"Usaha pemerintah dalam meratakan pembangunan di daerah masih jauh dari yang diharapkan, meski sudah ada Alokasi Dana Perimbangan Desa, nyatanya pembangunan daerah masih berjalan lambat. Mirisnya, daerah hanya mendapat perhatian jika ada pemberitaan secara viral. Padahal sudah menjadi tugas pemerintah untuk membangun fasilitas pendidikan, kesehatan dan ekonomi yang dibutuhkan rakyat."
Oleh. Ai Siti Nuraeni
(Pegiat Literasi)
NarasiPost.Com-Jagat Tiktok sempat digegerkan dengan video seorang ibu hamil yang ditandu menggunakan sebatang bambu dan selembar kain sarung melewati jalanan kampung yang bahkan sulit dilewati roda dua sekalipun. Kejadian itu berlangsung di Kampung Cikadu Desa Rancakole Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung, pada hari Senin (28/2) sekitar pukul 17.30 WIB.
Bupati Bandung, Dadang Supriatna, mengaku prihatin dan segera mengintruksikan jajarannya untuk menangani kasus tersebut. Menurutnya, setiap daerah sebetulnya telah disediakan kendaraan operasional untuk membantu warga yang membutuhkan, tapi karena kondisi medan kecil dan sempit, menyebabkan kendaraan tidak bisa dipakai. (Jpn.jabar.com, 03/03/2022)
Melahirkan adalah sebuah perjuangan tersendiri bagi kaum hawa. Kasus melahirkan yang normal mungkin masih bisa ditangani oleh bidan namun untuk kasus yang rumit tentu perlu dibantu tenaga dokter beserta peralatan yang canggih. Karenanya, saat hamil, seorang ibu wajib memeriksakan kandungannya pada tenaga kesehatan serta merencanakan tempat persalinan, sebagai upaya menekan angka kematian ibu dan bayi saat persalinan.
Namun, fakta tak seindah realita, pelayanan kesehatan yang sejatinya merupakan kebutuhan asasi manusia tidak bisa didapatkan secara merata oleh semua warga Indonesia. Kendalanya beragam, namun yang jelas semua kendala tersebut dipicu oleh timpangnya pembangunan di wilayah perkotaan dan pedesaan. Di perkotaan, akses terhadap fasilitas publik bisa dijumpai di beberapa area strategis seperti jalan, rumah sakit, sekolah, pusat perbelanjaan, transportasi massal dan sebagainya tersedia dan hampir merata. Sementara di pedesaan, terutama area yang terpencil dan terisolasi, transportasi tidak ada, akses jalan ke kabupaten/kota sedemikian sulit. Kalaupun ada fasilitas umum yang tersedia, kondisinya sangat memprihatinkan, terbengkalai karena kurang perawatan atau perhatian dari pejabat setempat. Akibatnya, ketidakmerataan tersebut berpengaruh pada hak asasi masyarakat, seperti kesehatan, keamanan, pendidikan, dan kenyamanan.
Adapun usaha pemerintah dalam meratakan pembangunan di daerah masih jauh dari yang diharapkan, meski sudah ada Alokasi Dana Perimbangan Desa, nyatanya pembangunan daerah masih berjalan lambat. Mirisnya, daerah hanya mendapat perhatian jika ada pemberitaan secara viral. Padahal sudah menjadi tugas pemerintah untuk membangun fasilitas pendidikan, kesehatan dan ekonomi yang dibutuhkan rakyat.
Fakta juga menunjukkan perhatian pemerintah pada ibu hamil baru berupa pemeriksaan berkala semata di posyandu, tidak sampai menjamin pemenuhan gizi harian, transportasi memadai, infrastruktur yang layak apalagi biaya melahirkan gratis. Dengan demikian, pengurusan ini kembali diserahkan pada masing-masing individu rakyat. Maka, tidak mengherankan jika kasus kelahiran tanpa didampingi nakes masih terjadi di daerah.
Inilah watak dari rezim yang dipengaruhi pemikiran kapitalisme-sekuler, pengurusan yang dilakukan tidak berlandaskan rasa tanggung jawab melainkan hanya upaya untuk menggugurkan kewajiban ala kadarnya. Kinerja mereka hanya terpacu saat kritik pedas dilayangkan, namun saat tidak ada amar makruf nahi mungkar yang dilakukan rakyat, kinerja mereka kembali pasif. Ini karena penilaian manusia lebih mereka anggap ketimbang penilaian Sang Pencipta alam semesta.
Keadaan ini seharusnya menjadi alasan kuat bagi masyarakat untuk mencampakkan sistem yang rusak ini dan beralih mencari sistem yang sempurna dan bisa menjadi solusi bagi setiap persoalan. Maka, hanya Islamlah ideologi yang melahirkan sistem kehidupan yang sempurna dan paripurna dan mampu menjadi problem solver bagi manusia. Sebab, dasar pemikiran para pemimpin dalam institusi Islam menganggap bahwa kekuasaan itu adalah amanah yang berat untuk dipikul, kecintaan terhadapnya hanya akan melahirkan kerusakan pada agama pelakunya, menyusahkan dunianya, memberatkan akhiratnya dan mengundang doa buruk dari rakyat yang dizaliminya.
Pemimpin dalam sistem Islam hanya akan memikirkan bagaimana mengatur urusan rakyatnya, menjaga dan melaksanakan urusan agama serta melindungi jiwa, harta dan kehormatan masyarakat, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kalian." (QS. An-Nisa’ [4]: 59)
Tanggung jawab seorang pemimpin harusnya terealisasi dalam sebuah ri'ayah suunil ummah, tanpa menunggu rakyat meminta. Hal ini pernah dicontohkan Rasulullah saw. saat membangun peradaban di Madinah. Sesaat setelah beliau sampai di sana beliau membeli sebidang tanah lalu membangun masjid, selain sebagai tempat ibadah dan mengatur strategi politik ekonomi, salah satu pojok masjid difungsikan untuk ahlu suffah, yaitu kaum muslim yang fakir, miskin dan tidak memiliki tempat tinggal. Nafkah mereka diambil dari kelebihan harta kaum Muhajirin dan Anshar yang dikelola Baitul Mal. Begitu pula masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khaththab r.a, peri'ayahan beliau yang baik terlihat dari upayanya memberikan santunan kepada setiap bayi yang baru lahir dan membangun infrastruktur dengan maksimal. Sehingga tatkala beliau mendengar berita ada keledai terperosok ke jurang karena jalanan Irak yang rusak kala itu, beliau khawatir akan pertanggungjawabannya di akhirat. Maka, beliau serta pemimpin dalam Islam yang lain telah mencurahkan perhatian maksimal untuk membangun infrastruktur yang layak bagi warganya. Bukan karena ingin pujian atau takut dikritik, melainkan karena mengharapkan rida Allah Swt.
Dengan contoh yang diberikan oleh pemimpin dalam Islam di masa lalu, maka besar harapan bagi kita masalah seperti ibu hamil di atas akan tersolusikan. Karena rasa tanggung jawabnya akan menggiring mereka pada upaya maksimal dalam pemenuhan hak ibu hamil tersebut berupa fasilitas kesehatan yang lengkap, mudah diakses dan berbiaya murah bahkan gratis. Sehingga tidak akan ada lagi kejadian memilukan seperti fakta di atas di masa mendatang. Demikianlah, kesejahteraan masyarakat diseluruh pelosok negeri hanya bisa terjamin jika seorang pemimpin bervisi akhirat yang memerintah. Sayangnya, sistem kapitalisme-sekuler saat ini tidak bisa mewujudkannya sekalipun pemimpinnya baik serta salih karena pelan tapi pasti akan terwarnai paham kufur ini. Oleh karena itu, bukan hanya pemimpin salih yang dibutuhkan tapi juga sistem sahih, maka sudah saatnya kembali pada sistem Islam yang sahih dari Allah Sang Pencipta.
WaLlaahu a'lam bish shawaab.[]
