”Korupsi ibarat penyakit yang sudah menggerogoti pejabat negeri ini dan berada pada level yang sangat membahayakan. “
Oleh. Novianti
(Kontributor NarasiPost.Com)
NarasiPost.Com-Imbas kasus penganiayaan yang dilakukan Mario terhadap David membongkar kebobrokan para pejabat sehingga tagar #StopBayarPajak viral di media sosial (medsos). Ini bentuk kritik terhadap perilaku pejabat khususnya pegawai pajak yang selama ini getol mengingatkan agar rakyat taat bayar pajak.
Meski sudah bayar pajak, harapan rakyat hidup sejahtera masih jauh dari realitas tetapi para pejabat justru makin kaya. Sebagai contoh kekayaan Rafael sebagai pegawai pajak, sangat fantastis. Berdasarkan temuan PPATK yang dirilis detik.com (09/03/2023) ada sekitar 40 rekening Rafael dengan jumlah mencapai ratusan miliar. Ia juga memiliki enam saham yang tersebar di Yogyakarta dan Minahasa. Ada pula safe deposit box berisi sejumlah uang asing dengan nilai mencapai puluhan miliar rupiah.
Namun, respons Menkeu Sri Mulyani terhadap ajakan stop bayar pajak mengecewakan. Ia seolah mengancam dengan mengatakan BBM bisa naik tiga kali lipat jika masyarakat tidak membayar pajak. (sindonews.com, 28/02/2023)
Dirjen Pajak Kemenkeu Suryo Utomo juga meminta masyarakat membedakan antara kasus dengan kewajiban membayar pajak. Pajak dari masyarakat langsung masuk kas negara, bukan kantong pribadi. Membayar pajak adalah kewajiban yang akan dikembalikan bagi kesejahteraan masyarakat.
Janji Kosong
Sikap Menkeu sangat disayangkan karena wajar masyarakat marah, mengingat sudah berkali-kali para pejabat mengobral janji. Menegakkan pemerintahan yang bersih, mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. Realitasnya hukum makin lemah, koruptor pesta pora, jutaan rakyat tambah miskin, pejabatnya kian bergelimang harta.
Hasil temuan PPATK menunjukkan 69 pegawai Kemenkeu memiliki harta tak wajar. Ada dana janggal sebesar Rp300 triliun yang mengalir lewat pegawai Kemenkeu. Hal yang mengagetkan adalah dana yang diduga merupakan praktik pencucian uang terjadi sejak 2009-2023 sudah dilaporkan ke Menkeu tapi tidak ditindaklanjuti.
Sebagaimana dirilis cnbcindonesia.com (12/03/2023), Mahfud menyebutkan pelaku transaksi gelap dalam bentuk pencucian uang tersebut paling banyak berasal dari pegawai Ditjen Pajak serta Ditjen Bea dan Cukai berjumlah 460 orang. Meski dikatakannya tindakan pencucian uang bukan korupsi tetapi diduga ada geng pegawai Ditjen Pajak dengan kemampuan canggih saling membantu menyembunyikan kekayaan.
Mantan Sekretaris BUMN Muhammad Said Didu mengatakan rakyat pantas enggan bayar pajak karena hampir semua lapisan masyarakat sudah dipaksa membayarnya termasuk orang miskin sekalipun. Pembelian BBM, pulsa listrik, kuota, hingga kebutuhan sehari-hari dikenai pajak.
Penyakit Kronis
Korupsi, pencucian uang, suap dan berbagai praktik curang para pejabat menunjukkan kebobrokan pengelolaan negara selama ini. Baru-baru ini, sederet nama pejabat diperiksa terkait kewajaran harta dan kekayaan yang dilaporkan. Ada Andhi Pramono (Kepala Bea Cukai Makassar), Sudarman Harjasaputra (Kepala Badan Pertanahan Nasional Jakarta Timur), dan Eko Darmanto (mantan Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta).
Korupsi ibarat penyakit yang sudah menggerogoti pejabat negeri ini dan berada pada level yang sangat membahayakan. Sudah melibatkan pengambil keputusan yang membuat regulasi, melibatkan aparat penegak hukum, berdampak luas terhadap kebijakan nasional dan merupakan kejahatan sindikasi, sistemis dan terorganisasi.
Kerusakannya menyebar ke berbagai aspek dan pelakunya ada di semua lini baik eksekutif, legislatif dan yudikatif. Sementara rakyat tidak berdaya, selalu dikorbankan demi kepentingan para penguasa yang sudah berselingkuh dengan para oligarki tingkat lokal atau global.
Ironisnya di negara berpenduduk mayoritas muslim, begitu sulit mencari pejabat bersih. Banyak para pejabat menjadi manusia tergadai. Tidak mengindahkan halal dan haram. Hidup individualis, bergaya hidup konsumtif dan liberal. Senang narsis di medsos memamerkan barang-barang branded tanpa rasa malu. Mereka kehilangan sensibilitasnya dan tidak peka terhadap kehidupan jutaan masyarakat yang masih terjerat dalam kemiskinan.
Rakyat menjadi manusia terabaikan. Terbelenggu dan sengaja dibodohkan. Berkutat dalam pemenuhan kebutuhan perut sehingga lemah menghadapi kezaliman dan mudah termakan janji-janji palsu.
Sistem sekuler kapitalis pasti akan melahirkan manusia tergadai dan terabaikan. Yang satu mengambil keuntungan dari yang lain, memanfaatkan yang lain. Hubungan manusia tergadai-terabai didasarkan pada kalkulasi angka dan perspektif dunia.
Pejabat dalam Sistem Islam
Sebagai agama sempurna, Islam sudah memiliki solusi agar Indonesia keluar dari persoalan pelik dan menghentikan ulah pejabat yang sering membuat sinetron berjilid-jilid. Melalui sistem politik berbiaya murah dan proses sederhana, manusia-manusia takwa dengan kompetensi di berbagai bidang dapat memegang amanah. Pemimpinnya dipilih berdasarkan ketentuan hukum syarak, dipandang adil dan cakap oleh umat.
Tidak ada pembatasan masa jabatan pemimpin selama masih amanah kecuali ada uzur seperti sakit sehingga tidak bisa menjalankan roda pemerintahan. Semua pejabat setingkat gubernur atau wali kota diangkat sebagai perpanjangan tangan pemimpin dalam mengurus rakyat di suatu wilayah dengan menerapkan syariat Islam. Mereka pelayan umat yang bekerja mewujudkan kesejahteraan, keadilan dan menjaga keamanan.
Para pejabat diberi gaji dan fasilitas sesuai kebutuhan. Standar pemberian oleh negara berdasarkan kepantasan untuk memenuhi kehidupan keluarganya secara layak. Suasana ketakwaan dibangun dalam proses pelayanan mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Mereka diingatkan bahwa jabatan adalah amanah yang akan dipertanggungjawabkan. Bekerja harus ikhlas bukan untuk pamrih semisal mendapat penghormatan atau diperlakukan istimewa oleh rakyat.
Meski negara tidak bisa memonitor setiap gerak-gerik pejabat, motivasi iman berupa firman Allah dan hadis akan menjadi kendali internal. Seperti firman Allah dalam surah Lukman ayat 16, "…Sesungguhnya jika ada (sesuatu perbuatan) seberat biji sawi, dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya (membalasnya). Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui.” Demikian juga sabda Rasulullah saw., ”Beribadahlah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah dan jadilah kamu di dunia seakan-akan orang asing atau musafir.”
Para pejabat wajib melaporkan kekayaan sebelum dan sesudah menjabat. Apabila ada harta yang mencurigakan dan terbukti hasil penyalahgunaan wewenang, harta disita negara dan dimasukkan ke Baitulmal. Pelaku diproses secara hukum dalam bentuk takzir. Bisa dipermalukan di depan publik, disita hartanya, dicambuk hingga dihukum mati.
Kesimpulannya hanya sistem Islam yang bisa menjadi alternatif menggantikan sistem rusak sekuler kapitalis yang melanggengkan kezaliman para pejabat.
Pertama, sistem Islam bersumber dari wahyu Allah Swt. sehingga pasti terbaik untuk diterapkan. Kedua, dalam syariat Islam ada tindakan pencegahan sekaligus sanksi tegas sehingga suasana ketakwaan terpelihara. Ketiga, penguasa dan rakyat saling berlomba melakukan amal saleh. Rakyat tidak segan membantu negara saat dibutuhkan ketika para pemimpinnya tulus melayani. Keempat, Allah Swt. memberkahi negara yang menerapkan sistem Islam sebagaimana dalam surah Al ‘Araf ayat 96, ”Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi…”
Ketika hari ini rakyat sudah lelah menyaksikan ulah para pejabat yang tak pernah kapok melanggar amanah, menyegerakan penerapan sistem Islam menjadi pilihan yang tak bisa ditawar. Caranya dengan mendakwahkan dan memperjuangkannya oleh setiap muslim. []
