Kapitalisme Mencengkeram Sri Lanka Mencekam

“Utang luar negeri merupakan senjata politik atau sebagai bentuk penjajahan negara-negara kapitalis terhadap negara-negara lain, untuk memaksakan kebijakan politik dan ekonominya. Sehingga, keterlibatan negara dalam jeratan utang akan mengantarkannya pada kebangkrutan dan menyengsarakan rakyatnya.”

Oleh. Witta Saptarini, S.E.
(Kontributor NarasiPost.Com)

NarasiPost.Com-Bilamana mendengar sebuah perusahaan gulung tikar, tentunya telah menjadi hal yang lazim. Namun, jika sebuah negara dinyatakan bangkrut, dipastikan menjadi sesuatu yang mengerikan. Ya, betapa mencekam jika kebangkrutan melanda sebuah negara. Seperti yang tengah menjadi sorotan saat ini, Sri Lanka menuju gerbang ketidakpastian ekonomi dan politik. Pasalnya, kini posisinya berada di jurang resesi ekonomi terburuk dan terancam kolaps alias di ambang kebangkrutan. Negara di pesisir India Barat ini, ibarat sedang sakit parah dihantam krisis keuangan yang menjalar menjadi krisis multidimensi.

Penyebab Krisis Ekonomi Terburuk Sri Lanka

Sri Lanka mengalami krisis ekonomi terburuk sepanjang sejarah negara itu. Perdana Menteri Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe mengatakan, bahwa situasi di negaranya berpotensi jatuh ke dasar jurang alias berada di ambang kebangkrutan sebagai negara. Bila kita kilas balik sejenak, berbagai krisis ekonomi yang membuat Sri Lanka bangkrut, di antaranya naiknya harga BBM hingga empat kali lipat pada akhir Juni 2022. Kemudian, inflasi tak terkendali di beberapa bulan terakhir, di mana pada akhir Juni 2022 meroket 54,6% menjadi rekor tertinggi sepanjang sejarah. Lalu, drop-nya cadangan mata uang asing, sehingga membuat sulit dalam membeli dan mengimpor barang asing termasuk BBM, krisis kebutuhan dasar, serta gagal bayar utang luar negeri. (CNBC Indonesia, 13/7/2022)

Ya, kondisi ini memaksa Sri Lanka untuk memohon bantuan dengan mengajukan utang, hingga restrukturisasi pinjaman ke IMF. Sebab, Sri Lanka pun telah kehilangan kredibilitasnya di mata investor, serta menjadi perhitungan utama investor untuk menempatkan modalnya. Namun, pada Mei 2022 lalu Sri Lanka dilaporkan gagal membayar utang luar negeri, kebangkrutan pun di depan mata. Sebab, mengandalkan pinjaman IMF dan beberapa negara lain untuk membayar cicilan, tidak meniscayakan tanpa syarat ketat yang wajib dipenuhi. Walhasil, buntut dari krisis ekonomi yang bergulir sejak 2019 ini membuat rakyat semakin menderita. Faktanya, survei dari UNICEF menunjukkan 70% rumah tangga mengurangi konsumsi makanan, krisis energi akut, penutupan lembaga negara dan layanan publik yang dianggap kurang esensial, serta penutupan sekolah untuk mengurangi mobilitas demi menghemat stok bahan bakar yang terbatas. (CNBC Indonesia,13/7/2022)
https://narasipost.com/2022/04/08/krisis-ekonomi-menerpa-akankah-sri-lanka-mampu-mengatasinya/

Lalu, kondisi kian diperparah dengan instrumen kebijakan dalam negeri. Salah satunya, pemberlakuan pajak dengan persentase fantastis sepanjang sejarah. Alhasil, menyulitkan investor membayar dan meminjam dana dari Bank. Belum lagi perkara korupsi, para pejabat sibuk memperkaya diri sendiri yang menambah keterpurukan ekonomi. Namun, di saat yang sama rakyat kelaparan, sementara penguasa hidup serba mewah hingga membuat kekacauan politik.

Unbelievable Scenes Berujung Penggulingan sang Presiden

Krisis ekonomi di Sri Lanka memicu gelombang demonstrasi besar-besaran. Ribuan mahasiswa dilaporkan turun ke jalan melakukan aksi unjuk rasa. Mereka menuding Presiden yang berkuasa Gotabaya Rajapaksa melakukan mis manajemen dan korupsi. Pun, ribuan demonstran menerobos barikade polisi dan berhasil masuk ke kediaman Presiden Gotabaya Rajapaksa di pusat ibu kota Kolombo pada Sabtu 9 Juli 2022. Aksi itu dibarengi teriakan yang mendesak Gotabaya untuk mundur. Namun, Rajapaksa dilaporan telah melarikan diri sebelum massa memasuki kediamannya.

Unbelievable scenes pun menjadi menu sarapan informasi di berbagai media, mulai dari aksi kocak seperti berswafoto di kolam kepresidenan, menjajal tempat tidur mewah, berpesta di dapur. Selain itu kantor sekretariat pun tak luput dikuasai para demonstran. Hingga aksi ekstrem pun terjadi, mereka membakar kediaman resmi Perdana Menteri Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe. Tak lama setelah Wickremesinghe mendeklarasikan atas kesiapannya melepas jabatannya demi pemerintahan yang baru.

Peliknya situasi ini membuat rakyat berang terhadap pemerintah Sri Lanka dalam menangani krisis yang dinilai tidak efektif. Sehingga mengantarkan ke gerbang kebangkrutan. Walhasil, rakyat mendesak Gotabaya Rajapaksa untuk segera mundur dari kursi kepemimpinan. Gotabaya melalui Ketua Parlemen Sri Lanka, mengatakan bahwasanya dirinya akan mundur pada 13 Juli. Maka, untuk memastikan transisi damai, rakyat diminta menjaga perdamaian dan menghormati hukum.

Karut-Marut Negara Bangkrut dalam Peradaban Kapitalisme

Saat ini isu negara-negara yang rentan mengalami kebangkrutan semakin kencang berembus. Selama dua abad terakhir, hampir dari setengah negara-negara di Benua Eropa, 40% dari negara-negara Afrika, dan 30% dari negara-negara Asia sempat menyatakan kebangkrutan. Selanjutnya, negara mana saja yang akan berpotensi bangkrut dan berhasil lolos ?

PBB memprediksi banyak negara berkembang yang akan menyusul krisis ekonomi yang dialami Sri Lanka hingga bangkrut. Dalam laporan teranyarnya, PBB menyebut dua negara berkembang di kawasan Asia Tenggara, akan mengalami hal serupa karena terbelit utang. Bagaimana dengan Indonesia mengingat memiliki jumlah utang luar negeri disertai bunga fantastis?

Berdasarkan hasil survei Bloomberg, menyatakan bahwa Indonesia berada di peringkat ke-14 dari list 15 negara yang berpotensi mengalami resesi. Di mana hasil survei menunjukkan indikator ekonomi Indonesia jauh lebih baik dari negara-negara dengan peringkat di atasnya. Kendatipun demikian, Menteri Keuangan Sri Mulyani menuntut kehati-hatian dan kecermatan jajaran pemerintah Indonesia dalam mengatur keuangannya. Pasalnya, resesi dan kenaikan inflasi masih membayangi negara-negara di dunia.

Berkaca dari kasus Sri Lanka, selama masih membebek di pusaran sistem kapitalisme, negara-negara dalam cengkeramannya akan terus dibayangi oleh karut-marut negara bangkrut. Lihat saja, kondisi negara di dunia dalam peradaban kapitalisme sampai hari ini. Ada yang tengah bangkrut, berpotensi bangkrut, sudah pernah bangkrut, dan berhasil lolos. Namun, tak lepas dari bayang-bayang ancaman kebangkrutan.

Secara fundamental, sederet faktor penyebab kebangkrutan sebuah negara saat ini merupakan akumulasi dari implementasi sistem ekonomi kapitalis-neoliberal. Di mana sistem ini bersandar pada sektor ekonomi nonriil, yang melahirkan institusi pasar modal, sektor perbankan berbasis riba, sistem keuangan yang bertumpu pada pajak dan utang luar negeri, serta sistem moneter berbasis uang kertas yang menjadi faktor penyebab krisis ekonomi. Inilah, sistem yang menjadi dalang lepasnya tanggung jawab penguasa atas kepemimpinannya. Sebab sistem ini didesain untuk mencetak penguasa-penguasa boneka yang tidak peduli terhadap rakyat, namun loyal terhadap korporat.

Karakter Pemimpin dalam Kapitalisme

Potret pemimpin yang terlahir dari rahim kapitalisme adalah mereka yang tersandera kepentingan partai, golongan, menghamba kepada penjajah, dan kaum kafir. Maka, penguasa dalam sistem ini berlepas diri dari tanggung jawab atas kepemimpinannya. Tak heran, negara yang dijajah secara ekonomi tidak akan bisa keluar dari bahaya ini. Mereka hanya memiliki pilihan, yaitu memiliki utang dan tunduk pada negara kreditur, atau menggadaikan kedaulatan kepada lembaga-lembaga penjajahan internasional seperti IMF, World Bank dan sejenisnya.

Perlu diketahui, ancaman gagal bayar utang adalah bukti dari buruknya penerapan sistem ekonomi kapitalisme. Sebab, utang luar negeri merupakan senjata politik atau sebagai bentuk penjajahan negara-negara kapitalis terhadap negara-negara lain, untuk memaksakan kebijakan politik dan ekonominya. Di mana, tujuan sebenarnya memberi utang bukanlah untuk membantu, melainkan untuk mencapai target agenda penjajahan, yakni kemaslahatan, keuntungan dan eksistensi mereka. Sehingga, keterlibatan negara dalam jeratan utang akan mengantarkannya pada kebangkrutan dan menyengsarakan rakyatnya.

Tak heran, fungsi negara dalam pusaran sistem kapitalisme tidak berada dalam track pelayanan kepada masyarakat. Pun, tak ada kontrol terhadap pejabat publik strategis. Oleh sebab itu, sistem ini membuka celah deal-deal korupsi model penguasa-pengusaha yang merugikan negara, melalui permainan kebijakan fungsi pelayanan publik. Selain itu, sistem ini memfasilitasi bagi korporasi jalur bebas hambatan untuk menguasai berbagai SDA dan perekonomian, serta mengebiri peran negara.

Karakter Pemimpin dalam Sistem Islam

Penguasa dalam Islam adalah sosok pemimpin yang kepribadiannya terdidik secara sistemis. Sehingga, akan terlahir karakter pemimpin ideal yang didambakan umat. Islam menempatkan kepemimpinan sebagai perkara yang penting. Sebab, pemimpin seperti ini akan menjadi pelindung bagi umat dan kehadirannya benar-benar menjadi penjaga kaum muslimin. Sebagaimana sabda Rasulullah saw. dalam suatu hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari, Muslim, Ahmad, dan Abu Dawud, “Sesungguhnya al-Imam (Khalifah) itu perisai, di mana (orang-orang) akan berperang di belakangnya (mendukung) dan berlindung (dari musuh) dengan (kekuasaan)-nya.”

Dalam karyanya ‘As-iyasah Asy-yariyah’ Syaikhul Islam menjelaskan kriteria pemimpin yang baik, “Kepemimpinan yang ideal itu memiliki dua sifat dasar yaitu, kuat (mampu) dan amanah.” Kepemimpinan kuat adalah sikap berani memerangi kezaliman dan menerapkan syariat Islam yang bersumber dari Allah ‘azza wa jalla. Serta, terbebas dari segala bentuk penghambaan dan ketundukan kepada selain Allah.

Langkah Strategis Penguasa dalam Negara Khilafah untuk Memakmurkan Rakyat

Karakter pemimpin ideal dalam Islam yang ditopang dengan kecakapan keilmuan, akan memahami dan mudah dalam memecahkan setiap persoalan, dengan mengambil solusi tepat bagi rakyatnya. Maka, langkah strategis penguasa dalam Islam untuk memakmurkan rakyat, sekaligus memulihkan ekonomi di seluruh dunia adalah hanya dengan menerapkan sistem ekonomi Islam yang kuat, mandiri, dan anti krisis. Tentunya, dalam sebuah institusi negara dengan fondasi Islam yang kokoh yaitu Khilafah.

Berikut langkah strategis yang akan diambil penguasa dalam Khilafah berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Pertama, memastikan 100% menutup kemungkinan terlibat dengan sistem riba, baik nasi'ah maupun fadhl. Sehingga, praktik perbankan konvensional, seluruh aktivitas individu dan bisnis berbasis riba, serta transaksi yang tidak sesuai syariah dihentikan. Kedua, restrukturisasi sistem moneter berbasis emas dan perak.

Ketiga, menempatkan prinsip negara berdaulat yang mandiri dalam pengelolaan kepemilikan, dengan pembagian yang jelas dan implementasi yang tegas. Dengan menerapkan sistem keuangan berbasis Baitulmal. Di mana, visi dan sebab kepemilikannya telah diatur dalam syariat. Sehingga, menutup peluang tidak terserapnya sumber pendapatan negara. Keempat, menata ulang kebijakan fiskal dan menempatkan pajak sebagai instrumen yang bersifat temporal, yakni ketika menghadapi kondisi extraordinary yang ditujukan bagi kalangan muslim aghnia (orang kaya). Kelima, menolak rekomendasi, tidak turut campur tangan, apalagi tunduk kepada lembaga internasional yang mengusung agenda penjajahan. Keenam, memastikan peran negara istikamah dalam jalur pelayanan terhadap rakyatnya.

Maka, dengan menerapkan berbagai konsep, gagasan serta mekanisme makro dan mikro ekonomi Islam, negara mampu mengendalikan dan menciptakan iklim ekonomi yang mantap, serta tidak terperosok ke jurang krisis. Amat disayangkan, ketentuan yang tampak sederhana namun membawa efek kemaslahatan yang luar biasa, ternyata hari ini diabaikan. Tak heran, ketika dilanggar terjadi implikasi buruk yang tidaklah sederhana pada dunia saat ini. Sistem kapitalisme yang telah meremehkan ketentuan-ketentuan syariat, membuat negara tak berdaya. Itulah, betapa luhur dan hebatnya syariat jika kita memahami, menaati, dan melaksanakannya secara paripurna.

Wallahu a’lam bish-shawwab.[]