"Sikap Pakistan yang ‘bermain dua kaki’ kepada kekuatan Barat dan Timur di waktu yang bersamaan ini tentu tidak terlepas dari konsekuensi."
Oleh. Iranti Mantasari, BA.IR, M.Si
(Kontributor Tetap NarasiPost.Com)
NarasiPost.Com-Pakistan beberapa hari terakhir tengah panas. Tidak sedikit elemen masyarakat sudah turun ke jalan untuk menuntut perbaikan atas kondisi perpolitikan dalam negeri mereka yang sedang carut-marut. Bahkan yang teranyar, perdana menteri Pakistan yang sudah menjabat selama 4 tahun, resmi diturunkan melalui mekanisme motion of no confidence atau mosi tidak percaya yang dilayangkan oleh parlemen kepada pemerintah (CNN Indonesia, 10/4/22).
Pelengseran Imran Khan ini didominasi oleh pandangan bahwa ia dirasa gagal mengurus perekonomian negara setelah dihantam oleh pandemi. Selain itu, kejadian ini menjadi sejarah baru dalam perpolitikan eks negara persemakmuran Inggris tersebut, karena Imran Khan adalah perdana menteri Pakistan pertama yang diturunkan dari jabatannya melalui mosi tidak percaya. Dilansir dari kanal The Washington Post, empat hari setelah penghentian Imran Khan, Pakistan sudah memiliki perdana menteri baru, yakni Shahbaz Sharif, seorang pimpinan partai oposisi di Pakistan yang juga merupakan adik dari mantan perdana menteri selama 3 periode, Nawaz Sharif (The Washington Post, 14/4/22).
Tak hanya itu, politik dalam negeri Pakistan yang sedang menghadapi turbulensi ini sontak mendapat komentar dari pihak luar, termasuk AS dan Cina. Kedua negara tersebut mengawali hubungan dengan pemerintah Pakistan yang baru dengan mengucap selamat pada Sharif atas terpilihnya sebagai perdana menteri menggantikan Imran Khan. Sikap dua negara ini memberikan sinyal yang jelas kepada pemerintah baru Pakistan agar mereka bisa melanjutkan kerja sama strategis yang sudah lama terjalin (Warta Ekonomi, 14/4/22).
Kondisi yang dialami oleh Pakistan ini boleh jadi menimbulkan tanda tanya, mengapa Cina dan AS yang notabene secara ekonomi berkompetisi satu sama lain bisa sefrekuensi dalam menguatkan hubungan dengan Pakistan? Serta kenapa Pakistan bisa menghadapi problem seperti yang dialaminya saat ini?
Permainan Dua Kaki ala Pakistan
Dalam kehidupan bernegara di era modern seperti hari ini, permasalahan yang terjadi di dalam negeri sebuah negara, sangat besar kemungkinannya dipengaruhi juga oleh peristiwa atau kebijakan politik di level regional atau internasional. Karakter negara-negara status quo yang dipisahkan oleh batas-batas teritorial, namun faktanya sangat dependen dan bergantung satu sama lain di bawah berbagai kesepakatan internasional. Begitu pun yang terjadi di Pakistan. Masalah yang menimpanya sampai berbuntut pada turunnya seorang kepala pemerintahan menunjukkan bahwa masalah ini tidaklah berdiri sendiri, melainkan akibat dari peristiwa yang berasal dari luar Pakistan itu sendiri.
Pakistan memiliki track record hubungan yang cukup baik dengan negara-negara besar, seperti AS, Cina, serta Rusia. Di setiap masa pemerintahan, sebelum hingga saat Imran Khan memimpin, hubungan itu tetap terjalin, meski dengan dinamikanya masing-masing. Hubungan AS-Pakistan bukan hanya baik dalam urusan ekonomi, namun juga politik dan agenda kontra terorisme. Meski demikian, di masa akhir kepemimpinannya, Imran Khan kerap mengkritisi AS dan gencar menyuarakan bahwa Pakistan tidak akan menjadi boneka dari AS. Adapun dengan Cina, Pakistan bahkan merupakan salah satu negara anggota dari Shanghai Cooperation Organization, sebuah organisasi regional dalam bidang ekonomi, politik, hingga militer yang anggotanya tersebar di kawasan Eurasia. Dengan Rusia, bahkan Imran Khan sempat melakukan lawatan ke Moskow, berdekatan dengan momen serangan awal Rusia ke Ukraina.
Sikap Pakistan yang ‘bermain dua kaki' kepada kekuatan Barat dan Timur di waktu yang bersamaan ini tentu tidak terlepas dari konsekuensi. Yang bahkan skenario terburuknya sudah dirasakan langsung oleh Imran Khan dengan banyak yang berspekulasi bahwa pemberhentiannya tentu tidak lepas dari peran AS untuk ‘menghukum’nya karena kebijakan luar negeri Pakistan yang mulai ‘nakal’ terhadap AS.
Hanya saja, sebagai sebuah negara yang berjuang membangun ekonomi, khususnya di tengah turbulensi ekonomi sebagai dampak langsung dari pandemi, sikap yang demikian lazim dilakukan untuk memastikan dukungan dan sokongan dari negara-negara tersebut terus mengalir kepada Pakistan. Namun, sebagaimana karakter khas dari status quo sekuler hari ini, tidak ada kawan dan lawan yang abadi. Jika masing-masing pihak merasa bahwa kepentingannya bisa terpenuhi dalam sebuah hubungan bilateral atau multilateral, maka tidak menutup kemungkinan hari ini bermusuhan, namun esok hari justru berjabat tangan.
Pelajaran Berharga Terkait Pemerintahan Islam
Sebagai negara yang dengan jelas menyematkan Islam sebagai agama resmi negaranya, maka bukan suatu hal yang naif jika masalah ini dicermati dengan perspektif politik Islam. Jika dilihat dengan kacamata yang lebih besar, berbagai masalah yang dihadapi Pakistan dapat dikatakan bermuara pada Islam yang hanya dijadikan sebagai agama, bukan ideologi negara. Ada perbedaan yang mendasar antara menempatkan Islam sebagai agama saja, dengan Islam sebagai agama sekaligus ideologi.
Bila Islam sebagai ideologi didefinisikan sebagai keyakinan yang melahirkan peraturan, maka segala hal yang berkaitan dengan peraturan pasti akan disesuaikan dengan syariat Islam, termasuk di dalamnya adalah apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh penguasa dalam mengurus kehidupan rakyat dan bernegara. Lalu apabila Islam tidak dijadikan sebagai ideologi negara, maka tentu aturan-aturan yang tidak Islamilah yang akan diimplementasikan. Islam hanya akan tampak pada urusan-urusan privat, personal dan ritual semata, namun bagaimana berhubungan dengan negara lain, Islam tidak dianggap penting untuk mengatur hubungan itu.
Demikian juga dengan sikap Imran Khan yang banyak dinilai populis, karena mendasarkan kebijakannya untuk meraup suara rakyat, namun hipokrit di sisi yang lain. Seperti kebijakan antikorupsi yang begitu lantang disuarakan, namun Imran Khan sendiri dikelilingi oleh pihak-pihak yang korup di jajaran pemerintahannya. Penguasa yang menjadikan Islam sebagai ideologi kepemimpinannya tentu tidak akan bersikap demikian, karena ia menetapkan berbagai kebijakan semata karena tanggung jawabnya kepada Allah Al-Malik untuk mengurus umat.
Alhasil, apa yang sedang terjadi di Pakistan hari ini memberikan pelajaran penting kepada umat Islam di mana pun berada, bahwa Islam yang hanya diletakkan di pinggir kehidupan manusia hanya akan melahirkan keterpurukan dan masalah sebagaimana yang dipertontonkan oleh peradaban sekuler selama ini. Pragmatisme para pemimpin muslim dalam menjalankan kekuasaannya juga hanya menumpuk krisis yang bisa meledak kapan saja. Sejatinya, kekuasaan yang dilakukan oleh para penguasa muslim adalah kekuasaan Islam, bukan sekuler, yang pertanggungjawabannya tidak hanya mereka lakukan di akhir tahun di hadapan majelis, namun juga akan dipertanggungjawabkan di akhirat yang tak ada satu hal pun luput dari penilaian Allah Yang Maha Adil. Wallahu a’lam bisshawwab.[]
