"Atas nama investasi, hak milik rakyat direnggut paksa demi sebongkah keuntungan yang akan didapatkan dari bumi Wadas. Penambangan _quarry di Desa Wadas telah melibatkan perusahaan multinasional. Keuntungan menggiurkan ada di depan mata dalam proyek besar ini. Karena investasi sejatinya adalah ambisi oligarki mengeruk kekayaan demi kepentingan pribadi."
Oleh. Ita Mumtaz
NarasiPost.Com-Keprihatinan tengah menyelimuti Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten
Purworejo, Jawa Tengah. Sejumlah aparat gabungan dari TNI, Polri, dan Satpol PP menyerbu dan mengepung kampung Wadas pada hari Selasa, 8 Februari kemarin. Mereka mengawal sekitar 70 petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam rangka pengukuran lahan untuk keperluan querry tambang batuan andesit. Beberapa warga yang bersikukuh menolak karena mempertahankan tanah hak miliknya pun ditangkap aparat.
Kejadian tragis ini menuai banyak sorotan, terutama kecaman yang ditujukan pada aparat dan juga Gubernur Jawa Tengah, serta tentu saja presiden. Gelombang respons prihatin dari masyarakat menanggapi kasus Wadas makin membesar.
Amnesty International Indonesia menilai kehadiran aparat kepolisian secara besar-besaran ke Desa Wadas, bahkan dengan bersenjata lengkap merupakan bentuk intimidasi terhadap warga yang menolak tambang batu andesit di sana. Deputi Direktur Amnesty International Indonesia, Wirya Adiwena, dalam keterangan tertulis menuturkan bahwa warga desa berhak memberikan atau tidak memberikan persetujuan. Mereka juga berhak mengekspresikan penolakan itu secara damai. Pemerintah harus memahami bahwa warga khawatir keberadaan tambang akan menyulitkan hidup mereka. (tempo.co, 08/01/2022)
Sebenarnya sudah ada penolakan warga terhadap pembukaan lahan pertambangan sejak tahun 2018. Batuan andesit di lahan seluas 114 hektare di Wadas akan dikeruk sebagai material utama pembangunan Bendungan Bener. Sebagai proyek strategis nasional, penyelesaian pembangunan Bendungan Bener sedang dikebut. (tempo.co, 08/02/2022)
Dalam kasus Wadas ini, rakyat benar-benar menjadi korban kerakusan oligarki. Aparat merangsek masuk ke wilayah warga Wadas dengan semena-mena. Mereka ditakut-takuti, diteror sedemikian rupa, hingga mengalami trauma. Beginilah jika kekuasaan oligarki sedang bekerja tanpa peduli dengan kepentingan rakyat. Yang ada di kepala mereka hanyalah keuntungan materi. Sementara penguasa memiliki utang budi kepada para pemilik modal yang telah berhasil membawa mereka menduduki kursi kekuasaan.
Atas nama investasi, hak milik rakyat direnggut paksa demi sebongkah keuntungan yang akan didapatkan dari bumi Wadas. Penambangan quarry di Desa Wadas telah melibatkan perusahaan multinasional. Keuntungan menggiurkan ada di depan mata dalam proyek besar ini. Karena investasi sejatinya adalah ambisi oligarki mengeruk kekayaan demi kepentingan pribadi.
Nyata sudah, bagaimana rusaknya kapitalisme yang tentu saja tidak layak digunakan untuk menata kehidupan manusia. Hak milik rakyat dirampas, aturan kelestarian lingkungan dilanggar, keadilan dikoyak. Rakyat bukan dilindungi tapi malah ditakuti, demi menjaga kepentingan oligarki.
Pejabat penguasa provinsi Jawa Tengah pun dengan enteng mengatakan "Tidak perlu takut." Padahal rakyat tengah berjuang mati-matian mempertahankan tanah kelahiran, kampung halaman dan sumber mata pencaharian dari hak miliknya. Sementara aparat sudah menggunaan kekuatan yang berlebihan, yakni penyerbuan, penangkapan, pemaksaan teror, intimidasi dan pengejaran terhadap masyarakat. Di mana hati nurani para pejabat?
Padahal mereka sekarang bisa duduk di kursi kekuasan tidak lain karena sumbangsih suara dari warga Wadas dalam pemilihan umum. Ternyata balasan yang didapatkan oleh rakyat sungguh pedih. Lalu, mana bukti dari slogan yang sempat viral, yakni "Tuannya adalah rakyat, gubernur adalah mandat."
Maka, terbukalah wajah asli demokrasi yang tertutup topeng "Dari rakyat, oleh rakyat,nuntuk rakyat". Kasus ini semakin membuktikan bahwa sistem demokrasi penuh dengan kepentingan oligarki dan minus pembelaan terhadap rakyat. Rakyat hanya dibutuhkan ketika mereka beradu suara dalam pesta demokrasi. Setelah sukses melenggang di panggung kekuasaan, rakyat diinjak-injak demi balas budi pada pemilik modal.
Terjaganya kelestarian lingkungan pun bukan menjadi bahan pertimbangan bagi kapitalisme untuk mengeruk kekayaan alam. Karena bagi mereka, keuntungan materi berlimpah adalah orientasi utama. Demikianlah kerakusan kapitalisme bersama watak buruknya, individualis.
Islam Menjaga Kelestarian Lingkungan
Berbeda dengan Islam. Bahwa Rasulullah telah mengajarkan kepada umatnya betapa seorang muslim harus peduli terhadap sesama manusia dan lingkungan di mana dia tinggal. Setiap muslim memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga amanah bumi. Bukan malah membuat kerusakan.
“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah (Allah) memperbaikinya…” (QS Al-A’raf:56)
Dalam medan perang pun Rasulullah sangat memperhatikan alam, yakni ada larangan menebang pohon dan merusak lingkungan. Allah Swt telah memberikan peringatan dalam firman-Nya.
﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾
“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (QS. Ar- Ruum: 41)
Save Wadas
Walhasil, selama kapitalisme digunakan sebagai dasar dalam menata kehidupan ini, segala problem kehidupan selalu melanda. Karena penguasa pasti lebih memilih memenuhi tuntutan pemilik modal daripada mengutamakan kebutuhan dan kesejahteraan rakyat. Seharusnya proyek strategi nasional membutuhkan peninjauan ulang dan pengkajian sistematis dari para pakar serta masukan dari pihak-pihak yang mewakili rakyat. Karena urusan yang membutuhkan keahlian dan pengetahuan harus merujuk kepada ahlinya. Bukan hanya segelintir orang dari oligarki yang sarat kepentingan dan keuntungan pribadi. Apalagi jika berbicara tentang sebuah proyek yang membuka celah investasi terkait kepemilikan umum, seperti bahan tambang, minyak dan gas, hutan serta aset-aset strategis lainnya.
Sebenarnya warga Wadas tidak menolak pembangunan bendungan Bener sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN). Mereka hanya menolak penambangan quarry di area perbukitan Wadas yang luas lahannya mencapai 124 hektare. Karena adanya penambangan jelas akan mematikan mata pencaharian warga serta merusak lingkungan hingga membahayakan keselamatan masyarakat Wadas dan sekitarnya. Perbukitan Wadas itu penyangga Bedang Menoreh yang rawan bencana terutama tanah longsor. Dalam hal ini pemerintah dianggap sudah menerobos aturan-aturan yang justru tidak memihak pada keselamatan warga. (kompas.com, 09/02/2022)
Dengan dalih proyek strategis nasional, negara seringkali melakukan tindak kekerasan kepada rakyat. Hak rakyat untuk hidup aman dan tenteram juga berdaulat di tanahnya sendiri pun diabaikan. Padahal pemimpin dalam Islam adalah pengayom dan pelindung umat. Suara hati warga Wadas wajib didengarkan oleh penguasa agar tak ada rakyat yang terzalimi serta kerusakan lingkungan yang membahayakan. Save Wadas. Wallahu'alam bish-shawwab.[]
