Kemiskinan Merajalela, di Mana Peran Negara?

"Tidak dimungkiri, kebutuhan hidup yang serba mahal, dan minimnya lapangan pekerjaan bagi laki-laki, membuat ekonomi keluarga sulit dalam memenuhi kebutuhannya. Sehingga, kurang dalam memenuhi kebutuhan hidup ini, sering kali membuat orang gelap mata untuk melakukan aktivitas di luar nalarnya."

Oleh. Luluk Kiftiyah
(Kontributor NarasiPost.Com dan Muslimah Preneur)

NarasiPost.Com-Malang tak dapat ditolak
Untung tak dapat dirai. Sungguh miris, kalimat kiasan di atas menggambarkan apa yang terjadi pada Nur Lilan Lantu (21), yang nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri menggunakan tali ayunan anaknya yang berusia 2 tahun. Peristiwa tersebut terjadi di Jalan Kancil, Kelurahan Buliide, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, lantaran tertipu dengan pinjaman online (Pinjol). (tribunnewswiki.com, 14/06/2023)

Tidak hanya itu, baru-baru ini di Pati, Jawa Tengah, Perumahan Griya Pesona II, Dukuh Ngipik, Desa Kutoharjo, Kecamatan Pati, ditemukan seorang ibu meninggal dunia sambil memeluk bayinya yang usianya kurang dari sebulan. Dia meninggal karena mengalami luka dalam, akibat dihajar oleh suaminya. (kompas.com, 18/06/2023)

Adanya fakta di atas, tentu bukan pertama kali yang terjadi. Kasus bunuh diri, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), bahkan pembunuhan kerap kali terjadi di negeri ini. Faktor pemicunya bisa macam-macam, mulai dari faktor ekonomi sampai perselingkuhan.

Tidak dimungkiri, kebutuhan hidup yang serba mahal, dan minimnya lapangan pekerjaan bagi laki-laki, membuat ekonomi keluarga sulit dalam memenuhi kebutuhannya. Sehingga, kurang dalam memenuhi kebutuhan hidup ini, sering kali membuat orang gelap mata untuk melakukan aktivitas di luar nalarnya. Adapula karena minimnya pengetahuan agama, para suami atau istri dengan mudahnya melakukan perselingkuhan. Akibatnya banyak rumah tangga yang hancur karena permasalahan tersebut.

Hal semacam ini sangat disayangkan, karena kasus yang serupa berulang kali terjadi. Namun negara seolah tidak serius dalam menangani masalah ini. Sehingga wajar, jika rakyat mempertanyakan sejauh mana peran negara pada rakyatnya?

Seharusnya negara memberikan pelayanan terbaik pada rakyat, terutama dalam pelayanan kebutuhan dasar, seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, keamanan, dan kesehatan. Negara membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya untuk laki-laki, dan memberikan gaji yang layak sesuai dengan profesi pekerjaannya, serta menutup aktivitas pekerjaan yang haram. Dengan begitu, peran laki-laki sebagai pemimpin akan tertunaikan, dan peran perempuan sebagai ummu warabatul bait atau ibu pendidik dan istri pengatur rumah tangga juga berjalan dengan baik.

Sedangkan bagi individu yang tidak mampu mencukupi kebutuhan dasarnya, akan ditanggung oleh kerabatnya. Namun, jika kerabatnya juga tidak mampu, maka akan ditanggung oleh negara. Selain itu, negara juga berkewajiban menjaga dan melindungi akidah umat dari pengaruh pemikiran dan budaya Barat. Sehingga akidah generasi tidak rapuh dan bermental illness. Sebab maraknya kemiskinan, kekerasan dalam rumah tangga, bahkan sampai bunuh diri adalah masalah yang tersistemis. Mulai dari masalah minimnya akidah umat, sampai karut-marutnya sistem yang diterapkan. Akibatnya, kemaksiatan dan kejahatan makin tidak terbendung.

Dengan kata lain, negara harus hadir memberikan solusi praktis, bukan solusi tambal sulam seperti program pemerintah hari ini. Program pemerintah yang dicanangkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos), seperti Bantuan Sosial (Bansos) dan Program Keluarga Harapan (PKH) sebenarnya tidak ada yang salah, tetapi tidak menyentuh akar permasalahannya. Sebab bantuan tersebut hanya disalurkan ke beberapa orang saja, bahkan sering tidak tepat sasaran.

Padahal tugas pemimpin seharusnya melayani umat dengan serius. Harus memastikan bagi siapa saja yang berhak menerima bantuan dengan berpatokan pada data yang valid. Bukan data abal-abal, atau bahkan data lama yang dipakai untuk seterusnya sehingga banyak penerima yang tidak sesuai realitas. Sebagaimana Rasulullah saw. bersabda:

الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Imam (khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR. Al-Bukhari)

Dalam hadis tersebut, dijelaskan bahwa para khalifah sebagai pemimpin yang diberi amanah untuk mengurus kemaslahatan rakyat, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Swt. kelak pada hari kiamat. Apakah mereka telah mengurus rakyatnya dengan baik atau tidak?

Selain itu, kewajiban khalifah juga dijelaskan, sebagaimana Rasulullah saw. bersabda:

الإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

"Imam bagaikan penggembala dan dialah yang bertanggung jawab atas gembalaannya itu." (HR. Muslim)

Dari hadis tersebut jelas, bahwa imam adalah penggembala atau sebagai junnah (perisai) bagi umat Islam. Maka, imam harus kuat, berani, dan terdepan dalam mengurusi umat. Kekuatan ini bukan hanya dari pribadinya, tetapi juga dari institusi negaranya.

Hal tersebut sudah dicontohkan oleh Khalifah Umar bin Khattab r.a. pada masa kepemimpinannya pernah terjadi paceklik yang panjang dan kelaparan. Saat itu Umar bin Khattab hanya mengonsumsi roti kasar dan minyak samin. Akibatnya, kulit Umar bin Khattab menjadi kusam. Selain itu, Umar bin Khattab juga pernah memanggul sendiri tepung gandum untuk diantarkan ke seorang ibu miskin, agar ibu tersebut bisa memberi makan untuk anak-anaknya. Hal tersebut dilakukan, guna melindungi rakyatnya dari bahaya.

Selain itu, semasa menjadi khalifah, Umar bin Khattab menjadi seorang pemimpin yang memiliki empati tinggi terhadap penderitaan rakyatnya. Beliau tidak mau menikmati kelezatan dunia sebelum rakyatnya dipastikan terpenuhi haknya. Bahkan pantang bagi Umar bin Khattab untuk menindas rakyatnya lewat pajak yang tinggi, apalagi menyerahkannya pada musuh.

Namun itu semua akan bisa terwujud, jika negara menerapkan sistem Islam kaffah. Bukan sistem demokrasi kapitalisme seperti hari ini, yang notabene mengapitalisasi segala hal yang seharusnya menjadi hak rakyat. Alhasil, rakyat sejahtera hanya bisa terwujud dengan penerapan Islam kaffah di bawah naungan institusi Khilafah.

Wallahu a'lam bishawab.[]