LPG 3 Kg Langka, Akibat Kapitalis Merajalela

Beginilah jadinya jika sistem kapitalisme-neoliberal sudah menancap di segala aspek, hingga membuat semua pengelolaan di negara ini hanya memikirkan untung terhadap individunya saja, namun tidak memikirkan kondisi masyarakat. Padahal gas alam, sumber daya alam, dan minyak bumi termasuk milik rakyat, bukan milik individu.

Oleh. Dwinda Lustikayani S.Sos
(Kontributor NarasiPost.Com)

NarasiPost.Com-Permasalahan sumber daya alam (SDA) di Indonesia terus terjadi dan semakin menjadi. Pasalnya hingga kini kelangkaan LPG 3 kg terjadi di beberapa wilayah. Dengan adanya kelangkaan LPG ini membuat para penjual gas mengambil kesempatan untuk menaikkan harga jualnya di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

Seperti yang dilansir iNewsSumut.id (24/07/2023), bahwa mereka mewawancarai produsen kerupuk di Medan Perjuangan yang bernama Ibu Yulianti, beliau berkata sudah dua hari produksi kerupuk berhenti karena kesulitan mendapatkan LPG 3 kg. Giliran sudah dapat dengan berusaha keliling-keliling Kota Medan tetapi harganya melonjak naik yaitu menjadi Rp30.000/tabung dari Rp20.000/tabung. Mirisnya, satu tabung hanya untuk satu orang pembeli tidak boleh lebih. 

Dari Humas PT Pertamina Patra Niaga, Imam Mohammad bahkan mengatakan tidak ada istilah pengurangan distribusi, malah yang ada penambahan fakultatif. Menurut dugaannya ada pangkalan yang melakukan penyalahgunaan. Masalah ini yang sedang ditelusuri. Kalau nanti terbukti, bisa langsung dilakukan Pemutusan Hubungan Usaha (PHU). (iNewsSumut.id, 24/07/2023)

Terjadinya kelangkaan LPG 3 kg sebenarnya diakibatkan karena sistem ekonomi yang digunakan saat ini dibangun berdasarkan asas produksi, sehingga hal ini membuat distribusi kepada rakyat kurang optimal. Sebab asas produksi di sistem ekonomi neoliberal ini hanya mementingkan produksi yang menghasilkan untung yang tinggi tanpa memedulikan kebutuhan rakyat.

Dengan terjadinya kelangkaaan LPG ini pun pemerintah mencari alibi bahwa mereka mengungkap penyebab terjadinya kelangkaan LPG 3 kg ini karena terlepas dari adanya hari raya besar yang berdekatan, seperti Hari Raya Iduladha 1444H dan Tahun Baru Islam 1445H, maka hal inilah yang memicu peningkatan konsumsi gas, ungkap Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati. (Kompas.com, 26/07/2023) 

Selanjutnya upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan menambah pasokan LPG 3 kg ke 16 kabupaten/kota di Sumatera Utara. Pasokan tambahan ini diharapkan dapat segera mengatasi kelangkaan LPG bersubsidi tersebut. Sayangnya, upaya yang mereka sampaikan belum mampu menjadi jaminan untuk memadainya pasokan gas di tengah-tengah masyarakat hingga menuntaskan permasalahan kelangkaan ini.

Dengan demikian, terlihat jelas bukti kegagalan pemerintah yang tidak mampu memenuhi kebutuhan rakyatnya. Sebab kelangkaan LPG sebenarnya bukan diakibatkan konsumsi yang meningkat di tengah masyarakat, tetapi pengelolaan migas yang tidak beres dalam sistem kapitalisme-neoliberal. 

Menilik kejayaan sumber daya alam yang ada di Indonesia, negeri ini merupakan penghasil gas bumi terbesar. Kekayaan alam di negeri ini terlihat cukup untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya jika dikelola dengan baik. Hanya saja, pengelolaan sumber daya alam di negeri ini diikuti campur tangan swasta atau asing aseng. Dengan adanya hal ini, maka para pemilik modallah (kapital) yang mendapatkan untung sedangkan rakyat tidak bisa menikmati pemanfaatannya dengan murah, mudah, dan bahkan gratis.

Beginilah jadinya jika sistem kapitalisme-neoliberal sudah menancap di segala aspek, hingga membuat semua pengelolaan di negara ini hanya memikirkan untung terhadap individunya saja, namun tidak memikirkan kondisi masyarakat. Padahal gas alam, sumber daya alam, dan minyak bumi termasuk milik rakyat, bukan milik individu. Seperti sabda Rasulullah saw., "Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu rumput, air, dan api.” (HR. Abu Dawud dan Ahmad)

Hadis tersebut menjelaskan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan hajat orang banyak seperti halnya sumber daya alam dikuasai dan dikelola oleh negara, dan haram hukumnya jika dimiliki atau dikelola oleh individu atau negara asing, apalagi negara tersebut memusuhi Islam.

Islam mewajibkan negara sendiri yang mengelolanya hingga hasilnya diberikan kepada rakyat secara keseluruhan, baik itu muslim ataupun nonmuslim. Bahkan hal ini sudah tercatat dalam sejarah berabad-abad aturan Islam diterapkan, hingga membuat negara semakin maju dan berkembang serta menjadi mercusuar dunia.

Kemudian negara yang menerapkan sistem Islam secara kaffah akan menjamin kesejahteraan rakyatnya. Karena segala kebutuhan rakyat merupakan tanggung jawab negara. Negara pun harus siap menjadi pelayan publik atau masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka mulai dari kebutuhan dasar, kebutuhan pokok, sampai fasilitas umum.

Sistem ekonomi dalam Islam pun akan meniscayakan ketersediaan migas. Karena migas merupakan energi untuk semua rakyat. Maka negara akan memberikan harga murah bahkan gratis untuk digunakan. Kalaupun rakyat dikenakan biaya, biaya tersebut hanya untuk operasionalnya. Mengenai pengelolaannya negara akan menyiapkan pendanaan khusus dari baitulmal dan keuntungan yang didapatkan akan dikembalikan pada kas negara bukan pada individu. Begitulah sistem Islam jika diterapkan secara kaffah di bawah naungan Khilafah. Permasalahan kelangkaan LPG tentu akan terselesaikan sampai ke akarnya.

Wallahu a’lam bishawab