"Menjadikan UMKM naik kelas sebatas mendukung G20 justru akan semakin mengukuhkan sistem kapitalisme dan menguntungkan kepentingan Barat. UMKM hanya diarahkan melakukan pengembangan kualitas produk untuk kepentingan ekspor dalam rangka memenuhi kebutuhan negara-negara besar, sedangkan kebutuhan dalam negeri kurang diperhatikan."
Oleh. Uqie Nai
(Kontributor NarasiPost.Com dan Member AMK4)
NarasiPost.Com- Tahun ini, perhelatan akbar Group of 20 (G20) atau forum kerja sama 20 ekonomi utama dunia akan diselenggarakan di Indonesia. Ini adalah pertama kalinya Indonesia memegang Presidensi G20 setelah menerima keketuaan (handover) dari PM Mario Draghi (Presidensi Italia) kepada Presiden Joko Widodo. Serah terima ini berlangsung pada KTT G20 di Roma, Italia pada tanggal 31 Oktober 2021. Adapun periode Presidensi Indonesia berlangsung selama satu tahun, yaitu dari 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022.
Indonesia sebagai Presidensi G20 mengusung semangat pulih bersama dengan tema “Recover Together, Recover Stronger". Tema yang diangkat Indonesia dilandasi satu pertimbangan yaitu bahwa dunia masih dalam tekanan akibat Covid-19 dan memerlukan suatu upaya bersama dan inklusif agar mendapat solusi untuk pemulihan dunia.
Untuk mendukung Presidensi G20, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kadisperindag) Kabupaten Bandung, Dicky Anugrah, mengatakan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bandung sedang berupaya menampung para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Saat ini sudah ada 15.000 pelaku UMKM yang terdata dengan pelbagai jenis produk. Pemasarannya dilakukan melalui e-katalog, dan diharapkan semua instansi harus membeli produk-produk UMKM.
Dicky berharap adanya G20 ini bisa menjadikan UMKM naik kelas, oleh karenanya para pengusaha mikro tidak hanya berperan sebagai pedagang tapi jadi pengusaha hingga eksportir. Dan demi meningkatkan daya saing dalam ekonomi berkelanjutan, pihaknya berkomitmen memfasilitasi para pelaku UMKM dari aspek kualitas kemasan, standarisasi kualitas produksi, labeling, sampai perizinannya. (Kompas.com, 21/9/2022)
Ekonomi Kapitalis Tak Didesain Menyejahterakan Rakyat
Apa yang disampaikan Kadisperindag di atas, sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) yang merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan, di antaranya adalah mengentaskan kemiskinan, menghapus kelaparan, terwujudnya kehidupan yang sehat dan sejahtera; pendidikan berkualitas, adanya kesetaraan gender, terpenuhinya air bersih dan sanitasi yang ayak, juga energi bersih dan terjangkau.
Namun, sebagus apa pun program yang digulirkan pemerintah melalui agenda nasional atau internasionalnya, selama masih berpijak pada ideologi kapitalisme tak mungkin terealisasi. Kekayaaan milik publik saja yang harusnya dikelola negara untuk kesejahteraan rakyat telah berpindah kepemilikan, yakni swasta dan asing. Belum lagi lahan untuk tempat tinggal dan bercocok tanam banyak dialihfungsikan menjadi infrastruktur jalan, mall, perumahan elite, pasar modern, perkantoran, dll., sehingga untuk melanjutkan hidup saja sedemikian sesak karena berbagai kebijakan mencekik. Sebut saja misalnya harga kebutuhan pokok melambung, listrik selalu naik, subsidi dicabut, BBM mahal, akses pendidikan, kesehatan, serta keamanan pun semakin sulit karena kapitalisasi. Lalu, bagaimana mungkin ekonomi masyarakat akan terangkat dan usahanya naik kelas jika kebijakan penguasa tak sesuai realitas?
"Arang jikalau dibasuh dengan air mawar sekalipun, tiada akan putih." Kapitalisme yang sejak kelahirannya memiliki cacat dan keburukan, tidak akan dapat diperbaiki meski dengan gonta-gantinya aturan. Begitu pun imbasnya ketika suatu negara mengadopsi sistem ini, hanya bisa mendorong melalui bermacam program ekonomi tanpa dibarengi dengan fasilitas dan pelayanan memadai. Masyarakat kecil yang diarahkan untuk berkarya, berusaha, serta menciptakan beragam kerajinan tak didukung permodalan, bahan baku, alat produksi, dan distribusi. Belum termasuk biaya hidup sehari-hari dan kebutuhan pokok lainnya sangat mahal menyebabkan usaha mikro kalah bersaing dan akhirnya mati (gulung tikar).
Menjadikan UMKM naik kelas sebatas mendukung G20 justru akan semakin mengukuhkan sistem kapitalisme dan menguntungkan kepentingan Barat. UMKM hanya diarahkan melakukan pengembangan kualitas produk untuk kepentingan ekspor dalam rangka memenuhi kebutuhan negara-negara besar, sedangkan kebutuhan dalam negeri kurang diperhatikan. Inilah bukti nyata keburukan sistem ekonomi berbasis kapital. Sistem yang menguntungkan dan menyejahterakan pemilik modal tapi menyengsarakan rakyat tak bercuan.
Rakyat Sejahtera hanya dengan Sistem Ekonomi Islam
Sistem ekonomi Islam secara sederhana merupakan sebuah peraturan, dimana pelaksanaannya berlandaskan pada aturan syariat yaitu Al-Qur'an dan Al-hadis, baik yang berkaitan dengan usaha, simpan-pinjam, investasi dan bermacam kegiatan lain dengan mekanisme yang sesuai dengan arahan Islam.
Mekanisme Islam sendiri merupakan aktivitas yang bersifat produktif dan hanya berupa pengembangan harta saja atau tanmiyatul mal. Hal ini bisa dilakukan dengan aktivitas ekonomi dan aktivitas non-ekonomi.
Yang termasuk mekanisme ekonomi antara lain melalui bekerja, investasi, menjauhi aktivitas penimbunan (kanzul mal), perdagangan dalam dan luar negeri, larangan melakukan kegiatan monopoli atau kecurangan, larangan pada tindakan haram seperti perjudian, aktivitas ribawi, atau pemberian hadiah untuk tindakan tak terpuji seperti riswah (suap).
Adapun mekanisme non-ekonomi dilakukan dengan tidak melalui aktivitas ekonomi produktif melainkan bersumber dari pemberian atau kewajiban seorang pemimpin dan individu muslim seperti pemberian harta negara kepada warganya sesuai nominal yang sudah ditentukan; pemberian harta ataupun zakat yang dibayarkan oleh muzakki kepada para mustahik; pemberian infak, wakaf, sedekah, maupun hibah pada orang-orang dengan keterbatasan ekonomi atau pembagian harta waris kepada ahlinya yang sudah disesuaikan dengan isi ataupun kandungannya. Allah Swt. berfirman:
مَاۤ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَا لْيَتٰمٰى وَا لْمَسٰكِيْنِ وَا بْنِ السَّبِيْلِ ۙ كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةً ۢ بَيْنَ الْاَ غْنِيَآءِ مِنْكُمْ
"Apa saja yang Allah berikan kepada RasulNya berupa harta rampasan (fa'i) yang berasal dari penduduk kota-kota, maka itu untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian…" (QS. Al Hasyr: 7)
Konsep kesejahteraan dalam pandangan Islam adalah menjalankan ekonomi Islam dengan baik dan benar yang berlandaskan akidah Islam. Negara dalam sistem pemerintahan Islam akan memperhatikan kewajibannya mengurus urusan rakyat, memenuhi kebutuhan dasar mereka, menyediakan lapangan pekerjaan, memberi modal secara cuma-cuma bagi siapa saja yang akan merintis usaha, menyediakan fasilitas, pengadaan bahan baku, distribusi melalui mekanisme pasar syariat, dan lain sebagainya. Tugas inilah yang harusnya hadir di tengah umat saat ini, tugas yang hanya bisa dilaksanakan pemimpin yang benar-benar berperan sebagai raa'in karena diterapkannya Islam secara sempurna.
"Imam itu adalah raa'in (pengurus). Ia bertanggung atas apa yang diurusnya (rakyat)." (HR. Bukhari)
Wallahu a'lam bi ash Shawwab.[]
