"Kapitalisme sebagai sistem yang nyatanya diterapkan oleh negeri ini, telah mengubah peran negara yang seharusnya menjadi pelindung, namun berperan sebaliknya. Kapitalisme menjadikan negara selalu perhitungan dalam mengurusi rakyatnya. Bak jual beli, semua kenyamanan dan fasilitas yang seharusnya menjadi hak rakyat harus dibayar dengan mahal. Wajarlah jika yang terjadi akhirnya rakyat menjadi beban negara. Semakin banyak mengurusi rakyat, semakin besar pula beban yang ditanggung negara."
Oleh. Ummu Syaakir
(Kontributor NarasiPost.Com)
NarasiPost.Com- Pernyataan pemerintah terkait dana pensiun menjadi beban negara sedang ramai diperbincangkan. Pasalnya, negara menganggap dana pensiun yang dikeluarkan setiap tahunnya menjadi beban bagi APBN.
ASN sendiri setiap bulannya dikenakan potongan sebesar 8% dari gaji yang diterima setelah dikurangi tunjangan. 4,75% dianggarkan untuk jaminan pensiun sedangkan 3,25% untuk program jaminan hari tua (JHT). Dana 3,25% dari gaji ASN selama bekerja dibayarkan sekaligus saat ASN pensiun. Sedangkan 4,25% dibayarkan setiap bulannya ditambahkan dengan anggaran yang diambil dari APBN. (CNBC Indonesia, 27/8/22)
Menurut Yustinus Prastowo, Staf Ahli Menteri Keuangan, pemerintah setiap tahun harus mengucurkan dana untuk pembayaran pensiun bagi para pegawai negeri sipil. Menurutnya, tahun 2022 saja, pemerintah harus menganggarkan sebesar Rp136,4 triliun untuk masuk ke dalam pos anggaran belanja pegawai. (Liputan6.com, 26/8/22)
Dana pensiun yang dimaksud oleh pemerintah adalah dana yang murni dikeluarkan dari APBN yang masih merujuk pada mandat UU 11/1969. Dana ini dibayarkan setiap bulannya kepada para pensiunan baik pusat maupun daerah, juga duda/ janda dan anak-anak yang masih sekolah. Inilah yang disebut pemerintah semakin membebani APBN, karena setiap tahunnya jumlah pensiunan meningkat.
Namun, layakkah para pensiunan disebut sebagai beban negara, sedangkan mereka telah mengabdi selama puluhan tahun demi negara? Kapitalisme sebagai sistem yang nyatanya diterapkan oleh negeri ini, telah mengubah peran negara yang seharusnya menjadi pelindung, namun berperan sebaliknya. Kapitalisme menjadikan negara selalu perhitungan dalam mengurusi rakyatnya. Bak jual beli, semua kenyamanan dan fasilitas yang seharusnya menjadi hak rakyat harus dibayar dengan mahal. Wajarlah jika yang terjadi akhirnya rakyat menjadi beban negara. Semakin banyak mengurusi rakyat, semakin besar pula beban yang ditanggung negara. Kapitalisme telah menyatu dalam jiwa para pemimpin bangsa hingga berbagai aturan kehidupan di- setting sesuai keperluan penguasa.
Sistem kapitalisme pulalah yang menjadi biang kerok keringnya sumber APBN. Sistem ini telah menuntun negara untuk bertumpu pada pajak dan utang dalam pembiayaan negara. Padahal, jerat utang inilah yang sejatinya menjadi beban hingga negara kewalahan mengurusi rakyatnya. Namun, alih-alih melepaskan sistem yang menjerat ini, negara justru memaksa rakyat dengan mengeluarkan berbagai aturan agar rakyat bungkam dan menerima nasib mereka.
Lain halnya dengan sistem Islam. Islam mengatur secara sempurna berbagai aturan kehidupan, termasuk tentang kepegawaian dan jaminan dana pensiun. Dalam Islam, jaminan kebutuhan primer dan sekunder bukan hanya hak bagi mereka yang bekerja sebagai pegawai pemerintahan. Islam menjamin seluruh kebutuhan warga negaranya, baik ia muslim maupun nonmuslim, selama ia menjadi warga negara.
Sistem Islam memiliki konsep kepemilikan harta yang jelas, yang mampu memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat maupun jalannya administrasi negara. Islam membagi hak kepemilikan menjadi kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara.
Dengan harta yang termasuk dalam kepemilikan negara inilah, negara membayar gaji pegawai. Sumber kepemilikan negara dalam islam diperoleh dari ghanimah, jizyah, fa'i, harta yang ditinggalkan musuh, maupun harta yang yang tidak memiliki ahli waris. Dengan harta tersebut negara menggaji para pegawai sesuai dengan kelayakan bagi kehidupannya secara umum.
Sedangkan berbagai fasilitas dan kebutuhan sekunder seperti kesehatan, pendidikan, dan berbagai fasilitas umum lainnya dibiayai melalui pos pengelolaan hasil dari harta kepemilikan umum, misalnya hasil pengelolaan sumber daya alam. Sebagaimana hadis nabi saw, "Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air, dan api". (HR. Abu Dawud dan Ahmad)
Jaminan yang mampu Islam sediakan dalam memenuhi berbagai fasilitas kebutuhan masyarakat menjadikan masyarakat tidak perlu khawatir, jika kelak mereka sudah tidak mampu lagi bekerja, atau telah memasuki waktu pensiun. Negara dalam sistem Islam memastikan setiap individu terpenuhi kebutuhan primer dan sekundernya. Sistem Islam memberikan jaminan hari tua, juga mudahnya akses pendidikan dan kesehatan bagi setiap warganya. Islam juga akan memaksimalkan peran perwalian bagi setiap orang yang memang memiliki tanggung jawab perwalian. Sehingga tidak ada seorang pun yang tidak terurusi oleh negara.
Inilah pentingnya kaum muslim segera menyadari pentingnya penerapan Islam secara sempurna. Karena sistem Islam memiliki solusi real bagi permasalahan kehidupan. Sudah saatnya kaum muslim berhijrah dari sistem yang menyengsarakan menuju sistem yang mensejahterakan.
Allahu a'lam[]
Photo : Pinterest
