Kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, kebebasan berperilaku, dan kebebasan berkepemilikan adalah pilar demokrasi. Keempat pilar tersebut dianggap sebagai hal yang harus ditegakkan agar demokrasi berjalan sebagaimana seharusnya. Namun nyatanya, benarkah keempat pilar tersebut benar-benar ditegakkan?
Oleh. Zahro Al-Fajri
NarasiPost.Com-Demokrasi merupakan sistem yang digaung-gaungkan mampu menciptakan kedamaian dunia. Demokrasi dirasa mampu mengatasi permasalahan di tengah masyarakat dan akan membawa masyarakat menuju masyarakat sejahtera. Sistem ini dianggap sebagai sistem paling ideal dalam mengurus kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, kebebasan berperilaku, dan kebebasan berkepemilikan adalah pilar demokrasi. Keempat pilar tersebut dianggap sebagai hal yang harus ditegakkan agar demokrasi berjalan sebagaimana seharusnya. Namun nyatanya, benarkah keempat pilar tersebut benar-benar ditegakkan?
Akhir-akhir ini pemerintah kembali membubarkan salah satu ormas Islam. Ormas ini dianggap radikal. Nyatanya, ormas ini memang termasuk ormas yang gencar melakukan kritik kepada pihak yang berkuasa. Jika benar menegakkan demokrasi, bukankah kritik kepada penguasa merupakan hal yang harus ditegakkan dan menjadi bagian dalam kebebasan berpendapat?
Selain itu, atas nama demokrasi, Menteri Agama yang baru menyatakan dukungannya kepada kelompok Syiah dan Ahmadiyah, padahal telah jelas kesesatannya. Namun di lain sisi, saat ada sekelompok kaum Muslim yang menyampaikan mengenai jihad dan khilafah, mereka dianggap radikal dan harus ditindak tegas. Padahal jihad dan khilafah merupakan bagian dari syariat Islam dan salah satu bentuk kebebasan beragama dalam demokrasi.
Baru-baru ini salah satu cerita kartun islami dan edukasi menghentikan penerbitan filmnya karena tekanan dan fitnah radikal. Bukankah menyampaikan perilaku islami melalui konten kartun Islam juga wujud kebebasan berperilaku? Di lain sisi, banyak sekali konten liberal yang dengan mudah mendapatkan persetujuan tayang di negeri ini.
Kondisi pandemi saat ini mengakibatkan resesi ekonomi di negeri gemah ripah loh jinawi. Beragam sumber daya alam dikuasai oleh sekelompok elit kapital, sedangkan masyarakat sekitar yang hidup di dekat sumber daya alam tak kuasa melakukan apa-apa. Itu semua legal atas nama kebebasan kepemilikan.
Beragam fakta yang ada menunjukkan, bahwa sesungguhnya kebebasan yang digaung-gaungkan oleh demokrasi hanya memihak kepada mereka yang berkuasa dan yang memiliki modal. Demokrasi pada faktanya merupakan sistem pemerintahan kapitalisme yang akan terus menyejahterakan kaum kapitalis. Demokrasi kapitalis yang berakidah sekuler akan terus berusaha memisahkan agama dari kehidupan walaupun harus menutup mata saat menginjak pilarnya sendiri. Karena nyatanya akidahnya lah yang harus dihidupkan. Kebebasan yang menjadi pilarnya merupakan hal yang harus ditegakkan untuk menerapkan sekularisme.
Demokrasi Bertentangan dengan Islam
Sistem demokrasi merupakan sistem pemerintahan dalam ideologi kapitalisme. Ideologi kapitalisme merupakan ideologi dengan akidah sekuler, yakni memisahkan agama dari kehidupan. Sehingga menghasilkan pemisahan agama dari negara. Agama dalam kapitalisme adalah urusan individu yang tidak boleh turut campur dalam mengurusi kehidupan. Hal ini sangat bertentangan dengan konsep dalam Islam.
Islam memerintahkan kita untuk senantiasa menerapkan aturan Allah dalam kehidupan. Allah memerintahkan hambanya untuk masuk Islam secara kaffah dan menjalankan seluruh aturan-Nya dalam setiap lini kehidupan. Baik ranah individu, masyarakat, maupun negara. Mengikuti sunnah Rasul dalam menjalankan kehidupan berdasarkan Islam.
Selain itu, demokrasi menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat. Sehingga pembuat hukum adalah manusia yang lemah dan terbatas serta penuh kepentingan. Penjabat yang menjabat pun membutuhkan banyak modal untuk duduk di kursi pembuat kebijakan. Alhasil, aturan yang dikeluarkan bukan dari rakyat tapi dari penjabat dengan kepentingannya masing-masing. Hal ini sangat bertentangan dengan Islam.
Dalam Islam, kedaulatan berada di tangan hukum syara'. Yang berhak membuat aturan adalah Allah Swt. Sedangkan para penguasa merupakan orang yang mengurusi rakyat dengan aturan Islam sesuai Al-Qur'an dan As-sunah. Allah lah yang paling mengetahui manusia dan tahu yang terbaik untuk manusia. Alhasil, saat hukum Islam yang ditegakkan, kebahagiaan pun mampu di raih. Hal ini terbukti dalam sejarah, saat Islam ditegakkan, Islam mampu menyatukan keberagaman manusia, menjadi negara adidaya dan sejahtera, serta mampu menguasai hampir 2/3 dunia.
Mengenai kebebasan, dalam pandangan Islam, hukum asal perbuatan manusia adalah terikat dengan hukum syara'. Kehidupan di dunia ini adalah untuk beribadah. Melakukan aturan Allah atau terikat dengan hukum Syara' adalah konsekuensi dari akidah. Sehingga kebebasan mutlak tidak ada dan faktanya pun tidak pernah ada kebebasan mutlak dalam sistem manapun. Namun, Islam telah membebaskan manusia dari penyembahan kepada selain Allah kepada penyembahan kepada Allah saja.
Dengan demikian, demokrasi merupakan sistem yang bertentangan dengan Islam. Penerapannya untuk kaum kapitalis sekuler. Oleh karena itu, sebagai seorang Muslim, hendaknya memperjuangkan Islam kaffah, bukan demokrasi yang jelas bertentangan dengan akidah.
WaAllahu'alam[]
Photo : Google Source
Disclaimer: Www.NarasiPost.Com adalah wadah bagi para penulis untuk berkumpul dan berbagi karya. NarasiPost.Com melakukan seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda. Tulisan yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, berita kebohongan, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim tulisan/penulis, bukan Www.NarasiPost.Com. Silakan mengirimkan tulisan anda ke email narasipostmedia@gmail.com
