"Memberikan panggung bagi orang-orang yang terkoneksi dengan komunisme, sama saja memberi bantuan atau mempermudah berkembang dan menyebarnya paham komunisme di negeri ini."
Oleh. Erdiya Indrarini
(Pemerhati Publik)
NarasiPost.Com-Bahaya laten, itulah PKI (Partai Komunis Indonesia). Betapa bahayanya, sehingga harus ditumpas hingga ke akar-akarnya. Namun, kini pejabat cenderung longgar terhadap keberadaan komunisme di Indonesia, mengapa?
Panglima TNI, Jendral Andika Perkasa menyatakan, bahwa keturunan Partai Komunis Indonesia (PKI) boleh mendaftar menjadi prajurit TNI. Pernyataan ini dilihat melalui akun Youtube pribadinya yang diunggah 30 Maret lalu. Ia menyebut, tidak ada dasar hukum yang melarang keturunan PKI untuk mendaftar. Ia pun menyatakan bahwa Tap MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tidak bisa dijadikan dasar hukum larangan tersebut, karena yang dilarang adalah paham komunisme, bukan keturunannya.
Berkenaan dengan itu, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengatakan, bahwa TNI bukan institusi pemerintahan pertama yang menghapus syarat keturunan anggota PKI tak boleh mendaftar sebagai prajurit. Seperti syarat menjadi calon legislatif, kepala daerah, bahkan untuk menjadi PNS pun, sudah lama tidak memakai syarat tersebut.
Pernyataan Mahfud ini mengacu pada keputusan MK (Mahkamah Konstitusi) pada 2004 silam yang membatalkan ketentuan Pasal 60 huruf g UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu. Isinya, syarat calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massa, atau bukan orang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam G30S PKI atau organisasi terlarang lainnya (Cnnindonesia.com, 4/4/2022).
TNI Jalankan Peranmu
Tugas TNI adalah menjaga keamanan, pertahanan, juga kedaulatan bangsa dan negara. Rakyat telah mempercayakan sepenuhnya pada institusi ini. Jika TNI lengah, dan tidak bisa menjalankan peran, fungsi, serta posisinya sebagai penjaga negara, tentu akan sangat membahayakan rakyat.
Memang, dalam undang-undang tidak tertulis dengan jelas larangan keturunan PKI mendaftar sebagai prajurit TNI. Namun, bukan berarti memberikan ruang pada orang-orang yang terafiliasi dengan ideologi yang sangat membahayakan ini. Karena, dalam TAP MPRS 1/25/1966 dengan tegas melarang Partai Komunis Indonesia, termasuk semua bagian organisasinya.
Sebuah partai atau organisasi tentu terdiri dari beberapa individu. Siapa yang bisa menjamin jika dalam diri individu pendaftar, tidak tersemat ideologi komunisme. Tak ada yang bisa mengetahui seseorang itu berideologi apa. Sebab, sebuah ideologi jika sudah mendarah daging pada seseorang, suatu saat berpotensi menjadi tindakan atau aksi.
Pentingnya Mewaspadai Keturunan Komunis
Memberikan panggung bagi orang-orang yang terkoneksi dengan komunisme, sama saja memberi bantuan atau mempermudah berkembang dan menyebarnya paham komunisme di negeri ini. Jendral Andika seyogianya lebih fokus pada penyelesaian kasus-kasus terorisme yang dilakukan oleh KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata) di Papua yang tak pernah tuntas, dibandingkan dengan memberi ‘hati’ pada keturunan komunis.
Cobalah sejenak kita mengambil hikmah dari Islam. Mengapa ketika masuk masjid harus melepaskan sandal atau sepatu? Padahal, tak ada aturan atau dalil/hukum tertulis yang melarang menggunakan sandal atau sepatu di dalam masjid. Nah, itulah bentuk dari penjagaan, kewaspadaan juga kehati-hatian. Seorang pemimpin haruslah peka dan cerdas dalam menyikapi sebuah hukum. Menutup celah risiko keburukan, terlebih yang membahayakan, haruslah dilakukan.
Jangan Lupakan Sejarah
Tak bisa dimungkiri, kebiadaban para anggota PKI sangat menyayat hati. Semua tentu ingat dengan sejarah G30S/PKI, bagaimana orang-orang yang terafiliasi dengan komunisme membantai para jenderal pada tahun 1965. Tentu kita pun tak boleh melupakan sejarah kekejamannya di berbagai daerah di Indonesia.
Sejarah Partai Komunis Indonesia (PKI) mulai terang-terangan pada 1948, yang ditandai dengan adanya pemberontakan di Madiun. Didahului dengan gerakan revolusioner yang disebut formal fase nonparlementer, yaitu pengambilalihan kekuasaan dari pemerintah yang sah. Peristiwa itu terjadi pada 18 September 1948 yang dipimpin tokoh PKI, Amir Syarifuddin dan Muso. Usaha kudeta itu disertai pula penculikan dan penganiayaan serta pembantaian sejumlah penduduk sipil, polisi, dan para ulama di Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Bahayanya Memberi Ruang pada Keturunan PKI
Keberadaan sebuah ideologi, akan mendarah daging dalam diri seseorang. Ideologi akan terpatri dalam pikirannya. Juga akan dibawa hingga matinya. Ia akan mengembangkan pemahamannya, termasuk penganut ideologi komunisme ini. Pun, sebuah ideologi tak akan musnah selama masih ada yang mengemban. Semakin banyak pengembannya, maka semakin kuat kedudukannya. Oleh karenanya, betapa bahayanya jika orang-orang yang berhubungan dengan ideologi komunisme diberi ruang di negeri yang berketuhanan yang Maha Esa ini.
Keberadaan ideologi komunisme di negeri ini, merupakan bahaya laten bagi Indonesia. Artinya bahayanya tersembunyi, bahkan bisa dalam waktu yang lama. Namun, Ia bisa muncul secara tiba-tiba dan kapan saja. Terbukti, semenjak dicabutnya persyaratan bebas dari keturunan PKI bagi caleg, kepala daerah, maupun PNS, sejak itu pula nyaring tuntutan agar negara menghapus TAP MPRS 1/25/1966.
Dengan demikian, kebijakan institusi TNI yang sudah didahului institusi-institusi lainnya yang menempatkan orang-orang yang terafiliasi dengan PKI, merupakan kecerobohan. Karena akan mengundang bahaya yang sewaktu-waktu mengancam bangsa dan negara. Memang, saat ini terlihat aman. Namun suatu saat, siapa yang mampu menjamin ?
Kapitalisme Demokrasi Adaptif pada Komunisme, Anti dengan Islam
Sistem perekrutan calon prajurit TNI oleh Jendral Andika ini, menandakan bahwa sistem kapitalisme demokrasi yang dianut negeri ini, sangat adaptif terhadap komunisme. Atau bahkan paham apa pun yang bertentangan dengan agama, norma, dan keamanan rakyat.
Sebaliknya, pemahaman Islam justru dimusuhi, diwaspadai, dilarang untuk dipelajari dan didakwahkan, bahkan dikriminalisasi dengan keji. Ideologi yang ada saat ini, sangat khawatir jika Islam diterapkan secara utuh di seluruh kehidupan, termasuk dalam pemerintahan. Itulah salah satu lemah dan cacatnya sistem kapitalisme demokrasi.
Indonesia Terancam Dua Ideologi
Dari ulasan di atas, menunjukkan bahwa sesungguhnya negeri ini sedang berada dalam dua bahaya besar. Yakni, ancaman ideologi komunisme, dan ideologi kapitalisme demokrasi yang saat ini mencengkeram negeri. Dengan sistem kapitalisme demokrasi, berbagai sumber kekayaan alam Indonesia bisa dikuasai swasta, maupun asing.
Melalui sistem ini pula, negara dijajah dengan utang luar negeri. Juga dengan pajak yang semakin banyak. Kesenjangan ekonomi pun semakin tinggi. Sementara pada waktu yang sama, kehidupan sosial masyarakatnya dihancurkan melalui budaya liberalisme. Wajar jika kian, hari generasi makin rusak. Banyak kasus perzinaan, gemar tawuran, marak penyimpangan gender seperti LGBT, dan sebagainya.
Pentingnya Kesadaran dan Pemahaman
Rakyat Indonesia, terlebih kaum muslimin harus menyadari. Berbagai permasalahan yang ada, juga keburukan yang berulang menimpa pada saat ini, karena negara mengadopsi sistem pemerintahan dari penjajah, yakni kapitalisme demokrasi. Umat telah menjauh dari Islam. Ajaran Islam enggan diterapkan secara menyeluruh di setiap aspek kehidupan. Tapi malah puas pada ibadah dan akhlak saja. Inilah akar segala kerusakan yang ada. Padahal, Allah Swt. telah berfirman yang artinya :
Dan sungguh, inilah jalan-Ku yang lurus. Maka ikutilah! Jangan kamu ikuti jalan-jalan (yang lain) yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalan-Nya. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. (QS. An-An'am :153)
Oleh karenanya, jika ingin selamat dari ancaman komunisme, maupun ideologi kapitalisme yang di dalamnya ada demokrasi, liberalisme, sekularisme, maka harus kembali ke jalan Islam. Menegakkan sistem Islam secara menyeluruh. Tidak hanya dalam ibadah dan akhlak saja, tapi di seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Islam bukan hanya agama, tapi sebuah sistem kehidupan yang kompleks dan sempurna. Wajar, karena sistem ini berasal dari Tuhan, bukan dari kecerdasan akal manusia semata. Sistem Islam juga satu satunya yang diridai Allah Swt. hingga akhir zaman. Masihkah ingin mempertahankan kebobrokan ideologi kapitalisme demokrasi?
Wallahua'lam bishowab[]
