“Tata kelola SDA yang keliru, menunjukkan rezim lebih memihak asing daripada rakyat sendiri. Perkara ini, bukanlah hal yang aneh dalam praktik kebijakan kapitalisme.”
Oleh. Ana Nazahah
(Kontributor Tetap NarasiPost.Com)
NarasiPost.Com-Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara. Artinya, jika rakyat lalai membayar pajak, maka akan berdampak buruk pada pembangunan nasional. Oleh karena itu, pemerintah pusat mengatur regulasi pajak sedemikian rupa. Menetapkan sanksi administrasi, pun sanksi bunga. Agar rakyat tetap taat membayar pajak.
Kalau dipikir-pikir, sungguh kasihan jadi warga negara yang bernama rakyat. Ekonominya kian anjlok, hidup pun kian melarat. Dibelenggu pula dengan aturan pajak yang menjerat. Sungguh aneh! Mengingat Indonesia yang kaya sumber daya alamnya, kenapa bisa defisit anggaran? Dibawa ke mana SDA yang kita punya?
Salah Kelola SDA
APBN negara hari ini dibangun dengan konsep kapitalis-neoliberal. Dalam pandangan kapitalisme pajak dan utang merupakan satu-satunya jalan keluar untuk menyeimbangkan defisit ekonomi dalam setiap periode anggaran. Jadi, mau tidak mau, pajak adalah satu-satunya jalan keluar untuk menggenjot APBN yang defisit.
Selain itu, alasan lain kenapa pajak harus menjadi sumber pendapatan utama, disebabkan karena terputusnya akses negara untuk menikmati keberkahan SDA yang melimpah. Privatisasi SDA, pada awalnya diharapkan menciptakan profitabilitas bagi negara, namun sampai saat ini tidak pernah terbukti. Sistem kapitalisme memang membuka peluang asing untuk mengeksploitasi SDA sebesar-besarnya. Sedang peran negara hanya sebagai regulator, menjamin SDA milik rakyat untuk dikelola asing dan swasta. Hasilnya, rakyat hanya bisa gigit jari, kekayaan yang melimpah tak pernah bisa dinikmati.
Pada akhirnya, negara gagal meriayah rakyatnya. Tata kelola SDA yang keliru, menunjukkan rezim lebih memihak asing daripada rakyat sendiri. Perkara ini, bukanlah hal yang aneh dalam praktik kebijakan kapitalisme. Karena dalam sistem ini, pemerintah harus meminimalisasi campur tangannya, dan menyerahkan urusan ekonomi kepada individu-individu. Dan inilah ciri khas ekonomi berbasis kapitalisme-neoliberal.
Lepas Tangan
Karenanya tidak heran jika pemerintah terkesan lepas tangan. Meski rakyat dalam kondisi melarat sekalipun. Pajak tetap menjadi pilihan instrumen kebijakan untuk menutupi defisit anggaran. Walau harus menambah beban rakyat, di tengah harga pangan yang kian meroket, dan pengurangan berbagai jenis subsidi. Tetap saja, rakyat dipaksa memikul beban pembiayaan rumah tangga negara. Bukankah ini sangat zalim?
Ibaratnya, "Sudah jatuh dari tangga, ditimpa tangga pula," begitulah nasib rakyat hari ini. Negara yang diharapkan mampu mengurusi rakyat dengan baik, malah menjadikan rakyat sebagai sapi perahnya. Rakyat dibikin babak belur, sementara penguasa lepas tangan, membiarkan rakyat bertarung melawan kerasnya kehidupan yang diakibatkan oleh kebijakan kapitalisme yang diadopsi rezim.
Ekonomi Islam sebagai Solusi
Andai kita hidup dalam sistem Islam, tentunya tak akan menderita seperti hari ini. Karena dalam Islam negara akan memosisikan dirinya sebagai ra'in (pengurus) yang akan meriayah (mengurusi) umatnya dengan baik. Tidak akan membebankan anggaran belanja negara kepada rakyatnya. Apalagi memalak rakyat dengan pajak. Karena pajak bukanlah sumber pendapatan negara dalam sistem Islam.
Setidaknya ada tiga sumber pendapatan negara. Pertama, sektor kepemilikan individu, seperti hibah, sedekah, dan zakat. Kedua, sektor kepemilikan umum, seperti sektor pertambangan, minyak bumi, hutan, dan lain-lain. Ketiga, dari sektor kepemilikan negara, misal jizyah, ganimah, fa’i, dan ‘usyur.
Ketiga sumber pendapatan negara ini dialokasikan sepenuhnya dengan prinsip sentralisasi. Caranya, sumber pendapat ditarik dulu ke pusat (dikelola negara), lalu didistribusikan ke seluruh daerah sesuai kebutuhan. Untuk pembiayaan jalan, rumah sakit, pendidikan, dan lain-lain.
Tentu saja Islam mampu membiayai itu semua. Sebab, Islam melarang privatisasi SDA, baik itu swasta apalagi asing. Sebagaimana sabda Rasul saw. “Manusia berserikat dalam tiga hal yaitu: air, padang rumput dan api.” (HR. Abu Dawud)
Negaralah yang secara langsung mengatur SDA yang melimpah. Mengeksplorasi secukupnya tanpa merusak alam dan lingkungan yang ada. Sekaligus melakukan riset dan penemuan pada SDA lainnya yang mungkin menjadi sumber pendapatan baru di sebuah wilayah. Dengan pengaturan ini, negara mampu membiayai APBN tanpa pajak, dan tanpa defisit anggaran tentunya.
Khatimah
Maka, jelas sudah! Defisit anggaran yang dialami negara adalah akibat tata kelola APBN yang keliru, buah dari bobroknya penerapan sistem kapitalis. Lelah sudah rakyat menderita, kenapa tidak kita akhiri saja? Sistem ini kita campakkan segera! Itulah satu-satunya cara kita terbebas dari beban pajak dan berbagai kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat.
Selanjutnya, kembalikan din Islam seutuhnya dalam kehidupan kita. Baik sebagai agama atau sebagai ideologi yang menjadi landasan bernegara. Hanya dengan begitu, barulah kita akan mendapat berkah dari langit dan bumi-Nya. Allah Swt. berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 96, "Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi."
Wallahua'lam bishawab.[]
