“BUMN sebagai pengelola pengurusan harta publik meninggalkan model lama dengan mekanisme birokrasi yang rumit, tidak efisien, dan tidak profesional. Sehingga, pendekatan negara untuk mengelolanya pun akhirnya mengambil resep pengelolaan kapitalisme."
Oleh. Novida Sari, S.Kom
(Kontributor NarasiPost.Com dan Pegiat Literasi)
NarasiPost.Com-Erick Thohir selaku menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berencana untuk membubarkan BUMN yang mati suri sejak tahun lalu. BUMN mati suri ini bahkan mendapat julukan BUMN zombie dari netizen. BUMN ini mendapatkan julukan BUMN zombie karena perusahaan terus-menerus merugi dan tidak berjalan lagi secara operasional. Bahkan, beban utang lebih tinggi daripada asset (www.suara.com, 23/07/2022).
Ada 7 BUMN yang mati suri, PT Industri Gelas (Persero) atau Iglas, PT Kertas Kraft Aceh (Persero), PT Industri Sandang Nusantara (Persero), PT Merpati Nusantara Airlines (Persero), PT Kertas Leces (Persero), PT Pembiayaan Armada Niaga Nasional (Persero), termasuk PT Istaka Karya (Persero). PT Istaka Karya telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada senin (18/7/2022). Bahkan, PT Istaka Karya meninggalkan utang gaji yang belum dibayarkan kepada karyawannya.
Buah Resep Kapitalisme
BUMN dikelola dengan paradigma kapitalisme. BUMN dianggap seperti halnya korporasi, dikelola secara profesional layaknya korporasi bisnis pada umumnya.
BUMN sebagai pengelola pengurusan harta publik meninggalkan model lama dengan mekanisme birokrasi yang rumit, tidak efisien, tidak profesional. Sehingga, pendekatan negara untuk mengelolanya pun akhirnya mengambil resep pengelolaan kapitalisme. Maka BUMN dikelola oleh korporasi agar ada efisiensi, maksimalisasi, profesional, keuntungan. Namun apa pun ceritanya, negara berlepas diri.
BUMN dalam Cengkeraman Neoliberal Kapitalisme
Meskipun Erick Thohir sedang melakukan gebrakan bersih-bersih di dalam internal BUMN, tak tanggung-tanggung ia ingin menyisakan 30 perusahaan dari 142 perusahaan. Dengan jumlah terbaru saat ini sebanyak 107 perusahaan.
Namun data menyebutkan dari ratusan BUMN yang banyak ini, yang memberikan dividen hanya 39,73 Triliun. Angka ini hanyalah setoran dari 16 perusahaan BUMN yang mencetak laba dan memutuskan membagi dividen. Sementara sisanya dan anak-anak perusahaannya banyak yang sakit. Dikhawatirkan, korporasi malah memainkan aset yang ada untuk kepentingan segelintir golongan tanpa memperdulikan kemaslahatan umat secara luas.https://narasipost.com/2021/11/02/bumn-dalam-tata-kelola-kapitalistik/
Pengelolaan ala korporasi telah membuka peluang untuk korupsi internal, miskomunikasi antara satu perusahaan BUMN dengan yang lain.
Pengelolaan BUMN dalam Islam
Pengelolaan harta publik ataupun BUMN di masa Khalifah diatur sedemikian rupa. Negara akan mengklasifikasikan pemilikan publik terlebih dahulu.
Harta publik terbagi menjadi 2, yaitu milkiyah ammah dan milkiyah daulah. Milkiyah ammah merupakan harta umum yang kepemilikannya tidak dapat dimiliki secara individu, seperti jalan raya, pelabuhan, hutan, laut sebagaimana yang disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud : "Kaum muslimin berserikat dalam tiga perkara, yaitu padang gembala, air, dan api"
Barang-barang tambang juga termasuk ke dalam milkiyah ammah, apakah itu mineral, emas, juga barang tambang lain yang ada di dalam perut bumi, di atas tanah, maupun lautan dengan jumlah yang tidak terbatas.
Kepemilikan umum ini, negara tidak boleh menyerahkan pengelolaannya pada individu, swasta maupun asing. Negara harus mengelola sendiri. Kemudian negara tidak boleh mengambil keuntungan sedikit pun karena kepemilikan umum ini adalah milik masyarakat secara bersama-sama.
Kalaupun masyarakat butuh barang-barang tersebut dalam memenuhi kebutuhannya, seperti energi, listrik, BBM dan sebagainya, maka masyarakat hanya perlu membayar sebesar biaya produksi yang dikeluarkan oleh negara, tanpa adanya niat untuk mendapat keuntungan. Dari sini tampak jelas perbedaan dengan pengelolaan resep kapitalisme pada BUMN sekarang ini.https://narasipost.com/2021/06/06/kue-komisaris-ala-kapitalis/
Kemudian milkiyah daulah, berupa tanah; bangunan; ataupun harta lain yang dimiliki oleh negara. Harta ini dapat diberikan oleh negara kepada individu, atau mengelola sendiri dengan tetap mengedepankan kemaslahatan umum, bukan profit oriented. Namun, BUMN hari ini tidaklah memberlakukan seperti halnya pengelolaan harta publik yang masuk pada kategori milkiyah daulah.
Tidak boleh negara melakukan perjanjian pengelolaan kerja sama dengan swasta dalam melayani kebutuhan masyarakat seperti air, hak konsesi hutan, pengalihan penjaminan kesehatan pada perusahaan, individu ataupun swasta.
Kembali kepada Kepengurusan Islam
Munculnya BUMN Zombie, sungguh karena apa yang ditetapkan oleh Islam tidak dijalankan. Seharusnya kita menyadari bahwa sengkarut BUMN tidak hanya terjadi karena penyalahgunaan wewenang, gaya hidup mewah para direksi BUMN, namun secara mendasar resep pengelolaan ala kapitalisme ini menghasilkan kesengsaraan bagi masyarakat. Karena semua yang berkaitan dengan kebutuhan publik harus ditebus dengan biaya yang mahal. Padahal, itu adalah hasil kekayaan alam yang dianugerahkan oleh Allah Swt. kepada masyarakat.
Kapitalisme seharusnya tidak lagi menjadi pengatur urusan masyarakat. Kapitalisme terbukti gagal dalam memberikan jaminan kebutuhan hidup masyarakat. Jika sistem terus dilanjutkan, maka akan semakin banyak kerusakan yang terjadi. Dan semakin meluas kesengsaraan dan kesulitan yang dialami oleh mayoritas penduduk negeri ini. Wallahu a'lam.[]
