu Jakarta pada hari Sabtu (9/1/2021), hingga rentetan bencana alam di beberapa wilayah di Indonesia.
Dimulai dari bencana longsor di Sumedang, Jawa Barat pada Sabtu (9/1/2021). Menyusul banjir bandang di Kalimantan Selatan. Guncangan gempa di Sulawesi Barat. Terjangan banjir dan longsor di Manado, Sulawesi Selatan. Hingga erupsi Gunung Semeru di Jawa Timur. Semua itu mencatatkan berita duka di awal tahun baru.
Bencana alam yang datang bertubi-tubi jelas memakan korban yang tidak sedikit. Tercatat ada 1.020 orang mengungsi dan 46 orang tewas akibat bencana longsor di Desa Cihanjuang, Sumedang. Sedangkan di Kalimantan Selatan, BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kalsel melaporkan ada 39.549 orang yang terdampak banjir adapun korban tewas 15 orang. Adapun bencana banjir dan longsor di Manado Sulawesi Selatan menyebabkan 500 jiwa mengungsi,dan lima orang meninggal dunia. (Kompas.com,18/1/2021).
Rentetan berita duka bencana alam jelas menyedikan. Apatah lagi melihat bencana menyapa sepanjang tahun, seolah tak ingin pergi dari bumi Indonesia. Semestinya dengan banyaknya bencana yang terjadi, dapat menjadi pelajaran bagi semuanya tanpa terkecuali.
Sejatinya, bencana alam seperti banjir dan longsor salah satu faktor penyebabnya datang dari manusia. Dampaknya pun dapat ditangani oleh manusia. Sebab faktor dan dampak ini tidak terlepas dari kebijakan penguasa. Hal ini bisa dilihat dari banjir yang terjadi di Kalimantan Selatan. Banjir tersebut terjadi karena berkurangnya hutan primer dan sekunder yang terjadi dalam rentang waktu 10 tahun terakhir.
Kisworo Dwi Cahyono, Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Selatan, mencatat 50% dari lahan di Kalimantan Selatan telah beralih fungsi menjadi tambang batu bara dan perkebunan sawit. Tambang 33% , sawit 17%" ujar Kiworo. (bbc.com,18/1/2021). Beralihnya fungsi lahan tersebut tidak terlepas dari kebijakan dan perizinan dari pemerintah.
Abainya pemerintah dalam menjaga ekosistem alam hingga mendatangkan musibah adalah buah dari penerapan sistem kapitalisme-demokrasi. Sistem ini melahirkan penguasa yang berorientasi untung-rugi. Mengelola negara demi meraup keuntungan. Hutan pun sebagai paru-paru dunia tak luput dialihfungsikan agar mendapat keuntungan.
Sistem kapitalisme-demokrasi membuka peluang kerjasama antara penguasa dan pengusaha dalam menetapkan kebijakan. Tidak heran jika kebijakan yang dihasilkan berpihak kepada pemilik modal atas nama investasi. Demi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, tanpa sadar kebijakan yang diambil dapat merusak lingkungan dan berdampak kepada rakyat.
Merusak lingkungan dengan dalih apapun merupakan hal yang bertentangan dengan Islam. Apatah lagi jika alam dieksploitasi demi kepentingan oligarki. Sebab menjaga dan mengelola alam adalah tugas manusia sebagaimana tujuan penciptaannya dan setiap tugas akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti. Sebab perbuatan tersebut mendatangkan murka Allah Swt.
Sebagaimana Allah Swt berfirman,
"Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)."
(QS. Ar-Ruum : 41).
Allah Swt. juga berfirman,
"Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan." (QS: Al- A'raaf :56)
Sudah saatnya kita semua membuka hati, mata, dan pikiran bahwa Islam mempunyai solusi yang dapat mengatasi persoalan atau bencana yang terjadi. Sebab Islam adalah rahmat bagi seluruh alam.
Tidak lain, solusi atas semua permasalahan tersebut yaini dengan penerapan Islam secara kaffah dalam naungan negara, yaitu khilafah. Aturan tersebut datang dari sang pencipta yaitu Allah Swt. dan aturan tersebut melekat, baik pada diri individu sebagai masyarakat bahkan dalam negara.
Pemimpin dalam sistem Islam (khalifah) berfungsi sebagai pengatur dan pelindung sekaligus berperan menegakan aturan Islam yang sejatinya diturunkan untuk menjaga keseimbangan alam hingga terwujudnya kerahmatan.
Pemimpin dalam sistem Islam selain bertanggung jawab pada rakyat, juga bertanggung jawab kepada Allah Swt pemilik alam semesta. Pemerintah menetapkan kebijakan berdasarkan aturan Allah Swt, yakni berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
Dalam sistem Islam, negara tidak akan membiarkan orang-orang merusak lahan-lahan milik umum demi keuntungan. Karena Islam memiliki sistem ekonomi yang jelas. Membagi mana saja yang boleh dikelola individu, mana saja yang harus dikelola oleh negara. Sebagaimana sabda Nabi Saw,
" Imam (Khalifah) adalah raa'in ( pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya" (HR Al- Bukhari )
Alhasil, hanya dengan penerapan Islam secara kaffah lah yang mampu menangani segala bencana yang terjadi. Wallahu a'alam bi ash-Shawwab.[]
