Papua sama saja dengan wilayah lain dalam pandangan Islam, Papua bagian dari negeri Muslim yang wajib diurusi negara dan dijaga kesatuan wilayahnya dari rebutan negara kufur yang hanya ingin mengeksploitasi kekayaan sumber daya alamnya.
Oleh. Astuti, S.Pi
Penggiat Literasi
NarasiPost.com - Papua, provinsi yang memiliki luas hutan terbesar. Salah satu hutan Tropis yang dimiliki Indonesia sehingga pernah dikenal sebagai paru-paru dunia. Bumi cenderawasih ini menyumbang kekayaan alam tak terkira. Bagai paket lengkap, semua ada di Papua. Sumber daya alam terlengkap yaitu, kekayaan mineral, minyak, gas, perkebunan, hingga hasil hutan membawa Papua sebagai daerah di Indonesia dengan hutan terluas yaitu 40.546.360 hektare.
Namun kini, kekayaan alam lengkap rupanya tak menjamin kesejahteraan hidup. Karena kayanya alam Papua menjadi sasaran eksploitasi korporasi atas nama perbaikan ekonomi masyarakat Papua. Hamparan hutan Papua berubah menjadi petak-petak perkebunan kelapa sawit. Konglomerasi perusahaan sawit Korindo menguasai lebih banyak lahan di Papua daripada konglomerasi lainnya. Perusahaan ini telah membuka hutan Papua lebih dari 57.000 hektare, atau hampir seluas Seoul, ibu kota Korea Selatan. Bahkan sebuah investigasi visual menunjukkan perusahaan raksasa asal Korea Selatan “secara sengaja” menggunakan api untuk membuka hutan Papua demi memperluas lahan sawit (BBC Indonesia).
Untuk sebuah analisis, sebuah lembaga penelitian kolektif yang berbasis di Goldsmiths, London University merekonstruksi kasus perusakan lingkungan dan pelanggaran HAM untuk menyelidiki apakah penyebab kebakaran dapat diidentifikasi di konsesi kelapa sawit Korindo di Papua. Forensic Architecture menggunakan citra satelit NASA dengan kurun waktu lima tahun. Dengan mengidentifikasi sumber panas dari kebakaran yang terjadi di PT Dongin Prabhawa, salah satu konsesi Korindo yang berlokasi di Merauke, Papua. Untuk memastikan bahwa titik panas tersebut adalah api, Forensic Architecture menggunakan metode analisis terkini untuk mengumpulkan data bersama dengan rekaman video dari survei udara yang dilakukan oleh juru kampanye Greenpeace International pada tahun 2013. Tim tersebut menemukan bahwa pola deforestasi dan kebakaran tersebut menunjukan bahwa pembukaan lahan menggunakan api (Greenpeace, 12/11/2020).
Pihak Korindo akhirnya buka suara dan membantah segala tuduhan tersebut, menyangkal penggunaan api dalam membuka lahan. Hal ini tentu saja membuat seluruh masyarakat disekitar Korindo meradang. Dari suku Mandobo, Petrus Kinggo sebagai ketua marga Kinggo, berkukuh mempertahankan hutan adatnya di Distrik Jair, Boven Digoel. Menolak hutan adatnya dijadikan kebun kelapa sawit. Karena bagi masyarakat papua, sagu yang jadi makanan pokok yang lambat laun tergusur kebun kelapa sawit. Masyarakat suku Malind, yang tinggal di pedalaman Papua pun, perlahan tapi pasti kehilangan hutan adat yang menjadi tempat mereka bernaung. Kesedihan bertambah di pedalaman Merauke karena hutan adatnya kini telah menjadi perkebunan kelapa sawit.
Kasus seperti ini bukanlah pertama kali perusahaan yang mengabaikan aspek lingkungan terjadi. Jeritan masyarakat adat yang yang merasakan dampaknya seolah diabaikan. Pemerintah yang dianggap memiliki hak dalam mengatur hutanpun dengan mudahnya memberikan izin bagi perusahaan asing untuk menguasai salah satu aset negara di tanah Papua yang seharusnya adalah milik umum. Situasi politik Papua dan tuntutan Otsus (Otonomi khusus) makin menguat tidak lepas dari leluasanya asing memainkan kepentingan ekonomi dan politiknya di wilayah ini.
Berbanding terbalik jika solusi dalam sistem Islam diterapkan, yang mana seorang Khalifah (pemimpin) memberikan penjagaan dan mengelola alam semaksimal mungkin tanpa merusaknya, kemudian hasil dari pengelolaan tersebut akan dikembalikan lagi kepada umat (masyarakat) sehingga terwujudnya kesejahteraan kepada seluruh masyarakat bukan hanya wacana saja.
Pengelolaan hutan sebagai harta milik umumpun berada di tangan negara bukan swasta apalagi individu. Karena hutan termasuk ke dalam harta kepemilikan umum. Rasulullah Saw. dalam hadistnya, “Kaum Muslim berserikat (sama-sama memiliki hak) dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api.” (HR. Abu Dawud dan Ibn Majah). Apabila ada penebangan atau pembalakan liar, pembakaran hutan di luar batas maka akan ditindak tegas sesuai dengan tingkat bahaya dan kerugian yang ditimbulkan. Sehingga Kekayaan alam yang dimiliki tidak bisa dimanfaatkan ataupun menjadi rebutan korporasi asing dan aseng.
Secara politik negara Islam adalah negara independen, berdaulat secara penuh tanpa dikte asing. Syariat Islam menjadi dasar pengaturan negara, bukan ketetapan lembaga-lembaga internasional. Papuapun tidak perlu otonomi khusus. Kebutuhan publik seperti pendidikan, kesehatan, keamanan akan ditanggung negara secara penuh. Pembangunan berupa fasilitas publik, begitupula infrastruktur menjadi tanggung jawab negara tanpa melihat agama mayoritas penduduk suatu wilayah.
Walhasil, Papua sama saja dengan wilayah lain dalam pandangan Islam, Papua bagian dari negeri Muslim yang wajib diurusi negara dan dijaga kesatuan wilayahnya dari rebutan negara kufur yang hanya ingin mengeksploitasi kekayaan sumber daya alamnya. Wallahu a’lam bish-shawab.
