Bansos, Benarkah Mengatasi Kemiskinan?

Negara harus memenuhi segala kebutuhan hidup masyarakat dengan cara memberikan fasilitas dan kemudahan bagi mereka. Semua warga negara berhak menerimanya baik kaya maupun miskin.

Oleh. Firda Umayah
(Tim Penulis Inti NarasiPost.Com)

NarasiPost.Com-Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menepis pendapat Wakil Presiden, Ma'ruf Amin yang menyatakan bahwa bantuan sosial (bansos) yang dilakukan terus-menerus akan melestarikan kemiskinan. Airlangga mengatakan bahwa bansos berguna untuk mengurangi kemiskinan ekstrem di Indonesia. Ia menambahkan bahwa upaya untuk menangani kemiskinan juga dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat melalui Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Harapannya tentu agar masyarakat bangkit dan bebas dari kemiskinan. (i06/01/2024)

Bansos merupakan salah satu program pemerintah yang sudah lama berjalan. Program ini dikhususkan bagi masyarakat miskin sebagai bagian dari kepengurusan negara terhadap kesulitan hidup mereka. Sayangnya, tak semua masyarakat miskin mendapatkan bantuan ini. Bahkan, tak jarang pula ada kecurangan di balik distribusi bansos dan penggelontoran dana di dalamnya. Lantas, benarkah bansos mampu mengatasi kemiskinan?

Bansos dan Kemiskinan Ekstrem

Dalam sistem demokrasi, pemberian bansos sering menjadi senjata bahwa pemerintah serius dalam menangani kemiskinan. Berharap masyarakat mengelukan kepemimpinannya. Padahal, pemberian bansos tidak sebanding dengan dampak kebijakan yang mencekik rakyat dalam sistem politik dan ekonominya.

Ya, kemiskinan yang terjadi merupakan kemiskinan struktural yang sengaja diciptakan. Kemiskinan karena penerapan sistem politik dan ekonomi kapitalisme yang hanya memihak kepada oligarki politik dan para kapitalis. Lihat saja bagaimana pengelolaan kekayaan alam diserahkan kepada swasta dan asing, swasta diberikan jalan dalam merampas ruang hidup, dll. Sejumlah payung hukum pun menjadi legalitas kebijakan tersebut, seperti UU Penanaman Modal Asing, UU Minerba, UU Migas, UU Omnibus Law, dll. Akibatnya, meskipun negeri ini kaya akan SDA, kemiskinan makin meningkat lantaran semua kebutuhan hidup juga meningkat. 

Kalaupun ada bansos, ini juga tak luput dari berbagai masalah. Seperti terlibatnya pejabat korup yang turut menikmati dana bansos. Dalam laman website koran.tempo.co pada 17 Maret 2023, menyebutkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan enam tersangka kasus dugaan korupsi bansos di Kementerian Sosial periode 2020-2021.

Dalam data penerima, sudah lama terjadi masalah teknis database. Banyak keluarga yang seharusnya mendapatkan bansos namun tidak mendapatkan. Data ganda juga kerap terjadi karena cara menulis nama penerima bansos yang bervariasi. Pemutakhiran data sering tidak update sehingga penerima yang sudah meninggal masih terdata atau yang lainnya. Diketahui, Menteri Sosial Tri Rismaharini telah memangkas 53 juta jiwa data penerima bansos karena ada duplikasi data pada sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). (cnnindonesia.com, 12/08/2021)

Bansos juga kerap menjadi salah satu cara untuk menutupi kebijakan rezim yang telah menaikkan harga BBM, tarif dasar listrik, mencabut berbagai subsidi, dll. Sejak kenaikan harga BBM per 3 September 2022 yang diumumkan oleh Arifin Tasrif, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pemerintah membagikan tiga jenis bansos sebagai bentuk pengalihan pencabutan subsidi BBM. (kompas.com, 04/09/2022)

Dari sini jelaslah bahwa bansos tidak akan mampu mengentaskan kemiskinan. Karena fakta menunjukkan, tingkat ketimpangan sosial antara masyarakat miskin dan kaya makin meningkat. Tingkat ketimpangan meningkat cukup signifikan sejak Maret 2023. Ini menunjukkan bahwa upaya memulihkan ekonomi dan distribusi kekayaan yang ada pada masyarakat tidak merata. (kompas.id, 17/07/2023)

Sistem Islam dan Kesejahteraan Hidup

Sudah jamak diketahui bahwa Islam merupakan agama sekaligus ideologi kehidupan. Islam mengatur semua aspek kehidupan termasuk sistem politik dan ekonominya. Dalam sistem politik, Islam mewajibkan penguasa mengurusi rakyat berdasarkan syariat-Nya. Hal ini terdapat dalam berbagai dalil, salah satunya hadis yang diriwayatkan Bukhari bahwasanya,

"Imam (penguasa) adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya."

Negara harus memenuhi segala kebutuhan hidup masyarakat dengan cara memberikan fasilitas dan kemudahan bagi mereka. Semua warga negara berhak menerimanya baik kaya maupun miskin. Ketika ada masyarakat miskin yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya, beban nafkahnya diserahkan terlebih dahulu kepada mahram yang menanggungnya. Jika mahramnya tidak sanggup, maka diserahkan kepada kerabatnya. Jika kerabatnya tidak sanggup, maka negara terjun langsung untuk memberikan bantuan. Begitu pula saat terjadi bencana, maka negara bertanggung jawab untuk memulihkan kondisi masyarakat baik secara finansial maupun mental.

Dalam sistem ekonomi, Islam melarang negara menyerahkan pengelolaan kekayaan alam kepada swasta dan asing. Negara harus memegang kendali penuh dalam pengelolaannya demi kemaslahatan masyarakat. Tidak boleh ada privatisasi kekayaan alam. Karena kekayaan alam merupakan kepemilikan umum sebagaimana sabda Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad,

الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَاءِ وَالْكَلَإِ وَالنَّارِ وَثَمَنُهُ حَرَامٌ

"Orang-orang muslim berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api. Dan harganya adalah haram."

Dalam memberikan fasilitas kepada masyarakat, negara tidak mengambil dari pajak. Melainkan dari pendapatan yang telah ditetapkan syarak, seperti jizyah, fai, seperlima harga rikaz, kharaj, dll. Tak hanya itu, Islam juga mewajibkan negara untuk menjamin kepemilikan, pengelolaan harta dan distribusi kekayaan atau harta di tengah masyarakat berjalan sesuai syariat-Nya. Semua itu diwujudkan dengan adanya para pemimpin dan individu dalam masyarakat yang beriman. Karena semua amanah kepemimpinan akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat. Tak kalah penting, sistem sanksi dalam Islam juga bersifat tegas dan mengikat semua warga negara. Segala pelanggaran hukum syarak akan terselesaikan. 

Inilah gambaran kehidupan di bawah naungan negara Islam. Sebuah negara yang berdiri dengan landasan keimanan dan menerapkan segala aturan berdasarkan firman-Nya. Sehingga kesejahteraan hidup adalah sebuah keniscayaan yang akan dirasakan oleh masyarakat.

Penutup

Dalam sistem demokrasi, bansos bukanlah solusi tuntas untuk mengatasi kemiskinan. Selama sistem politik dan ekonominya berasal dari ideologi kapitalisme maka selama itu pula jurang kemiskinan akan selalu ada. Berbeda dengan sistem pemerintahan Islam yang memandang bahwa memenuhi kebutuhan masyarakat adalah tanggung jawab negara. Sehingga sistem politik dan ekonomi negara Islam akan mendukung untuk terwujudnya kesejahteraan hidup.

Wallahu a'lam bishawab.[]