"Paradigma politik Islam jelas berbeda dengan paradigma politik yang lahir dari rahim kapitalisme. Jika kapitalisme memandang politik sebagai orientasi kekuasaan, maka Islam memandang kekuasaan hanya sebagai wasilah atau jalan menyempurnakan pengabdian kepada Allah Swt."
Oleh. Miladiah al-Qibthiyah
(Wakil RedPel NarasiPost.Com)
NarasiPost.com-Kabar duka kini datang dari Negeri Sakura. Mantan Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe ditembak saat berkampanye pemilihan parlemen pada hari Jumat, 8 Juli 2022. Polisi setempat menangkap seorang pria berusia 41 tahun yang dicurigai melakukan penembakan di kota Nara, Jepang. Tak berselang lama, Kantor berita TBS Television melaporkan bahwa Abe telah ditembak di sisi kiri dadanya dan juga di leher. Berdasarkan hasil identifikasi kepolisian, tersangka penembak adalah Tetsuya Yamagami, warga Nara dan pernah bertugas di militer Jepang. (dunia.tempo.co, 08/07/2022)
Sebagaimana yang diberitakan di banyak media, Jepang adalah negara yang mempunyai beberapa Undang-Undang (UU) pengendalian senjata paling ketat di dunia. Saking ketatnya, warga Jepang yang ingin mempunyai senjata api secara legal harus melewati proses yang panjang dan rumit. Selain harus menjalani pemeriksaan polisi secara ketat, warga juga harus mendapatkan rekomendasi dari asosiasi penembakan.
Sangat jarang terjadi aksi penyerangan terhadap pemimpin politik atau pejabat publik di Jepang. Jika memang Jepang adalah negara dengan peraturan senjata yang ketat, lantas mengapa kasus penembakan eks PM Jepang bisa terjadi?
Kekerasan Politik
Kasus kematian Shinzo Abe rupanya ditengarai oleh adanya kasus kekerasan politik di Jepang. Jepang yang merupakan sekutu penting Amerika Serikat yang cukup lama tidak bisa dilepaskan dari kultur kekerasan politik AS. Bisa saja kultur kekerasan ini memengaruhi sistem perpolitikan di Jepang. Meskipun secara ideologi Jepang dan Amerika berbeda, namun pengaruh ideologi kapitalisme mudah mencengkeram negara-negara sekutunya. Sehingga kekerasan politik, baik yang terjadi di Jepang maupun di berbagai negara tak dimungkiri lahir bersamaan dengan adanya peradaban kapitalisme.
Kekerasan politik dalam suatu negara telah menjadi ancaman besar yang nyata dan serius. Kekerasan politik itu bisa saja berbentuk kekerasan verbal melalui media digital, orasi-orasi politik yang saling memojokkan, hingga pada kekerasan fisik yang melukai bahkan menghilangkan nyawa seperti yang dialami oleh eks PM Jepang.
Puncak kekerasan politik di dunia kapitalisme memang terlihat jelas saat momen-momen pemilihan umum. Pada kasus yang menimpa eks PM Jepang, beliau tengah melakukan pidato kampanye pemilihan parlemen di Nara, Jepang. Kekerasan politik semacam ini tentu saja merupakan skenario ancaman fisik berujung pada pembunuhan dan termasuk tindak pidana yang harus dijerat pasal.
Menurut United States Institute of Peace, kekerasan politik terjadi akibat petahana yang melibatkan militer untuk melawan oposisi. Persis yang menimpa mendiang eks PM Jepang, pelaku penembakan adalah seorang mantan militer Angkatan Laut. Dalam sistem politik kapitalisme, kampanye untuk sebuah pemilihan merupakan zona kompetisi politik yang sengit. Ibarat berada di ring tinju, para kandidat akan bertarung di tengah polarisasi politik yang kian menguat dan politik kebencian dinilai sebagai lahan subur bagi benih-benih kekerasan politik.
Sungguh berbeda paradigma politik yang lahir dari rahim kapitalisme dan Islam. Jika kapitalisme memandang politik sebagai orientasi kekuasaan, maka Islam memandang kekuasaan hanya sebagai wasilah atau jalan menyempurnakan penghambaan kepada Allah Swt.
Politik dalam Islam
Siyasah merupakan istilah politik dalam Islam. Islam sangat menekankan pentingnya siyasah sebab, siyasah sendiri memiliki makna mengatur segenap urusan umat dan mencela orang-orang yang berlepas tangan terhadap urusan umat. Islam memiliki Konsep yang khas tentang politik, yakni dibangun di atas dasar akidah Islam. Politik Islam sendiri tidak lain untuk melaksanakan hukum-hukum yang bersumber dari syariat Allah Swt. yang kemudian diimplementasikan baik di dalam negeri maupun luar negeri.
Pada hakikatnya, politik Islam adalah pengurusan urusan umat berdasarkan kebenaran dan keadilan dengan mengambil akidah Islam sebagai konsep politik agar menyelaraskan seluruh kehidupan umat manusia berdasarkan sudut pandang akidah Islam. Akidah Islam inilah yang mendorong kaum muslim memfokuskan perhatian mereka terhadap dunia, menyebarkan risalah Rasulullah ke seluruh penjuru dan mengatur kehidupan dunia dengan hukum-hukum syariat yang diturunkan langsung oleh Allah Swt. melalui wahyu Al-Qur'an.
Politik juga merupakan inti dari ajaran Islam, sebab ia lahir dari kekuatan akidah dan kebenaran hukum-hukum Islam dalam menyelesaikan setiap permasalahan kehidupan manusia. Maka, memandang kekuasaan politik dalam kacamata kapitalisme maupun sosialisme sejatinya adalah akar persoalan munculnya berbagai penderitaan dan kemunduran umat manusia di dunia. Politik kapitalisme justru mengantarkan pada kezaliman yang harus ditanggung oleh umat. Berbeda ketika politik berdiri di atas sistem/akidah Islam, maka yang terjadi adalah terjaganya kehormatan/kemuliaan dan terjaminnya hak-hak rakyat.
Umat Islam harus menyadarinya serta memperjuangkan Islam politik, yakni melalui jalan penegakan Khilafah Islamiah yang benar-benar menyeriusi setiap problem-problem keumatan. Sebab Khilafah tak hanya dibutuhkan oleh umat Islam namun juga oleh umat dan bangsa lain yang saat ini masih terkungkung dalam pusaran kapitalisme yang membawa malapetaka dan kehancuran di dunia.
Khatimah
Orientasi utama politik Islam adalah tegaknya hukum-hukum Allah di muka bumi, sebab kekuasaan tertinggi adalah kekuasaan Allah yang tercermin dalam penerapan hukum-hukum syariat Islam. Sedangkan keberadaan manusia adalah sebagai pelaksana aturan-aturan Islam dan memerangi segenap kekuasaan yang tidak bersumber dari syariat Islam. Wallaahu a'lam bi ash-shawab.[]
