"Hantaman ekonomi di kala pandemi memberikan pengaruh yang besar pada kemampuan bertahan sebagian masyarakat kecil. Hati rakyat pun sangat tersakiti dengan besarnya gaji wakil rakyat ini. Rakyat semakin melarat, sedangkan wakil rakyat semakin menjadi konglomerat."
Oleh. Rochmah Ambarwati A.Md
NarasiPost.Com-Jagad maya dihebohkan dengan video yang memperlihatkan dialog antara dua public figure tentang gaji para wakil rakyat. Kehebohan ini tentu saja karena dalam video tersebut, narasumber mengungkapkan tingginya gaji yang diterima oleh para wakil rakyat di parlemen. Rakyat yang selama ini hanya menerka-nerka berapa gaji mereka, akhirnya bisa tahu dengan pasti dari apa yang ditampilkan dalam video ini.
Gaji Miliaran
Dalam video tersebut, seorang artis wanita yang saat ini juga sedang menduduki posisi sebagai wakil rakyat ditanya tentang berapa gaji yang ia terima sebagai seorang wakil rakyat. Dengan malu-malu disertai sedikit tawa, akhirnya pertanyaan itu pun dijawab. Gaji pokok yang ia terima setiap tanggal satu sebesar Rp16 juta. Untuk tunjangan, nominalnya sebesar Rp59 juta yang diterima setiap tanggal lima. Selain gaji pokok dan tunjangan ini, ternyata si artis juga mengungkapkan adanya bagian gaji lainnya dengan nilai yang sangat fantastis. Ada dana aspirasi sebesar Rp450 juta yang diterima sebanyak lima kali dalam setahun. Serta, terdapat pula dana kunjungan ke dapil atau daerah pilihan sebesar Rp180 juta yang diterima sebanyak delapan kali dalam setahun.
Jika dikalkulasi, dari jumlah nominal yang disebutkan sang wakil rakyat, seluruh masyarakat Indonesia akan mengetahui bahwa gaji yang diperoleh para wakil rakyat yang duduk di parlemen setiap tahunnya mencapai angka lebih dari Rp4 miliar.
Angka empat miliar lebih untuk gaji atau pendapatan suatu pekerjaan tertentu pastilah dianggap sebagai angka yang sangat fantastis. Tak sedikit rakyat yang tercengang dengan besarnya nominal yang diberikan sebagai gaji mereka.
Kinerja Dipertanyakan
Tingginya gaji wakil rakyat tentu menimbulkan satu pertanyaan wajar dari rakyat, apakah gaji sebesar itu layak dengan kinerja yang selama ini mereka pertontonkan? Pro dan kontra setelah ditayangkannya video itu pun muncul di tengah masyarakat. Tak sedikit rakyat yang merasa bahwa gaji sebesar itu terlalu tinggi untuk wakil rakyat, melihat kinerja yang ditunjukan selama ini. Para wakil rakyat cenderung dinilai memiliki kinerja yang kurang. Ada sebagian dari mereka yang dirasa belum optimal saat bekerja, tertidur saat rapat atau pun sedikitnya jumlah dewan yang hadir saat rapat, dilihat dari bangku-bangku kosong yang tak terisi. Tak hanya itu, legislasi yang dihasilkan selama ini juga dirasa tak banyak memihak kepada rakyat. Justru semakin membuat rakyat berada di kondisi yang sulit.
Keberadaan mereka sebagai wakil rakyat seakan hanya jargon ataupun omong kosong belaka. Karena rakyat memang merasa tidak diperjuangkan. Suara mereka tak didengar. Kebijakan yang dihasilkan tak banyak berpihak pada kemaslahatan rakyat. Justru para wakil rakyat seakan lebih fokus untuk memperkaya diri dan kelompok, serta mempertahankan posisi dan jabatan yang diraih.
Anggaran Tak Efektif
Indonesia adalah negara yang mengandalkan pemasukan kas negara dari pajak. Saat ini, pajaklah yang menjadi sumber utama pemasukan kas negara. Yang kedua, sumbernya diperoleh dari utang negara. Rakyat dimotivasi (baca: dipaksa) untuk membayar pajak hampir di setiap aspek kehidupannya. Pemerintah memikirkan segala daya upaya untuk menarik pajak dari rakyatnya dan menciptakan beberapa objek pajak baru di kehidupan rakyatnya sebagai sumber pemasukan negara.
Rakyat dikejar-kejar pajak. Seakan Indonesia lupa bahwa negara ini adalah negara yang kaya raya. Ada aneka ragam sumber daya alam yang dapat dikelola negara untuk menjadi sumber pemasukan kas negara. Namun sayang, kesalahan pengelolaan membuat negara tak mampu menjadikannya bermanfaat untuk rakyat. Sehingga pajaklah yang dipaksakan untuk rakyat. Sumber daya alam yang beragam ini diserahkan pengelolaannya pada asing dan juga swasta. Dari sini, negara hanya menerima sedikit sekali porsi pemasukan dari hasil pengelolaan. Porsi besarnya masuk ke kantong pribadi dan golongan pengelola.
Dari aspek pemasukan saja, negara ini sudah cacat, ditambah lagi dari aspek pengeluaran. Besarnya gaji yang dialokasikan kepada wakil rakyat ini sudah pasti diambil dari anggaran negara dimana pajak sebagai sumber utamanya.
Gaji sampai angka miliaran rupiah ini tentu saja menyedot anggaran yang cukup besar. Berapa jumlah wakil rakyat yang ada saat ini? Pastinya, anggaran yang harus dikeluarkan negara sangatlah besar untuk menggaji mereka. Melihat kinerja yang selama ini dipertontonkan, besarnya gaji ini dianggap hanya pemborosan anggaran. Terlebih melihat keadaan masyarakat saat ini yang sebagian sedang berjuang dalam kesulitan di masa pandemi. Hantaman ekonomi di kala pandemi memberikan pengaruh yang besar pada kemampuan bertahan sebagian masyarakat kecil. Hati rakyat pun sangat tersakiti dengan besarnya gaji wakil rakyat ini. Rakyat semakin melarat, sedangkan wakil rakyat semakin menjadi konglomerat.
Beda dengan Islam
Sebagai agama yang sempurna, sejatinya Islam juga disertai dengan seperangkat aturan mengenai pengelolaan negara. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana negara mendapatkan sumber pemasukan untuk membiayai seluruh kebutuhan negara. Termasuk juga Islam mengatur soal pengeluaran negara untuk menggaji para pegawainya.
Sangat jelas, Islam tak menjadikan pajak sebagai pondasi utama negara. Sumber pemasukan negara adalah dari pengelolaan harta milik negara, harta milik umum dan pos-pos lainnya, misalnya zakat, kharaj, jizyah dan yang lain. Harta yang sudah masuk ke kas negara akan digunakan seefektif dan seefisien mungkin untuk segala kebutuhan rakyat. Misalnya pembangunan, alokasi untuk sektor sentral negara seperti kesehatan dan pendidikan, termasuk juga soal penggajian aparat negara.
Gaji yang diberikan tentu saja setara dengan upaya yang dicurahkan. Semakin besar upaya yang diberikan, gaji yang diberikan bisa semakin tinggi. Namun, kesenjangan yang tinggi diminimalkan terjadi karena Islam sangat memperhatikan pemerataan kekayaan sampai ke semua rakyat. Gaji yang diberikan negara kepada pegawainya juga wajar sesuai dan sepadan dengan kerja yang diberikan. Bahkan, untuk penguasa, bukan gaji yang diberikan namun santunan guna mencukupi segala kebutuhan semasa menjadi penguasa yang menjalankan amanah rakyat. Para penguasa atau pembuat kebijakan seperti khalifah, muawin tafwidh, dan wali memainkan peran mereka sebagai peri'ayah urusan umat. Tujuannya adalah untuk mendapatkan rida Allah dan memberikan kemaslahatan kepada rakyat dari pengelolaan dan kebijakan yang diberikan. Tak ada motivasi untuk memperkaya diri ataupun golongan. Tak ada persepsi menjadikan jabatan yang diraih sebagai sarana untuk menaikan pundi-pundi kekayaan serta melanggengkan eksistensi diri. Amanah rakyat lebih diutamakan. Hal inilah yang ada dalam sistem Islam yang sayangnya tak ada dalam sistem demokrasi sekuler saat ini.Wallahu 'alam bishowab.[]
